Menu

Mode Gelap
Damkar Kodim 0601/Pandeglang dan Masyarakat Padamkan Kebakaran di Cibaliung Aktivis Anti Korupsi: Isu Perjalanan Menteri PU Digiring Opini Tanpa Dasar Gabriel Isi Ulang Gas demi Hidup Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar: LBH PERADI Desak Pengadilan Koreksi Penegakan Hukum Gelar Aksi di Kejati Jatim, Ratusan Aktivis Milenial Desak Revitalisasi Kejaksaan dan Tolak Intervensi Hukum Hukum Harus Berjalan Tanpa Pandang Bulu: BEM Persatuan Indonesia Minta Lembaga Negara Sinergi Bukan Bertikai di Kasus Batu Bara Kejaksaan Agung: Hindari Spekulasi, Tunggu Hasil Penyidikan Resmi Sebelum Ambil Kesimpulan

Politik

Prabowo Layak Copot Bahlil


					Warga yang protes mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, protes ditujukan ke menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena kelangkaan gas 3 kg. Perbesar

Warga yang protes mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, protes ditujukan ke menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena kelangkaan gas 3 kg.

Teropongistana.com Jakarta – 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai macam isu. Paling hangat adalah kebijakan pengecer yang tidak boleh lagi menjual LPG 3 kg.

Pengamat Politik dan Keamanan, Muhammad Sutisna mengatakan, tak sedikit emak-emak harus mengantre hingga ber jam-jam untuk mendapatkan LPG 3 kg. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang meninggal karena kelelahan usai mengantre.

“Kekisruhan ini berasal dari kebijakan menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) yang melarang penjualan gas 3 kg sampai ke pengecer cukup di agen. Padahal pengecer itu sangat membantu masyarakat yang tak bisa menjangkau agen,” kata Sutisna, Selasa 4 Februari 2024.

“Alih-alih ingin membenahi tata kelola pasokan gas. Justru kebijakan ini menjadi blunder, dan rakyat kembali menjadi korban,” imbuhnya.

Sutisna lantas menaruh curiga dengan situasi saat ini. Ia melihat seperti ada skenario tertentu untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Padahal ia melihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan.

“Namun acap kali tak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pembantunya. Atau memang sengaja membuat situasi gaduh dan seakan tak tegak lurus kepada Presiden. Tentu Presiden Prabowo harus jelih melihat situasi hari ini,” ujar Co Founder Forum Intelektual Muda itu.

Tentu kalau situasi ini terus dibiarkan akan terjadi chaos dimana-mana. Sehingga Presiden perlu mengevaluasi para pembantunya yang sering kali membuat gaduh dan memiliki agenda tertentu.

Perlu adanya filterisasi lagi, lanjut dia, siapakah yang masih loyal kepada rakyat sesuai dengan garis perjuangannya Presiden Prabowo.

“Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Di mana menteri seperti sudah sangat layak untuk dicopot dan Presiden harus segera menganulir kebijakannya. Agar rakyat tidak menjadi susah dikemudian hari,“ tutup Sutisna.

(Rohim)

Baca Lainnya

Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral

29 Juni 2026 - 23:21 WIB

Desakan Fppi: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi Dan Makzulkan Gibran

Di Lampung, Jokowi Berdialog dengan Penggiat Buruh Migran soal Perlindungan PMI

28 Juni 2026 - 10:08 WIB

Di Lampung, Jokowi Berdialog Dengan Penggiat Buruh Migran Soal Perlindungan Pmi

PKB Banten Matangkan Struktur DPC, Fokus pada Keterwakilan Wilayah dan Kader Perempuan

18 Juni 2026 - 12:51 WIB

Pkb Banten Matangkan Struktur Dpc, Fokus Pada Keterwakilan Wilayah Dan Kader Perempuan
Trending di Politik