Menu

Mode Gelap
Kejari Jakarta Pusat Sabet Penghargaan Terbaik Kategori Tipe A Fraksi Golkar MPR Dorong Perbaikan Kesejahteraan Guru Honorer di Daerah Terima Uang Suap, Anggota Ombudsman Perintangi Perkara Ekspor CPO Paradoks Pendidikan Tinggi: Dosen Dituntut Berprestasi, Kesejahteraan Belum Terpenuhi Polda Kepri dan BGN Ungkap Penipuan Titik SPPG: Program MBG Gratis, Tidak Ada Transaksi Jual Beli Hanya 1 Tahun 4 Bulan!” Rieke Murka, Vonis Bos Terra Drone Dinilai Lecehkan 22 Nyawa Korban

Pertanian

Melaksanakan Program Presiden, Bulog Jemput Gabah Petani dengan Harga Fantastis


					Keterangan Foto: Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita. Perbesar

Keterangan Foto: Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita.

Teropongistana.com Jakarta – Perum Bulog lakukan aksi nyata lewat Program Jemput Gabah sesuai dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung kesejahteraan petani. Kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Malingping Lebak dan Cikesik Pandeglang.

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyebut, saat ini Bulog sedang gencar-gencarnya melakukan penyerapan gabah petani. Kata Febby, Bulog terus hadir sampai ke tingkat petani langsung untuk memastikan penyerapan gabah petani.

“Bulog hadir untuk mendukung kesejahteraan petani dengan cara membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram, dengan cara dijemput dan langsung dibayar di tempat, ” Kata Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita saat meninjau langsung lokasi penyerapan gabah di Cikesik Pandeglang, Kamis (27/2/2025)

Perempuan cantik tersebut menjelaskan bahwa harga gabah tidak boleh dibeli Bulog di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan). Karena, kata Febby, Bulog diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan penyerapan setara beras sebanyak tiga juta ton dan melibatkan hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Lebak, Banten.

“Alhamdulillah kami melakukan penyerapan pada padi yang sudah memasuki usia masa panen dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah Rp6.500 per kg,” ucap Febby dengan penuh optimis.

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita yang ikut turun langsung ke lapangan untuk memastikan agar penyerapan gabah di Lebak dan Pandeglang Banten bisa berjalan sesuai arahan dari pemerintah. Menurut Febby, hal ini diyakini akan memberikan hasil yang baik kepada petani dan penggilingan.

“Adapun hasil penyerapan ini akan diolah dan dilakukan penyimpanan berupa beras oleh Bulog. Sehingga ke depan, akan dinikmati juga bersama-sama oleh masyarakat,” tutur Febby.

Gabah yang dibeli dari petani tersebut, selanjutnya diproses di tempat jasa penggilingan padi terdekat yang memiliki fasilitas pengeringan gabah. Sebelum beras dimasukkan ke gudang Bulog maka Bulog juga melakukan pengecekan kualitas berasnya. Karena selama ini beras yang ditampung harus memenuhi persyaratan kadar air, butir patah, kadar menir dan derajat sosoh.

Untuk itulah, sebelum menyerap gabah yang ditawarkan petani, tim dari Bulog juga turun melakukan analisis kualitas gabah yang hendak dibeli agar saat diproses menjadi beras memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Para petani sangat diuntungkan adanya program penyerapan gabah tersebut, karena harga yang diterima petani benar-benar riil sebesar Rp6.500/kilogram untuk GKP. Sedangkan sebelumnya gabah petani hanya dihargai tengkulak sekitar Rp6.000/kg.

“Adanya program penyerapan gabah petani dari pemerintah melalui Bulog, diharapkan petani bisa lebih sejahtera karena pembeliannya juga sesuai HPP, ” sebut Febby.

Agus (45) tahun, salah seorang petani di Cikesik, Pandeglang saat ditemui di lokasi sangat mengapresiasi kinerja Tim Jemput Gabah Bulog dalam melakukan penyerapan gabah dari petani. Menurut Agus, tim tersebut sangat berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan di daerah.

Agus bercerita, pembelian Gabah yang dilakukan Tim Jemput Gabah dengan harga yang sangat baik yaitu Rp 6.500 per kilogram. Kata Agus, dia mengucapkan terimakasih kepada pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto melalui Bulog atas kebijakan yang membantu meningkatkan kesejahteraan petani panennya.

