TeropongIstana.com, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan. Dikatakan LaNyalla, ada dua kemungkinan sebab terjadinya ancaman krisis pangan.
Pertama, dampak dari perubahan iklim atau El Nino, yang membuat petani kemungkinan akan mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Kedua, tentu saja imbas dari perang Rusia-Ukraina, di mana Rusia pada 17 Juli lalu menarik diri dari kesepakatan yang membolehkan pengiriman komoditas pangan komersial dan pupuk dari Ukraina, melalui Pelabuhan Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative/BSGI).
Baca Juga : Ketua DPD RI Berharap Para Menteri Lebih Informatif Pada Rakyat
Langkah Rusia tersebut berpotensi mengguncang harga pangan dunia. “Oleh karenanya, antisipasi potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri harus segera kita lakukan imbas langkah Rusia tersebut. Belum lagi kita dihadapkan pada ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya terjadi pada Agustus-September,” tutur LaNyalla, Rabu (26/7/2023).
Senator asal Jawa Timur itu menilai pemerintah harus memiliki sikap yang jelas guna mengantisipasi potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri. Sebab, 20 persen pasokan gandum ke Indonesia dari Ukraina. Demikian juga suplai produksi pupuk dari Rusia.
“Ancaman ketersediaan pangan dunia tidak bisa dianggap mudah, sebab masalah pangan merupakan masalah yang mendasar dan pokok. Negara tentu saja harus segera menyiapkan langkah-langkah yang kongkret,” papar LaNyalla.
Ini Juga : Ketua DPD RI Nilai, Segera Dibuat Regulasi Penggunaan AI
Hal itu diperparah dengan ketergantungan Indonesia yang besar pada impor pangan. Tentu hal itu membuat semakin rentan. Selain gandum dan kedelai yang 100 persen serta lebih dari 90 persen masih harus diimpor, kita juga mengimpor enam dari sembilan bahan pokok, yakni beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula.
“Kenaikan harga pangan yang memunculkan tekanan inflasi pangan akan langsung memukul kesejahteraan masyarakat bawah, dengan separuh lebih pengeluaran rumah tangga masih didominasi pengeluaran untuk makanan. Tentu ini menjadi PR pemerintah,” kata LaNyalla. (Deni/red)
