Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Pengamat Desak Presiden Prabowo Tangkap Riza Chalid Sekarang! FPP TNI, Petisi-100, dan MPUII Layangkan Tuntutan ke Pemerintah dan DPR Lelet, Program MBG di Jawa Barat Jauh dari Harapan, Percepatan Dapur Sekolah Sangat Mendesak Kejagung : Laporan Dugaan Penyelewengan Proyek Benih Padi di Jawa Barat Akan Ditangani Kejati Pengamat Lingkungan Desak Bupati–Wakil Bupati Pandeglang Mundur, Soroti Pembatalan Kerja Sama Sampah dengan Tangsel Bahlil dan Menteri Jokowi Disorot, Pakar Politik: Dalang Kerusuhan Bukan Asing, Tapi Dari Dalam Negeri

Nasional

SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil

12 Mei 2025 - 18:39 WIB

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Menyatakan Keprihatinan Dan Penolakan Tegas Terhadap Surat Telegram (St) Panglima Tni Nomor Tr/422/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan Personel Dan Peralatan Tempur Tni Untuk Mendukung Pengamanan Kejaksaan Di Seluruh Indonesia. St Tersebut Segera Ditindaklanjuti Oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dengan St/1192/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan 30 Personel Dari Satuan Tempur Untuk Pengamanan Kejaksaan Tinggi Dan 10 Personel Untuk Kejaksaan Negeri. Menurut Hendardi, Langkah Ini Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Seperti Uu Kekuasaan Kehakiman, Uu Kejaksaan, Uu Pertahanan Negara, Dan Uu Tni. Ia Mendesak Agar Panglima Tni Dan Kasad Segera Mencabut Surat Telegram Tersebut, 12 Mei 2025. “Tidak Ada Kondisi Objektif Yang Menunjukkan Bahwa Institusi Sipil Penegak Hukum Seperti Kejaksaan Membutuhkan Dukungan Satuan Tempur Tni,” Ujar Hendardi. Ia Menilai Langkah Tersebut Mencerminkan Kegenitan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dan Menimbulkan Kecurigaan Adanya Motif Politik Di Balik Kolaborasi Tni-Kejaksaan, Termasuk Dalam Konteks Pembahasan Ruu Kejaksaan Dan Ruu Kuhap. Lebih Jauh, Hendardi Mengingatkan Bahwa Kejaksaan Adalah Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Yang Sepenuhnya Merupakan Domain Sipil. Pelibatan Militer Dalam Sistem Hukum Pidana Disebutnya Sebagai Bentuk Pelemahan Terhadap Supremasi Hukum Dan Supremasi Sipil. Setara Institute Menilai Keluarnya St Ini Menandai Gejala Meningkatnya Militerisme Dalam Kelembagaan Penegakan Hukum, Yang Justru Dipicu Oleh Kehendak Politik Institusi Kejaksaan. Hendardi Mendorong Agar Panglima Tni Dan Jajaran Lebih Fokus Pada Pembaruan Uu Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Ketimbang Turut Campur Dalam Penegakan Hukum Sipil.

