Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR Firman Soebagyo, menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru honorer dan guru bantu di berbagai daerah.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah diskusi mengenai pendidikan nasional yang digelar Fraksi Golkar MPR RI.
Firman menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama kemajuan bangsa. Ia mengutip pandangan Presiden ke-3 RI, B. J. Habibie, yang menyebut keberhasilan sebuah negara tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan kualitas sumber daya manusianya.
“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu omong kosong kalau kondisi pendidikan dasar dan kesejahteraan guru masih seperti sekarang,” kata Firman, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, pemerintah selama ini telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar sebagaimana amanat konstitusi. Namun, ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut di daerah.
Firman menyinggung Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Namun di sisi lain, masih banyak guru honorer yang menerima gaji sangat rendah.
Ia mengungkapkan sejumlah fakta di lapangan, mulai dari guru bantu di daerah yang hanya menerima gaji Rp300 ribu per bulan, bahkan dibayarkan tiga bulan sekali. Tidak sedikit guru yang harus mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Ada guru yang menjadi pengemudi ojek online, ada yang bekerja mencuci pakaian untuk bertahan hidup. Bahkan THR yang diterima hanya Rp80 ribu,” ujarnya.
Firman mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai kesejahteraan guru belum menjadi perhatian serius, padahal guru memiliki peran fundamental dalam membangun kualitas generasi bangsa.
“Mungkinkah anak bangsa ini menjadi pandai tanpa guru yang tingkat kesejahteraannya masih rendah?” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan dana pendidikan di daerah. Menurutnya, dana alokasi pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan justru dialihkan untuk kebutuhan lain.
Karena itu, Firman meminta adanya solusi konkret dan keberpihakan nyata terhadap nasib guru honorer dan guru bantu di seluruh Indonesia.
“Kita tidak boleh hanya menyampaikan hal-hal normatif. Harus ada solusi nyata untuk memperbaiki kesejahteraan guru demi masa depan pendidikan nasional,” tegasnya.
