Menu

Mode Gelap
Skincare Beracun, Ratu Emas Mira Hayati Dituntut Eksekusi Arif Rahman Tagih Janji Pemerintah untuk Korban Banjir Lebak Gedong Telusuri Masalah Lama, Kepala Desa Saefullah Pastikan Bantuan Tepat Sasaran Sinergi Bulog, Pemda Lebak dan Pandeglang Keluar dari Zona Merah Lewat GPM Anton Suratto: Kelengkapan Struktur DPAC Jadi Prioritas, Badan Logistik Siap Dukung Kegiatan Partai PROJO Dukung RUU Perampasan Aset: Koruptor Harus Dimiskinkan

Politik

Ramai Gaji DPR RI Selangit, APBN Defisit Rakyat Diperas


					Foto (red). Perbesar

Foto (red).

Teropongistana.com Jakarta – Sebuah unggahan di akun TikTok @didilionrich mendadak viral setelah mengungkap rincian pendapatan anggota DPR RI yang dikutip dari BBC News Indonesia.

Dalam video tersebut, kreator terlihat geram dan berteriak-teriak menyoroti tingginya gaji dan tunjangan wakil rakyat di tengah kondisi keuangan negara yang disebut sedang “ancur” akibat defisit APBN.

Ramai Gaji Dpr Ri Selangit, Apbn Defisit Rakyat DiperasDalam unggahan itu, ditampilkan rincian pendapatan anggota DPR RI per bulan, antara lain:

Gaji pokok: Rp 4.200.000

Tunjangan istri/suami: Rp 420.000

Tunjangan anak: Rp 168.000

Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

Tunjangan beras per jiwa: Rp 30.090

Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.000

Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000

Tunjangan komunikasi: Rp 15.554.000

Tunjangan peningkatan fungsi: Rp 3.750.000

Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

Asisten anggota: Rp 2.250.000

Tunjangan rumah: Rp 50.000.000

Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp 104.051.903 per bulan untuk seorang anggota DPR RI.

Dalam videonya, akun @didilionrich tak bisa menahan amarah. Ia menilai angka tersebut sangat kontras dengan kondisi masyarakat. “Keuangan negara lagi ancur, APBN defisit, kita disuruh hemat, efisiensi, tapi gaji pejabat segini? Gila!” ujarnya lantang.

Lebih lanjut, ia menghitung total pengeluaran negara untuk menggaji 732 anggota DPR-MPR. Jika dikalikan, jumlahnya tembus Rp 73,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 878,4 miliar setahun.

Yang paling ia soroti adalah tunjangan PPh Pasal 21. Menurutnya, hal itu berarti pajak yang dikutip dari rakyat justru dipakai kembali untuk membayari pajak penghasilan para pejabat.

“Secara nggak langsung rakyat diperas abis-abisan. Pajak kita yang diuber-uber ternyata buat bayarin PPh 21 mereka,” ucapnya kesal.

Unggahan ini pun menuai banyak komentar dari warganet yang senada, mengkritisi besarnya fasilitas para pejabat di tengah himpitan ekonomi rakyat.

Baca Lainnya

Pengamat Nilai PSI Terlalu Jumawa, Ambisi Rebut Bali hingga DKI Dinilai Konyol

3 Februari 2026 - 16:13 WIB

Kekuatan Jokowi Masih Besar Di Kabinet, Psi Berubah Wajah: Pertanda Arah Politik Baru?

Anton Sukartono Persiapkan Struktur Partai Sebelum Tahun Politik Tiba, Jangan Tunggu Perang Mulai

25 Januari 2026 - 22:08 WIB

Anton Sukartono Persiapkan Struktur Partai Sebelum Tahun Politik Tiba, Jangan Tunggu Perang Mulai

Tekan Money Politik, Politisi Demokrat Dorong Bawaslu Terlibat Awasi Pilkades

16 Januari 2026 - 07:52 WIB

Tekan Money Politik, Politisi Demokrat Dorong Bawaslu Terlibat Awasi Pilkades
Trending di Politik