Menu

Mode Gelap
Bantah Rekomendasi Parpol, Pansel Ombudsman Prof Erwan: Kami Tak Tahu Kasus Lama KPK Dinilai Tak Lagi Relevan, IndexPolitica Dorong Penguatan Kejaksaan Naikkan Daya Saing, CIMA Upayakan Kesejahteraan Pelaut RI Ironi Pengawas: Dilantik Prabowo, Ditangkap Kejagung Cuma 6 Hari Ketua Ombudsman HS Jadi Tersangka, Terima Suap Rp1,5 Miliar Tender Borongan Kemenag, Mukhsin: Buka Dokumen atau Diperiksa

Nasional

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Dengan Pj Kepala Daerah


					Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Dengan Pj Kepala Daerah Perbesar

TEROPONGISTANA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dan sejumlah menteri hari ini, Kamis (16/6/2022).

Rakor tersebut dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, para Pj Kepala Daerah akan mendapat pengarahan dari Menko Polhukam Mahfud MD; Ketua KPK Firli Bahuri, dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Dirjen Pol & PUM Kemendagri Hadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Fraksi PDI Perjuangan

Dalam sesi selanjutnya, beberapa menteri lain yang dijadwalkan hadir yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Tiga Pelabuhan

Lalu, ada pula pengarahan dari Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

Baca Lainnya

Bantah Rekomendasi Parpol, Pansel Ombudsman Prof Erwan: Kami Tak Tahu Kasus Lama

16 April 2026 - 22:08 WIB

Bantah Rekomendasi Parpol, Pansel Ombudsman Prof Erwan: Kami Tak Tahu Kasus Lama

Naikkan Daya Saing, CIMA Upayakan Kesejahteraan Pelaut RI

16 April 2026 - 19:22 WIB

Naikkan Daya Saing, Cima Upayakan Kesejahteraan Pelaut Ri

Ironi Pengawas: Dilantik Prabowo, Ditangkap Kejagung Cuma 6 Hari

16 April 2026 - 19:08 WIB

Ombudsman Tegaskan Pembatasan Bbm Subsidi Harus Pertimbangkan Mayoritas
Trending di Hukum