Teropongistana.com Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyoroti kondisi politik nasional, khususnya yang menimpa keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam unggahan di kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, pada 17 Juli 2026, ia mengkritisi langkah-langkah politik yang menurutnya justru memperkeruh opini publik.
Rocky menyebut bahwa Jokowi tampak berupaya mempertahankan posisinya dalam pemberitaan publik, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia menilai bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilayangkan terhadap pihak-pihak yang sekadar bertanya tentang keabsahan ijazah Jokowi beberapa tahun lalu merupakan upaya untuk membungkam kritik dan mempertahankan citra politiknya.
“Ijazah itu dipersoalkan sejak dua tahun lalu oleh warga negara yang ingin tahu kebenaran dari kepala negaranya. Tapi yang terjadi, justru Presiden saat itu Jokowi menuding bahwa hal tersebut adalah bagian dari desain politik. Pertanyaannya, desain siapa? Bukankah ini justru bisa jadi desain yang dibuat oleh Jokowi sendiri?” ujar Rocky.
Rocky juga menyoroti bahwa banyak pihak yang mempertanyakan tuduhan adanya ‘desain politik’ tersebut, sementara masyarakat yang mengangkat isu ini malah menjadi korban. “Kalau memang ada desain politik, korban utamanya justru rakyat biasa yang hanya ingin tahu kebenaran,” tambahnya.
Ia juga menilai kondisi keluarga Jokowi saat ini cukup rawan. Beberapa anggota keluarganya, termasuk putranya yang menjabat sebagai kepala daerah, mulai disebut-sebut dalam pemeriksaan KPK. “Gibran juga belum jelas statusnya, hanya menunggu proses politik berjalan,” kata Rocky.
Lebih jauh, Rocky menyebut bahwa pemakzulan atau tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat, termasuk dari kalangan purnawirawan, menunjukkan bahwa publik semakin kritis terhadap elite politik. Ia menilai bahwa narasi “konspirasi politik” yang digaungkan justru memperlihatkan kepanikan, bukan kedewasaan demokrasi.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah membentuk sebuah konstruksi kekuasaan yang kuat, namun tertutup dari pertanggungjawaban atas hal-hal mendasar seperti keaslian dokumen pribadi. “Publik hanya meminta transparansi. Bukan soal siapa menjatuhkan siapa. Ini soal integritas seorang pemimpin,” pungkas Rocky.