Mantan Kepala BAIS TNI: Tidak Ada Dualisme Intelijen, yang Ada Adalah Diferensia

12 Mei 2025 - 18:12 WIB

Jakarta — Di Tengah Meningkatnya Dinamika Politik Nasional, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Tni Periode 2011–2013, Laksamana Muda Tni (Purn) Soleman B. Ponto, Menegaskan Bahwa Anggapan Mengenai Dualisme Intelijen Antara Badan Intelijen Negara (Bin) Dan Bais Tni Adalah Pandangan Yang Keliru Dan Menyesatkan. Menurut Ponto, Pemisahan Kewenangan Antarlembaga Intelijen Bukanlah Bentuk Konflik Internal, Melainkan Bagian Dari Upaya Memperkuat Sistem Keamanan Nasional Melalui Pembagian Fungsi Yang Spesifik. “Tidak Ada Satu Pun Norma Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Menyatakan Bahwa Intelijen Harus Bersifat Tunggal Dan Tersentralisasi,” Ujarnya, Senin (12/5/2025). Intelijen Berbeda Lembaga, Tapi Satu Tujuan Ia Menjelaskan Bahwa Setiap Lembaga Negara Memiliki Kebutuhan Intelijen Yang Berbeda. Bais Tni Bertugas Di Ranah Pertahanan, Bin Berada Di Bawah Presiden Untuk Menangani Intelijen Strategis Dan Keamanan Nasional, Polri Memiliki Badan Intelijen Keamanan (Bik) Untuk Mendukung Penegakan Hukum, Dan Kejaksaan Memiliki Jamintel Untuk Intelijen Yustisial. “Ini Bukan Dualisme, Melainkan Keragaman Fungsional Dalam Satu Sistem Keamanan Nasional,” Tambahnya. Ponto Menegaskan Bahwa Masing-Masing Lembaga Tidak Bisa Saling Menggantikan Peran Satu Sama Lain. Koordinasi Bukan Subordinasi Lebih Lanjut, Ponto Menekankan Pentingnya Memperkuat Koordinasi, Bukan Menyatukan Lembaga-Lembaga Intelijen. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 Telah Menetapkan Bin Sebagai Koordinator, Bukan Komando Tunggal. “Koordinasi Bukan Subordinasi. Yang Diperlukan Adalah Kerja Sama, Bukan Penyeragaman Fungsi,” Tegasnya. Alasan Pemisahan Intelijen Harus Dipertahankan Ponto Mengungkapkan Tiga Alasan Utama Mengapa Sistem Intelijen Yang Terpisah Tetap Relevan: Mencegah Konsentrasi Kekuasaan: Pemusatan Fungsi Intelijen Dalam Satu Lembaga Berpotensi Disalahgunakan. Efektivitas Kinerja: Bais Akan Bekerja Optimal Dalam Struktur Militer, Sedangkan Bin Lebih Cocok Untuk Urusan Strategis Pemerintahan Sipil. Menjaga Netralitas Politik: Sistem Ini Menjamin Bahwa Intelijen Tidak Menjadi Alat Kekuasaan Pihak Tertentu. Yang Salah Bukan Sistem, Tapi Cara Pandang Menutup Pernyataannya, Ponto Menegaskan Bahwa Sistem Intelijen Indonesia Telah Berjalan Sesuai Dengan Struktur Ketatanegaraan. “Yang Perlu Dikoreksi Bukan Sistemnya, Tapi Cara Pandang Terhadap Sistem Itu Sendiri,” Ujarnya. Ia Berharap Masyarakat Tidak Terjebak Pada Penyederhanaan Konsep Intelijen Nasional Yang Kompleks Dan Strategis.

Said Didu Kritik Ancaman Bahlil terhadap PTBA: “Hentikan Intervensi Merugikan BUMN”

11 Mei 2025 - 08:51 WIB

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Bumn, Muhammad Said Didu, Mengkritik Keras Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Bkpm Bahlil Lahadalia Yang Mengancam Akan Mencabut Izin Usaha Pt Bukit Asam (Ptba) Jika Tidak Menjalankan Proyek Dimetil Eter (Dme). Menurut Said Didu, Pernyataan Tersebut Mencerminkan Bentuk Intervensi Pemerintah Yang Justru Berpotensi Merugikan Bumn. Ia Menilai Pendekatan Koersif Semacam Itu Tidak Sehat Bagi Iklim Usaha Maupun Kinerja Jangka Panjang Perusahaan Pelat Merah. &Quot;Hentikan Intervensi Yang Merugikan Bumn Seperti Dilakukan Selama Ini,&Quot; Tegas Said Didu Melalui Akun X (Dulu Twitter) Miliknya, @Msaid_Didu, Pada Kamis (9/5/2025). Pernyataan Bahlil Sebelumnya Menyebut Bahwa Ptba Dapat Kehilangan Izin Usaha Jika Tidak Serius Menjalankan Proyek Dme, Yang Digagas Sebagai Alternatif Pengganti Lpg Impor Dan Bagian Dari Proyek Strategis Nasional. Namun, Kritik Bermunculan Bahwa Proyek Dme Dinilai Belum Sepenuhnya Layak Secara Komersial, Terutama Tanpa Dukungan Insentif Dan Kepastian Pasar. Said Didu Mengingatkan Bahwa Keputusan Bisnis Bumn Seharusnya Didasarkan Pada Analisis Ekonomi, Bukan Tekanan Politik. Ia Pun Meminta Pemerintah Untuk Menghormati Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Tidak Menjadikan Bumn Sebagai Alat Kepentingan Sesaat.

