Teropongistana.com Cikarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara intensif berupaya memenuhi target kinerja ditengah menjalani puasa Ramadhan. Hal ini dilaksanakan mengingat jadwal kegiatan yang datang silih berganti dan hari kerja yang semakin sempit dikala Bulan Ramdahan, diperlukan terobosan guna memenuhi semua target kinerja. Sesuai dengan arahan Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya.
Kadivyankumham Andi Taletting mengambil sikap, penuhi layanan masyarakat walau akhir pekan. Andi lakukan verifikasi faktual lapangan terhadap pemohon layanan pewarganegaraan Pasal 3A PP 21/2022.
Kadivyankumham Andi taletting mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada pemohon WNA asal Malaysia, Sabtu(1/4/2023)
Baca juga : Kanwil Jabar Laksanakan Survey 3AS Balitbangham Serta Indeks Integritas Organisasi
Kali ini Pemohon yang berasal dari Malaysia didatangi di tempat kediaman, pastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan yang ada di lapangan. Didampingi oleh orang tua yang bersangkutan, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan guna memastikan kesesuaian data.
Senyuman pemohon merekah tak kala Andi mengutarakan “yaa saudara lancar berbahasa Indonesia, mempunyai wawasan kebangsaan terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945, masih berkeinginan meningkatkan potensi diri untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Selain daripada itu, ujar Andi terhadap keluarga Pemohon agar tetap dilakukan pengawasan kepada anaknya, hindari diri dari perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar proses permohonan dimudahkan dan dikabul oleh Presiden RI”.
Ini juga : Saat Ramadhan, Kakanwil Jabar Kunjungi Lapas Cikarang dan Lapas Bekasi
Maka dari itu semoga pemerintah Indonesia mengabulkan permohonan atas dokumen yang diajukan kepada kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM khususnya kadivyankumham Andi taletting.
Pada kesempatan lainnya terhadap Pemohon dan Keluarganya diingatkan bahwa proses tahapan belum selesai, setelah ini dokumen akan diverifikasi oleh Ditjen AHU, BIN dan terakhir oleh Sekretariat Negara.(Deni/red)
