TEROPONGISTANA.COM PADANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah serius dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Selain sebagai upaya melindungi masyarakat, hal ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menargetkan 70% masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, hingga akhir tahun 2021.
“Kita akan mengamati keseriusan dari teman-teman kepala daerah,” tegas Mendagri dalam keterangan persnya usai melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Pendopo Gubernur Sumatera Barat, Jumat (17/12/2021).
Ia juga menjelaskan alasan kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, terutama daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah seperti Sumatera Barat. Dengan keseriusan kepala daerah, diharapkan percepatan vaksinasi dapat segera dilakukan.
“Kita berharap di akhir tahun, Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70%, bisa lebih, ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, Pak Kabinda, Pak Danlamatal, semua bergerak, dan tolong DPRD dukung,” pintanya.
Terkait keseriusan ini, Mendagri menyayangkan, sejumlah kepala daerah yang tampak tak hadir atau diwakilkan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi yang berlangsung di Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran kepala daerah atau pejabat yang dapat mengambil keputusan, sangat diperlukan dalam upaya percepatan vaksinasi.
“Saya menyayangkan ada beberapa kepala daerah tidak hadir di acara ini, catat itu, tadi saya lihat Bupati Solok tidak hadir (diwakilkan), kemudian Wali Kota Payakumbuh juga tidak (hadir), wakilnya juga tidak, kemudian Wali Kota Padang Panjang juga tidak hadir, kalau Wakilnya (hadir), fine lah, Sekda nya juga okelah, kita ingin yang hadir adalah yang mengambil keputusan karena harus bergerak cepat,” tandasnya.
Dengan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi, diharapkan kepada daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mampu bekerja cepat dalam melakukan langkah-langkah akselerasi Vaksinasi. Mendagri juga ingin kepala daerah berkomitmen untuk melampaui target vaksinasi sebesar 70% sehingga masyarakat terlindungi.
Puspen Kemendagri
