Menu

Mode Gelap
Rakyat Papua Tengah Tuding Ada Pembiaran Penyerobotan Lahan oleh PT Jati Dharma Indah Dugaan Bobol Data Nasabah Untuk Kredit Fiktif, PT Mega Central Finance Dilaporkan Ke Menteri Purbaya Jampidsus Dilaporkan ke Presiden, Diduga Salahgunakan Wewenang Selaku Ketua Satgas PKH Komrad 98 Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Diduga Halangi Tugas Jurnalistik, Matahukum Minta JamWas Tegur Petugas dan Oknum TNI di Kejari Lebak Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Nasional

Hasbi Jayabaya Tekankan Transparansi Informasi Pengelolaan Anggaran Haji


Hasbi Jayabaya Tekankan Transparansi Informasi Pengelolaan Anggaran Haji Perbesar

TEROPONGISTANA.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menjelaskan, secara riil, Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1443H/2022M adalah sebesar Rp81.047.000. Namun setelah dibahas di Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama, disepakati per jemaah haji rata-rata membayar Rp39.886.009 atau sekitar 47 persen dari total Bipih yang sebenarnya.

“Nah darimana itu yang 53 persen? Itu dibayarkan oleh pemerintah melalui BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dari virtual account,” ujar Hasbi saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Jawa Barat beserta jajaran di Bandung, Jabar, Selasa (24/5/2022).

Baca jugaBaju Adat Baduy Dipakai Jokowi, Bupati Lebak Reaksi

Diterangkan Hasbi, virtual account dikelola manfaatnya dari tabungan dana haji yang sudah lebih dulu disetor oleh calon jemaah haji. Hal ini sekaligus menepis dugaan masyarakat bahwasanya dana haji ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Ia meminta agar setiap stakeholder yang bersinggungan dengan pemberangkatan jemaah haji menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat.

“Bukan semata-mata ingin agar masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja, bukan! Ini adalah masalah transparansi. Supaya masyarakat paham bahwa manfaat dana haji itu ternyata untuk kita-kita juga (para calon jemaah haji). Ketika ada transparansi, jemaah haji bisa memahami dan tenang karena pemerintah bekerja memanfaatkan dana haji mereka melalui virtual account,” urainya.

Baca juga :Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Indonesia

Selain itu, politisi fraksi PDI-Perjuangan ini minta agar masalah-masalah teknis terkait pelaksanaan ibadah haji lebih diperhatikan secara detail. Menurutnya, ketika masyarakat Indonesia akan bertamu ke negara lain, ada tata karma dan prosedur yang harus disiapkan. Salah satu yang harus disiapkan adalah sertifikat vaksin.

“Menurut saya pihak Kemenag Jabar dan yang lain harus menyosialisasikan hal-hal yang detail seperti ini. Karena kitalah petugas negara yang wajib menyosialisasikan agar pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan lancar dan kuota 100 ribu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah bangsa kita dengan niat ibadah, para calon jemaah haji kembali ke Indonesia menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan untuk bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

24 Oktober 2025 - 06:53 WIB

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Memperkuat Landasan Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Agar Lembaga Tersebut Memiliki Legitimasi Dan Kewenangan Yang Kuat Dalam Menjalankan Tugas Pembinaan Ideologi Bangsa Secara Berkelanjutan. Menurut Arif Rahman Yang Juga Sebagai Badan Legislasi Dpr Ri (Baleg Dpr Ri) , Keberadaan Bpip Bukan Sekadar Simbol Pembinaan Ideologi, Tetapi Menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga Nilai-Nilai Pancasila Agar Tetap Hidup, Relevan, Dan Diterapkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. “Bpip Perlu Memiliki Dasar Hukum Yang Kokoh Agar Tidak Hanya Bersifat Administratif, Tetapi Juga Memiliki Daya Dorong Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan Yang Berlandaskan Pancasila,” Ujar Arif Rahman Dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Digelar Bersama Bpip. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Perlunya Penanaman Dimensi Pancasila Di Tengah Masyarakat, Terutama Di Era Digital Yang Sarat Dengan Arus Informasi Tanpa Batas. Ia Menilai, Banyak Pergeseran Dalam Cara Masyarakat Memaknai Dan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila, Baik Dalam Tindakan Sosial Maupun Perilaku Di Media Sosial. “Hari Ini Kita Melihat Ada Pergeseran Dalam Cara Masyarakat Memaknai Pancasila. Karena Itu, Perlu Upaya Bersama Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Agar Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi, Tetap Bijak Dalam Bersikap, Dan Mampu Menempatkan Kepentingan Bangsa Di Atas Kepentingan Pribadi,” Tegasnya. Arif Rahman Menambahkan Bahwa Penguatan Peran Bpip Juga Harus Diiringi Dengan Pendekatan Edukatif Dan Kultural, Agar Nilai-Nilai Pancasila Tidak Hanya Diajarkan, Tetapi Benar-Benar Dihidupi Dalam Perilaku Sehari-Hari. “Pancasila Bukan Sekadar Hafalan Lima Sila, Tetapi Panduan Moral Dan Kompas Kebangsaan. Pembinaan Ideologi Harus Masuk Ke Ruang-Ruang Pendidikan, Keluarga, Bahkan Dunia Digital,” Ungkapnya. Melalui Kegiatan Bersama Bpip Ini, Arif Berharap Generasi Muda Dan Seluruh Elemen Masyarakat Semakin Memahami Pentingnya Pancasila Sebagai Falsafah Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa Di Tengah Tantangan Globalisasi Dan Disrupsi Teknologi.

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

23 Oktober 2025 - 15:43 WIB

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik DPP PSI di Pasar Barito

22 Oktober 2025 - 16:57 WIB

Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik Dpp Psi Di Pasar Barito
Trending di Nasional