Menu

Mode Gelap
Matahukum Kantongi Informasi A1 dari Internal Kemendag, Desak Kejagung Usut Mafia Izin Impor Dua Dirjen Mundur, Matahukum: Gaya Kerja Menteri KemenPKP Bikin Stres ​ Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka Tagih Pajak Door to Door: Jangan Sampai Jadi Pemicu Konflik Baru CBA Desak Audit dan Pemeriksaan, Abdi Rakyat Tegaskan Tarif di Kemenaker Tak Sesuai Tujuan Pelayanan Publik Kapal Pertamina Diawaki Penuh WNA, Matahukum: Minta Komisi VI DPR Panggil Pimpinan dan Kejagung Usut Kesalahan

Internasional

AMAZING…!Jokowi Bahas Situasi Dunia Bersama Presiden Dewan Eropa


					AMAZING…!Jokowi Bahas Situasi Dunia Bersama Presiden Dewan Eropa Perbesar

TEROPONGISTANA.COM JAKARTA – Presiden Joko Widodo membahas beberapa isu politik dunia, antara lain perkembangan di Afghanistan, saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Presiden Jokowi menjelaskan mengenai upaya yang sedang dilakukan Indonesia untuk mencoba membantu Afghanistan. Presiden Michel menilai, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman yang baik dengan Afghanistan.

Kedua, Presiden Jokowi juga membahas isu perubahan iklim dan menyampaikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal penurunan deforestasi, kebakaran hutan, dan rehabilitasi mangrove.

Baca : Presiden Joko Widodo Tegaskan Pentingnya Penguatan Kebangsaan

Presiden berpandangan bahwa saat membahas isu perubahan iklim, semua negara harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan agar semua negara memiliki kemampuan melakukan transisi ekonomi dan transisi energi.

“Teknologi dan investasi menjadi kunci. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama, termasuk dengan negara-negara maju,” ungkapnya.

Baca jug : Presiden Jokowi Bersama Menteri BUMN Resmikan Pabrik Biodiesel

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia sangat jelas dan konsisten. Pemenuhan _nationally determined contributions_ atau NDC Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Pada saat banyak negara masih terus mengalami kebakaran hutan yang hebat, kebakaran hutan di Indonesia justru berkurang 82 persen.

“Deforestasi mengalami angka terendah dalam 20 tahun. Rehabilitasi mangrove akan mencapai 600.000 hektare dalam 3 tahun” , kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga membahas mengenai isu kesehatan, termasuk rencana dunia membahas _Pandemic Treaty_. Dalam pembahasan mengenai isu kesehatan, Indonesia menyampaikan kekhawatiran terhadap diskriminasi terhadap beberapa jenis vaksin yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Secara singkat, Presiden juga mendorong agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA dapat segera diselesaikan. Terlebih, perundingan terkait hal tersebut sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun.

“Saya sangat berharap perundingan Indonesia-EU CEPA dapat kita selesaikan. Perundingan ini sudah memakan lebih dari lima tahun. Dengan karakter produk yang saling melengkapi, saya yakin CEPA ini akan membawa manfaat besar bagi kita,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Red)

Baca Lainnya

Dua Dirjen Mundur, Matahukum: Gaya Kerja Menteri KemenPKP Bikin Stres ​

27 April 2026 - 21:01 WIB

Dua Dirjen Mundur, Matahukum: Gaya Kerja Menteri Kemenpkp Bikin Stres ​

Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka

27 April 2026 - 18:20 WIB

Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka Merupakan Urat Nadi Perdagangan Global Yang Memikul Beban 25% Distribusi Komoditas Dunia, Namun Bagi Indonesia Posisi Strategis Ini Menghadirkan Paradoks Antara Kedaulatan Wilayah Dan Kemanfaatan Ekonomi. Sebagai Pemilik Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Justru Terjebak Dalam Peran &Quot;Penjaga Gerbang&Quot; Yang Memikul Tanggung Jawab Besar Atas Keamanan Jalur Dari Ancaman Pirasi Serta Risiko Kerusakan Ekologis Akibat Limbah Kapal. Sayangnya, Beban Operasional Yang Menjadi Cost Center Bagi Apbn Ini Tidak Berbanding Lurus Dengan Keuntungan Finansial, Karena Status Selat Sebagai Jalur Pelayaran Internasional Membatasi Otoritas Negara Untuk Memungut Retribusi Langsung, Sementara Nilai Tambah Ekonomi Justru Tersedot Ke Pelabuhan Negara Tetangga Yang Memiliki Ekosistem Layanan Lebih Mapan.

CBA Desak Audit dan Pemeriksaan, Abdi Rakyat Tegaskan Tarif di Kemenaker Tak Sesuai Tujuan Pelayanan Publik

27 April 2026 - 12:27 WIB

Cba Desak Audit Dan Pemeriksaan, Abdi Rakyat Tegaskan Tarif Di Kemenaker Tak Sesuai Tujuan Pelayanan Publik
Trending di Headline