Menu

Mode Gelap
Satresnarkoba Polresta Sorong Kota Gagalkan Peredaran 4,8 Kilogram Ganja, Satu Tersangka Diamankan Menggali Potensi di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim di Pulau Nipa, Realitas dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia Luruskan Isu, Budi Arie Tegaskan: Pak Jokowi Milik Bangsa dan Rakyat Anggaran Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Melonjak, Hikmah Ibrahim Realisasi Firaun Rutin Setiap Tahun, Nasir Djamil Tebar Solidaritas Lewat Hewan Kurban di Aceh Api Semangat Berkobar! Projo Banten Dukung Konferda Jabar: Jadilah Pelita dan Tameng Rakyat

Nasional

Kemendagri Terus Berusaha Tingkatkan Kompetensi Pejabat Fungsional PPUPD


					Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono. Perbesar

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.

Teropongistana.com Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Kali ini, melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan BPSDM, diharapkan terjadi penguatan kapasitas bagi para pejabat fungsional PPUD untuk mengawasi efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Dalam sambutannya saat membuka diklat, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya efisiensi kerja dan kemandirian nasional, khususnya di bidang energi. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, masih mengimpor 54 persen bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.

“Sebagai negara penghasil minyak, kita masih bergantung pada impor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber daya minyak. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan kebijakan berbasis data dan riset,” ujar Sugeng di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Sugeng juga menekankan pentingnya menyelaraskan teori dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang didukung data dan analisis yang tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

“Teori tanpa kebijakan hanya menjadi wacana akademik, sedangkan kebijakan tanpa dasar teori akan menghasilkan keputusan yang spekulatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menguraikan tiga prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Upaya hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi barang olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan, Sugeng mendorong para peserta diklat untuk memiliki visi strategis dalam pembangunan bangsa. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Kita harus menjadi pemain utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Sugeng mengajak seluruh peserta diklat untuk mengubah pola pikir dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. “Sepuluh pemuda yang memiliki visi dan semangat dapat mengguncang dunia. Saya yakin pemimpin masa depan ada di ruangan ini,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Menggali Potensi di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim di Pulau Nipa, Realitas dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia

30 Mei 2026 - 20:14 WIB

Menggali Potensi Di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim Di Pulau Nipa, Realitas Dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia

Luruskan Isu, Budi Arie Tegaskan: Pak Jokowi Milik Bangsa dan Rakyat

30 Mei 2026 - 18:56 WIB

Luruskan Isu, Budi Arie Tegaskan: Pak Jokowi Milik Bangsa Dan Rakyat

Rutin Setiap Tahun, Nasir Djamil Tebar Solidaritas Lewat Hewan Kurban di Aceh

30 Mei 2026 - 15:44 WIB

Rutin Setiap Tahun, Nasir Djamil Tebar Solidaritas Lewat Hewan Kurban Di Aceh
Trending di Nasional