Rapat Pengurus KADIN Indonesia, Bamsoet Ingatkan Maraknya Kriminalisasi Investasi

11 Mei 2025 - 00:00 WIB

Rapat Pengurus Kadin Indonesia, Bamsoet Ingatkan Maraknya Kriminalisasi Investasi

Bamsoet Desak Menteri Ekonomi Bertindak Cepat Tangani Pengangguran

10 Mei 2025 - 23:53 WIB

Bamsoet Desak Menteri Ekonomi Bertindak Cepat Tangani Pengangguran

Kemenham Gelar Rapat Strategis Bahas Pemajuan HAM di Aceh Selatan dan Sumut

10 Mei 2025 - 21:59 WIB

Jakarta – Kementerian Hukum Dan Ham (Kemenham) Menggelar Rapat Penting Pada Kamis, 8 Mei 2025 Pukul 15.00 Wib Di Kantor Pusat Kemenham, Jakarta. Rapat Ini Dipimpin Oleh Wakil Menteri Ham, Mugiyanto Sipin, Dan Dihadiri Oleh Sejumlah Tokoh Penting, Antara Lain H. Mirwan (Bupati Aceh Selatan), Dr. Tuti Widyaningrum, Sh., Mh. (Kampus Uta’45 Jakarta), Dan Revitriyoso Husodo (Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera), Serta Staf Dari Kemenham. Dalam Rapat Tersebut, Wamen Ham Menjelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Kemenham Dalam Menyelenggarakan Lima P Ham: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan Ham. Ia Juga Menyampaikan Bahwa Kemenham Memiliki Dua Direktorat Jenderal Utama, Yaitu Dirjen Instrumen Penguatan Ham Dan Dirjen Pelayanan Dan Kepatuhan Ham. Untuk Daerah, Pendekatan Yang Dilakukan Adalah Melalui Pendampingan Ham, Bukan Audit Formal. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, Menyampaikan Maksud Kedatangannya Untuk Bersilaturahmi Serta Meminta Arahan Mengenai Program Kemenham Di Aceh Selatan, Termasuk Potensi Kolaborasi Dengan Dua Kampus Yang Ada Di Wilayah Tersebut. Sementara Itu, Revitriyoso Husodo Menekankan Pentingnya Penyelesaian Konflik Agraria Di Wilayah Gurilla, Pematang Siantar Dan Pemulihan Korban Pelanggaran Ham Berat Di Jambo Keupok Melalui Pendekatan Restorative Justice Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan. Dr. Tuti Widyaningrum Memaparkan Rencana Pelaksanaan Seminar Nasional Ham Di Kampus Uta’45 Jakarta Dan Pembentukan Pusat Kajian Ham Sebagai Bagian Dari Kerja Sama Akademik Dengan Kemenham. Sebagai Hasil Rapat, Wamen Ham Menyampaikan Beberapa Rekomendasi: Menyambut Baik Pelaksanaan Seminar Nasional Ham Di Uta’45 Dan Menyatakan Kesediaan Untuk Hadir, Serta Meminta Panitia Berkoordinasi Dengan Staf Kerjasama. Mengagendakan Kunjungan Ke Lokasi Konflik Agraria Di Desa Gurilla, Pematang Siantar Pada 16 Mei 2025. Menginstruksikan Kepada Bupati Aceh Selatan Untuk Melakukan Pendataan Terhadap Korban Jambo Keupok Secara Lengkap Untuk Keperluan Program Pemulihan. Selain Itu, Akan Dibangun Memorial Park Sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Para Korban, Bekerja Sama Dengan Yayasan Gerak Nusantara. Rapat Ini Mencerminkan Komitmen Kemenham Dalam Memperkuat Perlindungan Dan Pemenuhan Ham, Serta Menyelesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Berbagai Daerah Secara Kolaboratif Dan Berkelanjutan.

