Menu

Mode Gelap
Gawat, Dugaan Uang 1 Juta Dolar di Tangan ZA Bukti Pansus Haji Terkontaminasi PT KAI Gagal Total: Tragedi Bekasi Bukti Nyata Bobroknya Manajemen Sasar Peningkatan Ekonomi Kabupaten Lebak, Kemenkum Banten Sosialisasi Merek dan Perseroan Nasir Djamil: Bio Fit Tonggak Penting Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Adde Rosi di SMAN 1 Warunggunung: Tanamkan Nilai Kebangsaan dan Harapan Pendidikan Kejati Sumsel Tetapkan 5 Tersangka Baru: Kasus Obstruction of Justice DPMD Muba dan Korupsi KUR Martapura

Nasional

Suara Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat Sampah


					Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang. Perbesar

Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang.

Teropogistana.com Pandeglang – Ketua Serilat Buruh s Sebumi tangerang. Asep (Ascidhe), menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang membuka peluang wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah dari Kota Serang dan Tangerang Selatan.

Menurut Asep, kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi itu tidak berpihak pada rakyat. Ia menilai Pandeglang memiliki potensi besar di sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata, namun belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kami orang asli Pandeglang justru banyak yang merantau ke Tangerang untuk mencari pekerjaan karena di daerah sendiri lapangan kerja sulit. Bukannya pemerintah mencarikan solusi dengan menghadirkan investor dan mengembangkan potensi daerah, malah memilih jalan instan menerima sampah,” tegasnya, Minggu (24/8/2025).

Asep menambahkan, menjadikan Pandeglang sebagai tempat pembuangan sampah hanya akan merugikan masyarakat dan mencoreng citra daerah yang sebenarnya kaya potensi wisata.

“Kita malu, Pandeglang harusnya bisa maju seperti daerah lain. Kalau kebijakan ini dipaksakan, kami buruh SEBUMI siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi besar-besaran,” katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritik DPRD Pandeglang yang dianggap tidak berperan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menilai lembaga legislatif hanya menjadi pelengkap pemerintah daerah.

“DPRD digaji dengan uang rakyat, tapi tidak berani bersuara. Kalau hanya menghabiskan anggaran tanpa membela kepentingan rakyat, lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Gawat, Dugaan Uang 1 Juta Dolar di Tangan ZA Bukti Pansus Haji Terkontaminasi

28 April 2026 - 22:37 WIB

Gawat, Dugaan Uang 1 Juta Dolar Di Tangan Za Bukti Pansus Haji Terkontaminasi

PT KAI Gagal Total: Tragedi Bekasi Bukti Nyata Bobroknya Manajemen

28 April 2026 - 22:32 WIB

Pt Kai Gagal Total: Tragedi Bekasi Bukti Nyata Bobroknya Manajemen

Nasir Djamil: Bio Fit Tonggak Penting Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

28 April 2026 - 22:07 WIB

Nasir Djamil: Bio Fit Tonggak Penting Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Trending di Headline