Menu

Mode Gelap
Launching Buku Kohati HMI Cabang Bogor Perempuan Berdaya Membangun Generasi Digdaya Tegaskan Loyalitas Ketum Mardiono, DPW PPP Papua Barat Daya Puji Menkumham Kiai Maman Imanulhaq Dorong Pemerintah Hadir dalam Pembangunan Ponpes Parulian Silalahi: Surat Edaran Sekda DKI Hambat Penyerapan Anggaran ke Masyarakat Eks Ketum BPAN Puji Kajati Banten Dukung Perda Kearifan Lokal Adat Baduy Kejari Jakpus Limpahkan Berkas Perkara 9 Tersangka Korupsi Minyak Pertamina ke Pengadilan

Politik

Isu Munaslub Golkar Menguat, Jabatan Bahlil Lahadalia di Ujung Tanduk?


Foto Diduga Bahlil Saat Minum Alkohol . Perbesar

Foto Diduga Bahlil Saat Minum Alkohol .

Teropongistana.com Jakarta – Polemik internal Partai Golkar kembali mencuat. Setelah sebelumnya politisi senior Golkar Melchias Markus Mekeng membantah adanya wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, kini suara dukungan terhadap isu tersebut mulai terdengar.

Mekeng sebelumnya menegaskan isu Munaslub hanya kabar tak jelas sumbernya.
“Kalau kita baca di media kan hanya isu-isu, tapi sumbernya dari mana tidak pernah jelas. Menurut hemat saya, itu berita hoaks,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Namun, Ridwan Hisjam, politisi senior Golkar asal Jawa Timur, menyatakan bahwa Munaslub bisa saja dilakukan jika memenuhi empat syarat sesuai AD/ART partai: ketua umum melanggar aturan partai, terlibat pidana, berhalangan tetap (meninggal dunia atau sakit permanen), atau mengundurkan diri.

Ridwan menambahkan, dorongan Munaslub bukan baru muncul belakangan ini. Menurutnya, sejumlah kader di daerah sudah lama menyuarakan hal tersebut karena menilai suara Golkar menurun di pemilu.

“Kader di bawah rutin menghitung suara Golkar di desa-desa. Mereka tahu suara kita turun, maka muncul ketidaksenangan dan dorongan Munaslub,” kata Ridwan, Kamis (7/8) malam.

Bagi Ridwan, isu Munaslub adalah hal biasa di Golkar. “Golkar itu disenggol mekar. Makin disenggol, akarnya makin kuat. Jadi ketum Golkar harus kuat senggol-senggolan,” tegasnya.

Sementara itu, sumber internal berinisial M menyebut saat ini terjadi krisis kepercayaan di tubuh Golkar. Faksi pendukung Bahlil disebut siap melawan, bahkan jika harus berhadapan dengan Istana, karena Bahlil dianggap memiliki hubungan kuat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, faksi yang ingin mengganti Bahlil dikabarkan sudah menggalang dukungan dari DPD tingkat I dan II. Bahkan, susunan alternatif DPP Golkar disebut telah disiapkan. Kritik terhadap Bahlil antara lain karena dianggap terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.

“Sekarang bukan eranya Jokowi, sekarang eranya Gemoy Prabowo Subianto,” ungkap sumber tersebut.

Baca Lainnya

Pengamat Sebut Jokowi Atur Skema Dua Periode Prabowo – Gibran

22 September 2025 - 09:16 WIB

Pengamat Sebut Prabowo Harus Lepas Dari Bayang-Bayang Jokowi Copot Mentri Titipan Teropongistana.com Jakarta - Presiden Prabowo Subianto Diminta Untuk Merombak Anak Buahnya Di Kabinet Merah Putih, Terutama Menteri-Menteri Yang Dianggap Tidak Loyal Dan Warisan Dari Pemerintahan Sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (Ipo) Dedi Kurnia Syah Berpendapat Prabowo Harus Menjaga Marwah Pemerintahan Dengan Melakukan Reshuffle Kabinet.  “Pergantian (Menteri) Diperlukan Agar Prabowo Benar-Benar Berdaulat, Dan Lepas Dari Iklim Kekuasaan Jokowi,” Ungkap Dedi Kurnia, Minggu, 6 April 2025. Menurutnya, Dengan Mengganti Seluruh Titipan Jokowi Di Pemerintahan, Prabowo Akan Dikenang Rakyat Sebagai Presiden Yang Independen Tidak Diintervensi Dari Pihak Manapun Atau Dianggap Sebagai Boneka Pemerintahan Sebelumnya. “Dengan Mengganti Seluruh Tokoh Pro Jokowi Akan Membuat Prabowo Dipercaya Mandiri Dan Berdaulat Sebagai Presiden,” Tutupnya. 

ASR Luruskan Sufmi Dasco Ahmad Tidak Terlibat Dalam Masalah  PT TMS

14 September 2025 - 03:55 WIB

Asr Sebut Sufmi Dasco Ahmad Tidak Terlibat Dalam Masalah  Pt Tms

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

6 September 2025 - 09:12 WIB

Desakan Fppi: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi Dan Makzulkan Gibran
Trending di Politik