Korban Penganiayaan Buat Status Facebook, Akunnya Diserang Diduga Bos Tambang Emas Ilegal

10 Mei 2025 - 19:54 WIB

Teropongistana.com Mandailing Natal, Sumatera Utara – Aktivitas Tambang Emas Ilegal (Peti) Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Semakin Meresahkan Warga. Lesmana Halawa, Salah Satu Warga Yang Vokal Menolak Keberadaan Tambang Tanpa Izin Itu, Mengaku Mendapat Serangan Komentar Usai Mengunggah Tautan Berita Tentang Peti Di Akun Facebook-Nya, 10 Mei 2025. Lesmana Membagikan Tautan Berjudul &Quot;Warga Geram Tambang Emas Ilegal Marak Di Mandailing Natal&Quot;. Tak Lama Setelah Unggahan Itu Muncul, Sejumlah Akun Mulai Menuliskan Komentar Yang Sinis Hingga Provokatif. Di Antaranya, Akun Bernama Difandri Zai Berkomentar, &Quot;Iri Dia Nengok, Makanya Dia Sibuk Komentar.&Quot; Sementara Akun Manapsir Nababan Menyindir Kinerja Pemerintah Dengan Menulis, &Quot;Pemerintah Lamban, Tuli Mendengar Keluhan Rakyatnya.&Quot; Komentar Lainnya Datang Dari Akun Thomas Lhg Yang Menulis, &Quot;Hahaha Ga Pernah Diresponnya, Kasihan Kali Dirimu.&Quot; Namun Yang Paling Mencolok, Menurut Lesmana, Adalah Komentar Dari Akun Aris Zega—Yang Diduga Kuat Merupakan Bos Tambang Emas Ilegal. Akun Tersebut Memamerkan Foto Tumpukan Uang Tunai Yang Diduga Mencapai Ratusan Miliar Rupiah, Seolah Menantang Hukum Dan Publik. Lesmana Menduga Kuat Proses Hukum Terhadap Peti Mandek Karena Adanya Praktik Suap. &Quot;Mungkin Karena Hukum Bisa Dibeli Oleh Uang,&Quot; Ujarnya. Warga Kini Mendesak Aparat Penegak Hukum Untuk Bertindak Tegas Terhadap Aktivitas Peti Yang Tidak Hanya Merusak Lingkungan, Tapi Juga Menebar Intimidasi Kepada Warga Yang Bersuara. Mereka Juga Mencurigai Adanya Setoran Dari Para Bos Tambang Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum, Sehingga Penindakan Hukum Menjadi Tumpul.

Bamsoet Puji Dibukanya Grand Seiko Mono Salon Pertama di Indonesia

10 Mei 2025 - 00:35 WIB

Bamsoet Puji Dibukanya Grand Seiko Mono Salon Pertama Di Indonesia

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025

7 Mei 2025 - 14:11 WIB

Tunjangan Insentif Guru Bukan Asn Pada Ra Dan Madrasah Cair Juni 2025

Bikin Gaduh..! Demi Kepentingan Umum Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