“Kami sangat bersyukur dengan langkah pemerintah ini. Dengan harga yang tinggi dan penyerapan yang lancar, petani tidak perlu khawatir soal pemasaran hasil panennya. Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Bulog yang telah membeli gabah kami dengan harga yang baik. Ini menjadi harapan baru bagi petani untuk terus meningkatkan produksi pertanian,” ujar Agus dengan nada gembira.

“Dengan adanya Tim Jemput Gabah sangat membantu, karena sebelum panen sudah didata sehingga pada saat panen mereka hadir di sana sangat luar biasa. Jadi petani-petani merasa diuntungkan karena ada yang menerima hasilnya,” tutup Agus.

Sumber : Teras Media

Baca Lainnya

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan di Kompleks Parlemen

18 April 2026 - 22:40 WIB

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan Di Kompleks Parlemen

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau

22 Oktober 2025 - 21:12 WIB

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden

12 Maret 2025 - 05:37 WIB

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Teropongistana.com Jakarta - Anggota Komisi Iv Dpr Firman Soebagyo Mengkritik Kebijakan Pemerintah Dalam Menyederhanakan Sistem Distribusi Pupuk Subsidi. Sebab, Ia Menegaskan, Kebijakan Ini Justru Dapat Menimbulkan Persoalan Baru Di Lapangan. Firman Menyoroti Keputusan Pemerintah Yang Menghapus Distributor Pupuk Dan Menyerahkan Distribusi Langsung Ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, Langkah Ini Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Yang Tidak Pernah Menginstruksikan Pembubaran Distributor Pupuk. “Gapoktan Ini Bukan Badan Usaha Yang Bisa Diaudit. Bukan Badan Usaha Yang Auditable, Kemudian Tidak Memiliki Permodalan Dan Gudang Yang Memadai. Apakah Mungkin Pupuk Indonesia Harus Door To Door Kepada Gapoktan Yang Jumlahnya Ratusan Ribu, Yang Tempatnya Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat?” Ujar Firman Soebagyo, Rabu (12/3/2025). Ia Juga Menilai. Pemerintah Salah Dalam Memahami Konsep Pupuk Subsidi. Firman Menegaskan Bahwa Pupuk Subsidi Seharusnya Ditujukan Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian, Bukan Diperlakukan Seperti Program Bantuan Sosial Yang Diberikan Langsung Kepada Individu. “Sedangkan Pupuk Subsidi Tujuannya Adalah Meningkatkan Produksi, Maka Di Dalam Pembuatan Kebijakan Ini Harus Menggunakan Terminologi Geospasial, Yaitu Luasan Lahan,” Ungkap Politikus Golkar Ini. Menurut Firman, Kebijakan Ini Berisiko Memperburuk Masalah Distribusi Pupuk. Ia Menekankan Bahwa Gapoktan Tidak Memiliki Transportasi Untuk Pengambilan Pupuk Dari Pupuk Indonesia Holding Company (Pihc), Serta Kekurangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Memadai. Selain Itu, Jika Terjadi Kegagalan Pembayaran, Ia Khawatir Pemerintah Akan Menerapkan Kebijakan “Pemutihan,” Yang Menurutnya Tidak Pernah Terjadi Di Negara Lain. “Yang Saya Khawatir, Karena Pemerintah Ini Selalu Menerapkan Sistem Bilamana Ada Kegagalan Bayar Gapoktan Dan Kemudian Koperasi, Pemerintah Selalu Mengambil Jalan Pintas ‘Diputihkan’. Ini Tidak Pernah Terjadi Di Bagian Dunia Manapun, Ini Persoalan Serius,” Tegas Anggota Baleg Dpr Ini. Firman Yang Juga Legislator Dapil Jateng Iii Ini Menyebut, Kebijakan Ini Bertentangan Dengan Visi Presiden. Ia Mengkritik Menteri Pertanian Yang Dinilai Tidak Memahami Arahan Presiden Prabowo Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi. Di Sisi Lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kebijakan Ini Bertujuan Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Memangkas Birokrasi Yang Panjang. Ia Mengklaim Bahwa Langkah Strategis Telah Diambil, Termasuk Peningkatan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton Pada 2025 Dan Kemudahan Penebusan Pupuk Bagi Petani Yang Terdaftar Dalam E-Rdkk Menggunakan Ktp. Namun, Kritik Dari Dpr Menunjukkan Bahwa Kebijakan Ini Masih Menimbulkan Banyak Pertanyaan Dan Kekhawatiran Di Kalangan Masyarakat Dan Distributor, Terutama Terkait Efektivitas Dan Implementasi Di Lapangan. 
Trending di Pertanian