TEROPONGISTANA.COM, JAMBI – kegaduhan suhu politik di provinsi Jambi bisa jadi makin menguat seiring dengan penyelesaian kasus-kasus korupsi bernuansa politis, baik yang sedang berjalan maupun yang yang sudah terselesaikan, seperti kasus nya Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Syahrassadin sendiri Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar melalui pemilihan Dapil Jambi Pada Periode 2024-2029 dengan kasus Dana Pramuka,Ada juga adik dari saudara mantan sekda provinsi Jambi kebetulan juga Mantan Sekretaris Dispora Kota Jambi Hermansyah Kasusnya Korupsi Pengadaan Bilboard Provinsi Jambi,kebetulan hermasyah sendiri adalah Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi dan ada juga dari istri Effendi Hatta yang juga kebetulan caleg dari Partai Golkar kasus nya ketok palu pada periode Gubernur Jambi Zumi Zola,Provinsi Jambi sendiri memiliki mantan napi korupsi adalah terbanyak menyumbangkan caleg mantan napi di indonesia.
Apalagi, di antara kasus-kasus tersebut, dalam perkembangannya melibatkan pula nama-nama tokoh partai tertentu yang ada di Provinsi Jambi. Tak dapat disangkal, hal ini membuat gerah elite partai bersangkutan hingga berdampak makin memanasnya kondisi politik nasional maupun lokal khusus untuk diwilayah Jambi.
Oleh sebab itu, masyarakat Jambi pun sudah wanti-wanti dan menilai Cek Endra Gagal dalam memberantas korupsi, dinamika dan kesemarakan politik di negeri ini maupun untuk daerah provinsi Jambi perlu dikelola secara cerdas. Dalam hal ini, dibutuhkan kedewasaan dan kepiawaian para elite, khususnya elite partai-partai yang diduga terlibat masalah. Ini penting untuk mencegah munculnya huru-hara politik yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan dan kegaduhan lagi di Jambi.
Kondisi politik yang kurang jernih selama tahun 2017 tampaknya akan terus berlangsung pada tahun 2024 mendatang, Apabila itu terjadi, provinsi Jambi ini akan disandera oleh oknum mantan napi tersebut untuk kembali berulah.
Walhasil, situasi politik makin memanas. Peningkatan suhu politik itu juga diperkuat oleh makin terbukanya kompetisi antarpartai menuju Pemilu 2024. Meski Pemilu 2024 masih sangat jauh, melalui berbagai media rakyat, kita sudah menyaksikan sepak terjang para politikus dalam mengegolkan calonnya. Fenomena ini tampak jelas di dalam parlemen. Akibatnya, banyak kepentingan ekonomi dan politik rakyat jambi yang terabaikan.
Sekali lagi, antara legislatif dan eksekutif tidak saling memperkuat (empowering) satu dengan lainnya. Tapi, mereka cenderung mengebawahkan atau menyubordinasi demi kepentingan politik sesaat dan kekuasaan.
Hingga kini aktivitas politik di provinsi Jambi belum menghasilkan energi positif yang mampu menggerakkan roda pembangunan dan gagal menghasilkan pemerintahan yang efektif dan kuat. Akibatnya, kinerja pemerintah kurang menggembirakan. Banyak program terhambat oleh interupsi politik yang dilakukan secara intensif. Sumbernya adalah ketidakmatangan para elite politik dan keengganan partai dalam memperbaiki atau mereformasi dirinya.
Memang caleg yang eks napi kasus korupsi tidak menjamin kelak ketika menjabat mereka tidak akan melakukan korupsi. Akan tetapi setidaknya dengan mencegah terpiihnya caleg yang telah memiliki rekam jejak korup, akan membuat kualitas pemilihan umum dan demokrasi Indonesia lebih baik.
Partai Golkar Jambi gagal melakukan pendidikan politik dan atau moral politik yang memadai terhadap kader-kadernya Alih-alih tercerahkan secara mahar politik, tidak sedikit kader golkar jambi yang malah terjerumus dalam permainan politik uang, Partai Golkar Provinsi Jambi di nilai gagal dalam memberantas korupsi malah menampung mantan narapidana korupsi.
Oleh : BP
