Menu

Mode Gelap
Ketua Umum FKDB Bertemu Konjen RI di New York, Bangun Kolaborasi Internasional Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan Gerak 08 Soroti Mangkrak Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan! Pemerintah Diminta Pastikan Kepastian Hukum Transmigran di Kawasan Hutan Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya Mantan Ketua FKDM Gugat Walikota Jakbar, Ada Apa

News

Bupati Zaki Optimis PT BPU Wakepo Bisa Berkembang


Bupati Zaki Optimis PT BPU Wakepo Bisa Berkembang Perbesar

TEROPONGISTANA.COM TANGERANG – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meresmikan kantor baru anak perusahaan BUMD yakni PT. Benteng Pangan Utama (BPU) beralamat di Ruko Blok A1P Kawasan The Airport City, Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Kamis (3/2/2022).

Seperti diketahui, PT BPU ini merupakan anak perusahaan BUMD yakni PT. Mitra Kerta Raharja (MKR). Dimana bidang usaha yang digeluti BPU ialah disektor ketahanan pangan yang saat ini sudah berjalan populer progam Wakepo (Warung Ketahanan Pangan Online/Offiline).

“Saat ini menjadi sentra dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang untuk program Wakepo yang menjadi warung-warung mitra BPU,” ujar Zaki kepada wartawan.

Baca juga : Rano Karno Peduli Pendidikan di SMK Pakuhaji Tangerang

Zaki memaparkan, warung mitra BPU dimaksud adalah warung tradisional yang sudah ada kemudian dilengkapi dan disempurnakan oleh program Wakepo dari BPU. Bupati pun optimis dengan gagasan program tersebut akan berkembang maju di tahun yang mendatang.

“Setelah pemaparan ini kita bisa lihat nanti satu sampai dua tahun kemudian, sekarang sudah ada 17 mitra tahun depan sudah bisa mencapai ratusan mitra,” ungkap Zaki.

Kemudian, Zaki membeberkan BPU tengah bekerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pinjaman modal dari progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada warung yang sudah bermitra. Enaknya lagi, bukan berbentuk uang tunai melainkan sudah dikemas dalam bentuk bahan makanan.

“BPU juga dapat dukungan dari pihak perbankan, dimana untuk KUR program pinjaman kepada warung-warung tersebut. Nanti bentuknya bukan uang, tapi lebih kepada bahan-bahan makanan untuk saat ini tersedia beras dan nanti ada minyak goreng yang kita suplay kepada warung-warung mitra,” paparnya.

Kedepan pun, BPU ungkap Zaki, akan mengagas waralaba bernama Wakepo Mart. Dimana berfungsi sebagai grosir bahan-bahan makanan di setiap kecamatan.

“jadi mereka (warung mitra) dari pada ambil beras di teluknaga misalkan beras dan minyak ada di Wakepo Mart, di 29 kecamatan nanti tersedia. Jadi warung mitra juga ngambil barangnya ke grosir tersebut,” terang Zaki.

Selain warung mitra, Zaki katakan masyarakat umum diperbolehkan belanja di Wakepo Mart dengan catatan sudah menjadi member Wakepo.

“Boleh gak masyarat belanja di Wakepo Mart ? Tentu masyarkat umum diperbolehkan, tapi jadi member wakepo dahulu untuk bisa belanja disana,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail berpendapat program yang diluncurkan tersebut merupakan implementasi ketahanan pangan hingga ekonomi kerakyatan.

“Saya apresiasi yah. Perlu kita dukung progam ini, karena ini bentuk trobosan dari kebijakan pemerintah daerah dimana pertama untuk menjaga ketahanan pangan, kedua membangun ekonomi kerakayatan dan ketiga menjaga kearifan lokal,” ungkap Kholid.

Menurut dia, BPU sebagai wadah mampu melaksanakan program-program ketahanan pangan.

“Terlihat sudah ada mitra yang terbentuk. Karena BPU hadir untuk masyarakat, dan kedepan berharap menjawab tantangan-tantangan ketika ekomoni sedang melemah,” paparnya.

Baca Lainnya

Ketua Umum FKDB Bertemu Konjen RI di New York, Bangun Kolaborasi Internasional

2 Juli 2025 - 09:16 WIB

1 Juli 2025

Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan

30 Juni 2025 - 23:30 WIB

Dinilai Tak Becus Kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis Pupr Mundur Dari Jabatan

Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama

17 Juni 2025 - 18:41 WIB

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.
Trending di News