Menu

Mode Gelap
Asap Hitam Diduga Hasilkan Polusi ke Warga, Matahukum Minta PT Panca Kraft Pratama Ditutup Revitriyoso Husodo Dukung Satgas PKH Berantas Tambang Ilegal Matahukum Minta BPK Audit Proyek Revitalisasi Cisitu Cicinta Maja, Jika Ada Kebocoran Laporkan ke Kejaksaan CBA Ungkap Skandal Subang: Setoran Gratifikasi Miliaran Diduga Dinikmati Bupati Reynaldi Munaslub PSTI 2025 Disorot: 14 Pengprov Gugat Legalitas Pemilihan Ketua Umum BPJPH Raih Penghargaan H20, Haikal Hasan Puji Kepemimpinan Prabowo

Nasional

Suara Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat Sampah


Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang. Perbesar

Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang.

Teropogistana.com Pandeglang – Ketua Serilat Buruh s Sebumi tangerang. Asep (Ascidhe), menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang membuka peluang wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah dari Kota Serang dan Tangerang Selatan.

Menurut Asep, kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi itu tidak berpihak pada rakyat. Ia menilai Pandeglang memiliki potensi besar di sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata, namun belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kami orang asli Pandeglang justru banyak yang merantau ke Tangerang untuk mencari pekerjaan karena di daerah sendiri lapangan kerja sulit. Bukannya pemerintah mencarikan solusi dengan menghadirkan investor dan mengembangkan potensi daerah, malah memilih jalan instan menerima sampah,” tegasnya, Minggu (24/8/2025).

Asep menambahkan, menjadikan Pandeglang sebagai tempat pembuangan sampah hanya akan merugikan masyarakat dan mencoreng citra daerah yang sebenarnya kaya potensi wisata.

“Kita malu, Pandeglang harusnya bisa maju seperti daerah lain. Kalau kebijakan ini dipaksakan, kami buruh SEBUMI siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi besar-besaran,” katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritik DPRD Pandeglang yang dianggap tidak berperan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menilai lembaga legislatif hanya menjadi pelengkap pemerintah daerah.

“DPRD digaji dengan uang rakyat, tapi tidak berani bersuara. Kalau hanya menghabiskan anggaran tanpa membela kepentingan rakyat, lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya.

Baca Lainnya

CBA Ungkap Skandal Subang: Setoran Gratifikasi Miliaran Diduga Dinikmati Bupati Reynaldi

23 November 2025 - 07:29 WIB

Ott Inhutani V Meledak: Aktivis Teriak Audit Perhutani, Presiden Ingatkan Jangan Ada Yang Kebal!

BPJPH Raih Penghargaan H20, Haikal Hasan Puji Kepemimpinan Prabowo

22 November 2025 - 12:53 WIB

Bpjph Raih Penghargaan H20, Haikal Hasan Puji Kepemimpinan Prabowo

Kejagung Diminta Selidiki Pengadaan Komputer di Kabupaten Bogor, Nama Yunita Mustika Putri dan Rudy Susmanto Disorot

22 November 2025 - 08:24 WIB

Kejagung Diminta Selidiki Pengadaan Komputer Di Kabupaten Bogor, Nama Yunita Mustika Putri Dan Rudy Susmanto Disorot
Trending di Nasional