Teropongistana.com Jakarta – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, angkat bicara terkait polemik dugaan reses fiktif di Desa Towara serta mosi tidak percaya dari enam fraksi terhadap Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Christina Lesnusa.
Mesak menilai, kegaduhan politik yang terjadi saat ini tidak semata berkaitan dengan persoalan administrasi kelembagaan. Ia menyebut, situasi tersebut mencerminkan watak politik elite yang cenderung membangun “drama kekuasaan” di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan.
“Ini bukan politik gagasan, melainkan politik spektakel ramai di permukaan, namun minim substansi. Ketika politik tercerabut dari kepentingan rakyat, lembaga publik berpotensi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan, bukan sebagai alat perjuangan sosial,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pembuktian yang jelas. Jika belum terbukti, menurutnya, semua pihak perlu menahan diri dan tidak membangun opini yang dapat menyesatkan publik.
“Jangan menjadikan tuduhan sebagai senjata politik murahan, atau mosi sebagai alat untuk menjatuhkan lawan sebelum proses etik dan hukum berjalan. Itu bukan praktik demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Mesak juga mengingatkan bahwa kekuasaan kerap bekerja melalui pembentukan opini publik yang seolah menjadi kebenaran mutlak. Ia menilai, narasi yang berkembang lebih cepat dibandingkan fakta berpotensi menggiring masyarakat pada kesimpulan yang keliru.
Lebih lanjut, mantan aktivis LMND tersebut mengaku prihatin terhadap dinamika politik lokal yang dinilai terlalu fokus pada konflik internal elite, sementara persoalan mendasar masyarakat belum tertangani secara optimal.
“Kami muak melihat politik yang sibuk menguliti sesama elite, sementara rakyat masih berjuang dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pelayanan publik yang belum merata. Jika DPRD hanya menjadi panggung intrik, maka lembaga itu sedang kehilangan maknanya sebagai rumah rakyat,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun fitnah dan manuver tanpa dasar etik justru menjadi ancaman bagi kualitas politik.
“Setiap tuduhan harus diuji melalui mekanisme formal yang transparan dan akuntabel. Jika politik hanya dijadikan alat untuk saling menjatuhkan, maka yang runtuh bukan hanya lawan politik, tetapi juga martabat demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. (Red)
