Menu

Mode Gelap
Tender Borongan Kemenag, Mukhsin: Buka Dokumen atau Diperiksa P3B Bongkar Dugaan Modus Korupsi Pokir, Desak KPK Usut DPRD Banten Luka Belum Pulih, Pemkab Malang Tegas Tolak Derby Jatim di Kanjuruhan 200 Ribu Hektare Rusak, Arif Rahman: Banten Tidak Boleh Terluka Semangat Membara! Halal Bihalal Demokrat Jabar Makin Solid dan Optimis Menang Adde Rosi: Data Akurat Jamin Kebijakan Tepat Sasaran

Daerah

Darurat Tambang Emas Ilegal di Madina, APH Sumatra Utara Diduga ada Main Mata dengan Bos PETI


					Keterangan foto: Perusahaan Tambang Emas Ilegal. Perbesar

Keterangan foto: Perusahaan Tambang Emas Ilegal.

Teropongistana.com Sumatra Utara – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, semakin meresahkan. meski telah dilarang pemerintah daerah, tambang tetap beroperasi seperti tidak menjadikan masalah bagi para pelaku penambang dan Bos-bos besarnya. Warga menduga adanya pembiaran oleh Aparat Penegak Hukum (APH) , bahkan oknum TNI disebut terlibat langsung dalam pengelolaan.

Hal tersebut disampaikan Lesmana Halawa salah satu Warga yang mengaku menjadi korban kekerasan Bos PETI yang ada di Kawasan Tangga Bosi Bukit siabu, Sabtu (10/05/2025).

ia menyebut kasusnya mangkrak meski sudah dilaporkan ke berbagai instansi kepolisian. Ia bahkan mengklaim ada pungutan rutin oleh oknum polisi berinisial (A.C.) dari setiap lubang tambang.

“Tambang dikatakan mampu menghasilkan sekitar 1 kilogram emas basah setiap minggu. Ini bertolak belakang dengan kebijakan Bupati Saipullah Nasution yang dua bulan lalu memerintahkan penutupan PETI di 12 kecamatan. Namun, tambang di Siabu tetap berjalan lancar,” ungkapnya

Kemudian, Lesmana mengaku diintimidasi dan kecewa dengan respon aparat. Ia telah mengirim surat terbuka ke Komisi III DPR RI dan berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto

Sementara itu, Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution membantah tudingan dan menyatakan telah menjalin komunikasi dengan pelapor serta mengirimkan SP2HP secara berkala.

Baca Lainnya

Tender Borongan Kemenag, Mukhsin: Buka Dokumen atau Diperiksa

16 April 2026 - 11:46 WIB

Tender Borongan Kemenag, Mukhsin: Buka Dokumen Atau Diperiksa

P3B Bongkar Dugaan Modus Korupsi Pokir, Desak KPK Usut DPRD Banten

16 April 2026 - 10:38 WIB

Ott Inhutani V Meledak: Aktivis Teriak Audit Perhutani, Presiden Ingatkan Jangan Ada Yang Kebal!

Perkuat Lembaga Adhyaksa, Matahukum Usul Presiden Lantik Wakil Jaksa Agung

15 April 2026 - 22:36 WIB

Perkuat Lembaga Adhyaksa, Matahukum Usul Presiden Lantik Wakil Jaksa Agung
Trending di Hukum