Teropongistana.com Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mereshuffle Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendiktisaintek dinilai sebagai peringatan kepada para menteri lainnya di Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak becus bekerja.
Ke depan peluang reshuffle sangat mungkin terjadi menyasar menteri lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Prabowo. Bersamaan dengan itu sejumlah nama menteri yang layak untuk dicopot pun mencuat di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
100 hari lebih bekerja, Prabowo untuk pertama kalinya melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya. Satryo menjadi menteri yang pertama dicopot dari jabatannya.
Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan menilai, langkah Prabowo mencopot Satryo sudah sangat tepat.
Pasalnya, selama kurang lebih empat bulan menjabat, tak ada gebrakan untuk perbaikan pendidikan tinggi dan riset yang dilakukannya. Belum lagi kontroversinya yang sempat didemo oleh pegawainya sendiri, karena dianggap arogan dan otoriter.
Yusak menyebut pencopotan Satryo bukan hanya sekedar pergantian menteri biasa. Namun, ada maksud lain yang tersirat.
“Reshuffle Mendiktisaintek ini adalah warning atau sinyal lah bagi anak buah presiden. Terutama para menteri yang kalau dianggap ke depan tidak sejalan lagi dengan visi presiden, ya siap-siap saja di-reshuffle,” kata Yusak kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).
Yusak pun menyebut, reshuffle menteri akan sangat mungkin kembali terjadi. Salah satu barometer yang digunakan Prabowo, yakni tekanan publik, seperti Satryo yang menuai kontroversi hingga membuat masyarakat marah.
“Karena prinsipnya semakin keras tekanan publik, presiden akan semakin mendengar,” ujarnya.
Bahlil diketahui sempat menjadi kontroversi karena kebijakannya yang mengatur pendistribusian gas subsidi LPG 3 kg yang belakangan menyebabkan kelangkahan. Karena itu, Bahlil menjadi sasaran kemarahan masyarakat.
Nama Budi Arie pun demikian. Dia menjadi kontroversial karena namanya terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Informasi dan Digital. Dia pernah diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri pada Desember 2024.
Bahlil Lahadalia memperoleh skor -25 berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih dan belum jelasnya pemensiunan PLTU batubara paska G20 Brasil.
Banyaknya suara-suara di internal partai Golkar ingin menggulinglan Bahlil dari ketua umum akibat kebijakanya terkait larangan penjual eceran tidak boleh berjualan gas 3 kg membuat banyak kader golkar di akar rumput bersuara.
Seperti desakan agar Bahlil Lahadalia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin menguat. Salah satu suara lantang datang dari kader muda partai, Rafik Perkasa Alam, yang menilai berbagai kontroversi yang melibatkan Bahlil telah merugikan citra Golkar.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan Bahlil tidak hanya menimbulkan kegaduhan internal, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurut Rafik, sejak awal proses pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar sudah bermasalah karena dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Sejak awal, proses terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah bermasalah karena dianggap melanggar AD/ART partai,” ujar Rafik, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Kontroversi semakin meruncing dengan sejumlah pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan Bahlil, termasuk pidato politiknya yang menyinggung “Hati-hati dengan Raja Jawa” saat pelantikannya. Selain itu, ia juga disorot karena memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam waktu 3,5 tahun, sesuatu yang dinilai tidak lazim dan menimbulkan pertanyaan.
Tak hanya itu, Rafik mengkritik komposisi kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil yang masih melibatkan individu dengan rekam jejak kontroversial, termasuk mantan narapidana kasus korupsi dan amoral. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya dijalankan oleh partai.
Di luar dinamika internal partai, kebijakan Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tak luput dari sorotan. Salah satunya adalah perubahan regulasi terkait gas subsidi yang dinilai dilakukan tanpa kajian mendalam dan sosialisasi yang memadai.
Rafik bahkan menduga bahwa kebijakan ini justru berpotensi merugikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya, seolah-olah menjadi langkah yang melemahkan stabilitas pemerintahan.
“Hal-hal kontroversial yang dilakukan Bahlil sudah sangat mencoreng marwah Partai Golkar. Sudah seharusnya ia mengundurkan diri. Masih banyak kader yang lebih layak memimpin partai ini, seperti Adies Kadir, Anindya Bakrie, Tommy Soeharto, Airlangga Hartarto, atau Lodewijk Freidrich Paulus,” tegas Rafik.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar harus kembali kepada jati dirinya, yakni bekerja demi kepentingan rakyat dan menjaga integritas partai. “Golkar harus kembali pada prinsipnya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