7 Mei 2025 - 07:19 WIB

Jakarta - Petrus Selestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Dan Tpdi Menyoroti Kasus Pada Tanggal 30 April 2025, Presiden Ri Ke 7 Jokowi, Selaku Pengadu Telah Mengadukan Kmrt Roy Suryo Dan Kawan-Kawan. Sebagai Teradu, Kepada Pihak Polda Metro Jaya Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 310 Dan Pasal 311 Kuhp Jo Pasal 27A, Pasal 32 Dan Pasal 35 Uu No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite. Sesuai Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Pihak Kuasa Hukum Bahwasanya Jokowi Saat Pengaduan Disampaikan, Menyerahkan Barang Bukti (Bb) Kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, Berupa 24 Video, Sementara Bb Berupa Ijazah Sd, Smp, Sma Hingga S1 Fakultas Kehutanan Ugm Hanya Diperlihatkan Tanpa Diserahkan Pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini Menunjukan Bahwa Baru Di Tahap Awal Membuat Pengaduan Saja, Sudah Muncul Kejanggalan Oleh Karena, Bb Yang Utama Dan Sangat Menentukan Yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Yang Seharusnya Diserahkan Jokowi Kepada Penyelidik/Penyidik, Ternyata Tidak Ikut Diserahkan, Begitu Pula Pihak Penyelidik Dan/Atau Penyidik Tidak Meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Untuk Diserahkan Atau Disita Sebagai Bb Sesuai Ketentuan Pasal 5 Kuhap Jo Pasal 42 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhap. Padahal Dalam Waktu Yang Hampir Bersamaan Selain Jokowi Mengadu Sendiri, Terdapat Beberapa Kelompok Masyarakat Yang Juga Ikut Melapor Kepada Polri, Terkait Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dari Aspek Penyebaran Berita Bohong Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Sebagai Reaksi Terhadap Laporan Polisi Dari Tim Pembela Ulama Dan Aktivis (Tpua) Di Bareskrim Polri Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. Sita Ijazah S1 Jokowi Laporan Tpua Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Di Bareskrim Polri, Menurut Keterangan Pihak Tpua, Saat Ini Tengah Ditindaklanjuti Proses Penyelidikannya Oleh Bareskrim Polri, Dengan Memanggil Dan Memeriksa Pihak Pelapor Antara Lain Prof. Eggi Sudjana Pada Tanggal 15-16 April 2025, Kemudian Pemanggilan Untuk Klarifikasi Terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat Tpua Pada Tanggal 28 April 2025 Oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi Tpua Ini, Yang Menjadi Obyek Utama Pemeriksaan Penyidik Adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi, Guna Memastikan Apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Asli Atau Palsu Atau Apakah Ijazah S1 Jokowi Asli Tapi Palsu (Aspal) Atau Tidak. Untuk Itu Tindakan Pertama Yang Harus Dilakukan Penyelidik Tanpa Memandang Siapa Pelapor Dan Siapa Terlapor Atau Siapa Saksi Dan Siapa Korban, Sehingga Suka Tidak Suka, Ijazah S1 Jokowi Harus Disita Dari Tangan Jokowi Oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Sebagai Barang Bukti (Bb) Untuk Kepentingan Pemeriksaan Melalui Puslabfor Bareskrim Polri. Hentikan Pengaduan Jokowi Secara Teknis Hukum Acara Pidana Dan Demi Menjamin Kepastian Hukum, Maka Pimpinan Polri Harus Menghentikan Atau Setidak-Tidaknya Menunda Seluruh Proses Pemeriksaan Terhadap Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Tertanggal 30 April 2025 Dan Seluruh Laporan Polisi Dari Anggota Masyarakat Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Di Polres Jakarta Pusat Dan Di Polres-Polres Lainnya Di Luar Jakarta. Adapun Alasan-Alasan Mengapa Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pengaduan Dari Jokowi, Harus Dihentikan Atau Dikesampingkan Terlebih Dahulu, Karena : 1. Bareskrim Polri Tengah Melakukan Penyelidikan Dan/Atau Penyidikan Atas Laporan Polisi Tpua Tentang Dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Sebagai Ijazah Palsu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Apakah Ijazah Jokowi Dimaksud Asli Atau Palsu Atau Aspal, Karena Selama Menjadi Polemik Bertahun-Tahun Jokowi Tidak Pernah Memberikan Klarifikasi Atau Menunjukan Bukti Atas Keabsahan Ijazah Itu. 2. Laporan Polisi Tpua Terhadap Jokowi Tentang Dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi) Bermuatan Kepentingan Umum Yang Lebih Besar, Antara Lain Menyelamatkan Marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, Marwah Para Intelektual Dan Cendikiawan Dan Terlebih-Lebih Marwah Lembaga Kepresidenan, Karenanya Harus Didahulukan Proses Pidananya. 3. Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Pada Tanggal 30 April 2025, Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Atau Fitnah, Semata-Mata Bermuatan Kepentingan Pribadi Yaitu Semata-Mata Hanya Untuk Memperjuangkan Nama Baik Jokowi. 4. Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik Yang Harus Dipertahankan, Maka Pembuktiannya Adalah Apakah Ijazah S1 Yang Diduga Sebagai Palsu Itu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Lewat Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap Dan Adil Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Itu Asli Atau Paslu Dan/Atau Aspal Atau Asli. 5. Selama Ini Sudah Beberapa Orang Menjadi Korban Peradilan Sesat Dengan Dipidana Penjara, Tanpa Pernah Diuji Terlebih Dahulu Secara Hukum Soal Keabsahan, Keasilan Dan Kebenaran Formil Dan Materiil Ijazah S1 Jokowi Di Pengadilan Pidana, Hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Sah Atau Tidak.