Teropongistana.com Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi Papua tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta perjanjian kerja sama antara KPU Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi Papua tentang pelaksanaan tugas dan fungsi, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ballroom Setda Papua Tengah dan dihadiri langsung Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jefferdian, SH. MH. serta Ketua KPU Papua Tengah Sepo Nawipa.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa Papua Tengah sebagai provinsi baru masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar. Menurutnya, luas wilayah dan kondisi geografis yang sulit menjadi kendala tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam pelayanan dasar, konektivitas wilayah, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dirinya optimistis Papua Tengah memiliki masa depan yang cerah karena didukung potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan semangat masyarakat yang kuat untuk maju dan berkembang.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini, kata Meki Nawipa, sedang fokus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis. Fokus pembangunan tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.
Dalam dokumen pembangunan tersebut, pemerintah mencanangkan visi “Papua Tengah Emas” yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi itu menjadi arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah tengah menjalankan sejumlah program prioritas. Di antaranya pendidikan gratis, pembangunan sekolah berpola asrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan koperasi dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian besar pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.Tahun ini, Pemerintah Papua Tengah akan mendorong pengembangan pangan lokal melalui dinas terkait untuk mendukung program nasional.
“Kita akan sama-sama menggerakkan pangan lokal melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan demi mendukung program nasional,” ujar Meki Nawipa dalam sambutannya.
Gubernur juga berharap Kejaksaan Tinggi Papua dapat ikut berpartisipasi mendukung peningkatan ekonomi Papua Tengah ke depan. Menurutnya, pembangunan daerah memerlukan kolaborasi lintas lembaga agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan tersebut, Meki Nawipa menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib administrasi. Karena itu, pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Ia menambahkan, pendampingan hukum diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, berkomitmen membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kita ingin memastikan setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Gubernur, penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah.Ia menilai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Kerja sama itu diharapkan menjadi momentum penguatan pengawalan pembangunan, pendampingan hukum, mitigasi risiko hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah agar berjalan baik, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung penuh semangat kebersamaan dan menjadi simbol komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua, dan KPU Papua Tengah dalam mendukung pembangunan daerah yang bersih, tertib, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Abdullah)
