Menu

Mode Gelap
King Naga Tantang APH Hingga Inspektorat Audit Alun-Alun Rangkasbitung Kemenag Kembali Membuka Penerimaan Murid Baru Madrasah Diklat Petugas Haji Hendaknya tidak Sekadar Formalitas Lurah Muara Ciujung Barat Dukung Perbaikan Jalan dan Drainase Kaum Lebak Forkopimda Kota Serang Perkuat Sinergi Jelang Agenda Januari 2026 Smelter Harita Group di Pulau Obi Diduga Lakukan Genosida Emisi

Politik

Prabowo Layak Copot Bahlil


					Warga yang protes mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, protes ditujukan ke menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena kelangkaan gas 3 kg. Perbesar

Warga yang protes mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, protes ditujukan ke menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena kelangkaan gas 3 kg.

Teropongistana.com Jakarta – 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai macam isu. Paling hangat adalah kebijakan pengecer yang tidak boleh lagi menjual LPG 3 kg.

Pengamat Politik dan Keamanan, Muhammad Sutisna mengatakan, tak sedikit emak-emak harus mengantre hingga ber jam-jam untuk mendapatkan LPG 3 kg. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang meninggal karena kelelahan usai mengantre.

“Kekisruhan ini berasal dari kebijakan menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) yang melarang penjualan gas 3 kg sampai ke pengecer cukup di agen. Padahal pengecer itu sangat membantu masyarakat yang tak bisa menjangkau agen,” kata Sutisna, Selasa 4 Februari 2024.

“Alih-alih ingin membenahi tata kelola pasokan gas. Justru kebijakan ini menjadi blunder, dan rakyat kembali menjadi korban,” imbuhnya.

Sutisna lantas menaruh curiga dengan situasi saat ini. Ia melihat seperti ada skenario tertentu untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Padahal ia melihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan.

“Namun acap kali tak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pembantunya. Atau memang sengaja membuat situasi gaduh dan seakan tak tegak lurus kepada Presiden. Tentu Presiden Prabowo harus jelih melihat situasi hari ini,” ujar Co Founder Forum Intelektual Muda itu.

Tentu kalau situasi ini terus dibiarkan akan terjadi chaos dimana-mana. Sehingga Presiden perlu mengevaluasi para pembantunya yang sering kali membuat gaduh dan memiliki agenda tertentu.

Perlu adanya filterisasi lagi, lanjut dia, siapakah yang masih loyal kepada rakyat sesuai dengan garis perjuangannya Presiden Prabowo.

“Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Di mana menteri seperti sudah sangat layak untuk dicopot dan Presiden harus segera menganulir kebijakannya. Agar rakyat tidak menjadi susah dikemudian hari,“ tutup Sutisna.

(Rohim)

Baca Lainnya

Pakar Politik Sebut Pilkada Tak Langsung Perlemah Demokrasi

25 Desember 2025 - 19:03 WIB

Pakar Politik Sebut Pilkada Tak Langsung Perlemah Demokrasi

Camelia Petir Tekankan Kekompakan di Puncak HUT ke-1 dan Seminar Nasional

14 Desember 2025 - 12:55 WIB

Camelia Petir Tekankan Kekompakan Di Puncak Hut Ke-1 Dan Seminar Nasional

Pengamat Ungkap Sinyal Parpol Lain Agar Nyalakan Lampu Sen

10 Desember 2025 - 09:06 WIB

Dugaan Musda Golkar Dpd Hanya Seremonial, Keputusan Ada Di Ujung Telunjuk Bahlil?
Trending di Politik