Menu

Mode Gelap
Alun-Alun Rangkasbitung Terus Disorot, GMBI Minta Audit Anggaran Rp4,9 Miliar Veteran Pejuang Kemerdekaan Terima Bantuan Wali Kota Palembang DPRD Lebak Dinilai Mandul Awasi Proyek Alun-alun Matahukum : Data di Kemenhut Pintu Masuk Kejagung Gledah KPK Terkait Kasus Tambang Chaos! Alun-Alun Lebak Rp4,9 Miliar Amburadul, PUPR Diduga Cawe-Cawe Diduga Ada Backing, JAN Desak Satgas PKH Bongkar Tambang Ilegal Curugbitung–Maja

Nasional

Komisi II DPR RI Akan Evaluasi DKPP, Ini Penyebabnya


					Keterangan foto : WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Sabtu (1/1/2024) Perbesar

Keterangan foto : WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Sabtu (1/1/2024)

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia mengungkapkan, evaluasi tersebut terkait penanganan sejumlah gugatan dugaan pelanggaran pemilu pada daerah-daerah di DKPP.

Hal ini diungkapkannya usai rapat tertutup dengan Ketua DKPP Heddy Lugito di Ruang Rapat Komisi II DPR. Dede menegaskan sampai saat ini pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi perpindahan atau pergeseran pejabat DKPP.

“Sampai saat ini kan tidak ada perpindahan apapun juga, seperti yang katakanlah diduga-duga akan ada pergeseran, karena kita menyerahkan semuanya pada mekanisme yang sudah diatur oleh Pemerintah. Kita bisa mengevaluasi, saya pikir itu adalah suatu niscaya,” kata Dede kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

Dede menyatakan, Komisi II DPR menyerahkan keputusan pergantian pejabat DKPP kepada Pemerintah. Menurutnya, rapat tersebut untuk evaluasi secara berkala terhadap pimpinan lembaga atau institusi yang ditetapkan dalam paripurna DPR.

“Evaluasi ini perlu dilakukan supaya tidak muncul gugatan demi gugatan setelah bertahun-tahun, itu salah satu concern kita. Kemudian kawan-kawan juga anggota semua kapoksi juga menjelaskan, kenapa di daerah ada yang diteruskan dalam persidangan ada yang tidak, itu kan sepertinya ada tebang pilih,” tutupnya.

Baca Lainnya

Matahukum : Data di Kemenhut Pintu Masuk Kejagung Gledah KPK Terkait Kasus Tambang

11 Januari 2026 - 10:13 WIB

Matahukum : Data Di Kemenhut Pintu Masuk Kejagung Gledah Kpk Terkait Kasus Tambang

PPBN RI–LVRI Perkuat Warisan Nilai Kejuangan 1945

10 Januari 2026 - 09:05 WIB

Ppbn Ri–Lvri Perkuat Warisan Nilai Kejuangan 1945

Audiensi Mandek, KOMPAS-R Ultimatum Kementerian PU Soal Proyek Rp9,6 Miliar

9 Januari 2026 - 18:06 WIB

Audiensi Mandek, Kompas-R Ultimatum Kementerian Pu Soal Proyek Rp9,6 Miliar
Trending di Nasional