Menu

Mode Gelap
Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan Gerak 08 Soroti Mangkrak Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan! Pemerintah Diminta Pastikan Kepastian Hukum Transmigran di Kawasan Hutan Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya Mantan Ketua FKDM Gugat Walikota Jakbar, Ada Apa Matahukum Geram, Aktivitas Galian C di Dekat Gerbang Tol Rangkasbitung Tak ada Kapok

News

Ombudsman Jakarta Raya Apresiasi Imigrasi Soetta


Keterangan foto : Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, (TeropongIstana/Foto) Perbesar

Keterangan foto : Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, (TeropongIstana/Foto)

Teropongistana.com Jakarta – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi apresiasi kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta yang dipimpin Muhammad Tito Andrianto. Dia selaku Kepala Kantor Imigrasi Soetta yang membantu proses keimigrasian WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar secara cepat dan tanggap.

Apresiasi itu disampaikan Dedy Irsan selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya yang bertugas dan berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kata Dedy, terkait layanan cepat dari Imigrasi dalam membantu proses keimigrasian dalam kepulangan 46 WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Dedy Irsan, layanan publik seperti yang dijalankan oleh Imigrasi Soekarno Hatta perlu terus dilanjutkan dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan publik prima.

“Publik atau pengguna layanan katanya perlu memperoleh layanan yang cepat dan total dari semua lembaga pemerintahan selaku aparatur negara yang menyelenggarakan pelayanan publik,” Kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan saat dihubungi via selulernya, Senin (26/6/2023).

Untuk diketahui, sewaktu tiba di Tanah air dari Myanmar, Kepala Kantor Wilayaha Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun turut menyaksikan proses keimigrasian pemulangan puluhan WNI di Bandar Udara Soekarno Hatta Kamis 25 Mei 2023.

“Kasus seperti ini masih bisa terjadi karena masyarakat sering kali masih mudah terbuai janji penghasilan yang besar di luar negeri,” ucap Ibnu Childun.

Ibnu memberikan arahan agar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta semakin gencar menginformasikan pada masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. (Dayat)

 

Baca Lainnya

Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan

30 Juni 2025 - 23:30 WIB

Dinilai Tak Becus Kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis Pupr Mundur Dari Jabatan

Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama

17 Juni 2025 - 18:41 WIB

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah

16 Juni 2025 - 20:34 WIB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah
Trending di News