Teropongistana.com Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) Bidang Keamanan, Surahman, menilai kekacauan bangsa bermula sejak kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menegaskan sikap FPPI mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disebutnya “anak haram demokrasi”.
Menurut Surahman, Gibran masih terlalu muda dan belum sepadan untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia. “Negara ini dipimpin anak muda bau kencur, banyak melamun, sementara persoalan bangsa sangat kompleks,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).
FPPI juga meminta Polri dan DPR segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus akun media sosial Fufu Fafa yang belakangan ramai diperbincangkan.
Lebih lanjut, Surahman mendesak Presiden Prabowo agar segera melepaskan bayang-bayang Presiden Jokowi dengan cara mencopot menteri-menteri titipan. Ia menyoroti sejumlah nama, di antaranya:
Bahlil Lahadalia, terkait polemik gas 3 kilogram dan posisinya di Partai Golkar yang dianggap berperan dalam kenaikan tunjangan DPR.
Sri Mulyani, karena kebijakan pajak yang menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Tito Karnavian, dinilai gagal mengantisipasi konflik kebijakan daerah, seperti sengketa pulau Aceh–Sumut, kenaikan PBB di Pati, serta kebijakan sampah di Pandeglang.
Mutia Hafid (Menkominfo), karena maraknya situs judi online, konten dewasa, dan kekacauan arus informasi di media sosial.
Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian, dianggap bertanggung jawab atas sulitnya kondisi ekonomi rakyat akibat kenaikan pajak.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dinilai bertanggung jawab atas kasus kematian pengemudi ojek online akibat tindakan bawahan.
“Selama virus-virus titipan Jokowi masih ada di kabinet, kekacauan akan terus terjadi. Mereka sengaja membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat agar Presiden Prabowo disalahkan,” tegas Surahman.
Selain itu, FPPI juga mempertanyakan sikap pimpinan DPR RI yang hingga kini belum merespons surat yang diajukan para purnawirawan. “Sebagai wakil rakyat, DPR jangan hanya sibuk dengan gaji dan tunjangan. Kalau terus begini, rakyat bisa kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.
