Teropongistana.com Jakarta – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Selatan menyatakan dukungan penuhnya terhadap implementasi sistem pembayaran nasional Indonesia, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), di tengah kritik yang dilontarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025.
Merespon sorotan Amerika Serikat, Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Selatan periode 2024–2029, Azka Aufary Ramli, menegaskan bahwa kebijakan GPN dan QRIS adalah bentuk nyata dari komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital dan melindungi kepentingan nasional.
“QRIS dan GPN bukan sekadar instrumen transaksi, melainkan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di era ekonomi modern,” ujar Azka dalam keterangan melalui siaran pers resmi kepada media di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Dalam laporan NTE 2025 yang dirilis pada 31 Maret 2025, AS mengkritik kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan pemrosesan transaksi domestik melalui lembaga switching GPN dan membatasi kepemilikan asing di sektor tersebut. Kritik ini muncul karena dianggap berpotensi menghambat perusahaan-perusahaan pembayaran asal AS.
Menanggapi hal tersebut, Azka menekankan bahwa sistem pembayaran merupakan infrastruktur strategis yang harus dikelola secara nasional. “Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud dari upaya menjaga kedaulatan kita di sektor digital,” tegasnya.
HIPPI Jakarta Selatan juga menyoroti keberhasilan QRIS yang telah digunakan oleh lebih dari 55 juta masyarakat Indonesia dan kini terintegrasi dalam sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Menurut Azka, hal ini membuktikan kapasitas Indonesia dalam membangun solusi keuangan yang inklusif dan kompetitif secara global.
“Kita terbuka untuk dialog dan kerja sama internasional, namun prinsip kedaulatan digital tidak bisa ditawar. Sistem pembayaran adalah jantung dari ekonomi digital kita,” tambahnya.
Azka menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa HIPPI akan terus mengawal dan mendukung langkah Bank Indonesia serta Pemerintah Indonesia dalam menjaga kemandirian sistem keuangan nasional.
“QRIS bukan hanya alat transaksi, tetapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia,” pungkasnya.
