Menu

Mode Gelap
Banyak Beredar Spanduk Bahlil di Jakarta, Saatnya Prabowo Copot Bahlil! Pimpinan Komisi I DPR RI Usulkan Pemerintah Bentuk RUU Keamanan Laut Presiden Prabowo, Segera Amputasi Menteri “Titipan” Jokowi Pengecer Gas 3Kg bisa Kembali Berjualan, Gerak 08 Apresiasi Presiden Prabowo Hendardi: Akal-akalan Menambah Kewenangan Absurd Kebijakan Dungu: Bahlil Harus Mundur dari Kabinet

Nasional

Kemendagri Terus Berusaha Tingkatkan Kompetensi Pejabat Fungsional PPUPD

 Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono. Perbesar

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.

Teropongistana.com Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Kali ini, melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan BPSDM, diharapkan terjadi penguatan kapasitas bagi para pejabat fungsional PPUD untuk mengawasi efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Dalam sambutannya saat membuka diklat, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya efisiensi kerja dan kemandirian nasional, khususnya di bidang energi. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, masih mengimpor 54 persen bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.

“Sebagai negara penghasil minyak, kita masih bergantung pada impor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber daya minyak. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan kebijakan berbasis data dan riset,” ujar Sugeng di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Sugeng juga menekankan pentingnya menyelaraskan teori dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang didukung data dan analisis yang tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

“Teori tanpa kebijakan hanya menjadi wacana akademik, sedangkan kebijakan tanpa dasar teori akan menghasilkan keputusan yang spekulatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menguraikan tiga prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Upaya hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi barang olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan, Sugeng mendorong para peserta diklat untuk memiliki visi strategis dalam pembangunan bangsa. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Kita harus menjadi pemain utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Sugeng mengajak seluruh peserta diklat untuk mengubah pola pikir dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. “Sepuluh pemuda yang memiliki visi dan semangat dapat mengguncang dunia. Saya yakin pemimpin masa depan ada di ruangan ini,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Pimpinan Komisi I DPR RI Usulkan Pemerintah Bentuk RUU Keamanan Laut

6 Februari 2025 - 17:49 WIB

Pimpinan Komisi I DPR RI Usulkan Pemerintah Bentuk RUU Keamanan Laut

Pengecer Gas 3Kg bisa Kembali Berjualan, Gerak 08 Apresiasi Presiden Prabowo

6 Februari 2025 - 14:39 WIB

Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Kejati Sumsel Ringkus Buronan Dugaan Korupsi Alat Pencegahan Covid-19

5 Februari 2025 - 22:38 WIB

Kejati Sumsel Ringkus Buronan Dugaan Korupsi Alat Pencegahan Covid-19
Trending di Nasional