Menu

Mode Gelap
Mahasiswa Desak Negara Perkuat Perlindungan Perempuan pada Momentum IWD 2026 Kejati Jateng Diminta Panggil Perhutani KPH Purwodadi Terkait Pengelolaan Hutan Dugaan Kapolda Sulbar “Main Mata” dengan Astra Agro, BADKO HMI Ancam Aksi Besar-Besaran Dari Humas Pimpin BNP Jabar, Brigjen Sulistyo Pudjo Bawa Harapan Lawan Narkoba Excavator Diduga Rusak Rumah Warga Disita, Polisi Lanjutkan Kasus Astra Agro Soroti Tambang Bermasalah di Maluku Utara, HANTAM-MALUT Minta Audiensi dengan Komisi XII DPR

Nasional

Hari Pers Nasional, Integritas Adalah Kunci


					Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Suratto, Rabu (11/2/2026) Perbesar

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Suratto, Rabu (11/2/2026)

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Suratto, mengemukakan pandangannya mengenai Hari Pers Nasional dalam unggahan resmi di akun Instagram @Antoncommandcenter. Menurutnya, peringatan Hari Pers Nasional setiap tanggal 9 Februari bukan hanya sekadar acara tahunan, melainkan kesempatan penting untuk mengingatkan kembali peran esensial pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam unggahannya, Anton Suratto menekankan bahwa pers harus berperan sebagai wadah suara rakyat yang representatif.

“Pers tidak boleh hanya menjadi saluran informasi dari pihak berkuasa semata, melainkan harus mampu menyampaikan aspirasi serta keluhan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di pelosok negeri dan terdampak langsung oleh kebijakan publik,” tulisnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa integritas dan etika jurnalistik adalah fondasi utama yang tidak boleh dikorbankan. Kredibilitas pers terletak pada kejujuran dan objektivitas dalam setiap pemberitaan.

“Di era digital yang serba cepat saat ini, banyak informasi yang menyebar dengan cepat namun tidak selalu akurat – hal ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama oleh seluruh insan pers,” ujarnya dalam konten yang dipublikasikan.

Dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia, Anton Suratto mengungkapkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mendorong transparansi, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara cerdas dalam proses kehidupan berdemokrasi.

“Pers harus menjadi garda terdepan dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” jelasnya.

Mengenai tantangan perkembangan teknologi dan media digital, ia mengingatkan bahwa pers harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

“Kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan akurasi dan kebenaran. Kita perlu bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa,” tambahnya.

Pada akhir unggahannya, Anton Suratto menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pekerja pers yang telah berkontribusi dalam memajukan bangsa, sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga eksistensi pers agar tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi.

Sumber: Instagram @Antoncommandcenter

Baca Lainnya

Mahasiswa Desak Negara Perkuat Perlindungan Perempuan pada Momentum IWD 2026

9 Maret 2026 - 05:33 WIB

Mahasiswa Desak Negara Perkuat Perlindungan Perempuan Pada Momentum Iwd 2026

Kejati Jateng Diminta Panggil Perhutani KPH Purwodadi Terkait Pengelolaan Hutan

8 Maret 2026 - 16:47 WIB

Hidupkan Umkm, Matahukum Minta Pengelolaan Mbg Dilakukan Oleh Kantin Sekolah

Dugaan Kapolda Sulbar “Main Mata” dengan Astra Agro, BADKO HMI Ancam Aksi Besar-Besaran

8 Maret 2026 - 13:44 WIB

Dugaan Kapolda Sulbar “Main Mata” Dengan Astra Agro, Badko Hmi Ancam Aksi Besar-Besaran
Trending di Hukum