Menu

Mode Gelap
Wakil Walikota Bandung Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kemenag Borong Dua Penghargaan KPK di Harkordia 2025 Pengamat Ungkap Sinyal Parpol Lain Agar Nyalakan Lampu Sen Unhan RI dan FSI Gelar Forum Group Discussion Bahas Strategi Indonesia Hadapi Eskalasi di Indo-Pasifik Diduga Intervensi Kasus : Ketua Baleg DPR RI Dilaporkan ke MKD Perpanjangan Konsesi Tol Cawang–Priok Dipertanyakan, KAKI Minta Penegakan Hukum

Daerah

Darurat Tambang Emas Ilegal di Madina, APH Sumatra Utara Diduga ada Main Mata dengan Bos PETI


Keterangan foto: Perusahaan Tambang Emas Ilegal. Perbesar

Keterangan foto: Perusahaan Tambang Emas Ilegal.

Teropongistana.com Sumatra Utara – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, semakin meresahkan. meski telah dilarang pemerintah daerah, tambang tetap beroperasi seperti tidak menjadikan masalah bagi para pelaku penambang dan Bos-bos besarnya. Warga menduga adanya pembiaran oleh Aparat Penegak Hukum (APH) , bahkan oknum TNI disebut terlibat langsung dalam pengelolaan.

Hal tersebut disampaikan Lesmana Halawa salah satu Warga yang mengaku menjadi korban kekerasan Bos PETI yang ada di Kawasan Tangga Bosi Bukit siabu, Sabtu (10/05/2025).

ia menyebut kasusnya mangkrak meski sudah dilaporkan ke berbagai instansi kepolisian. Ia bahkan mengklaim ada pungutan rutin oleh oknum polisi berinisial (A.C.) dari setiap lubang tambang.

“Tambang dikatakan mampu menghasilkan sekitar 1 kilogram emas basah setiap minggu. Ini bertolak belakang dengan kebijakan Bupati Saipullah Nasution yang dua bulan lalu memerintahkan penutupan PETI di 12 kecamatan. Namun, tambang di Siabu tetap berjalan lancar,” ungkapnya

Kemudian, Lesmana mengaku diintimidasi dan kecewa dengan respon aparat. Ia telah mengirim surat terbuka ke Komisi III DPR RI dan berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto

Sementara itu, Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution membantah tudingan dan menyatakan telah menjalin komunikasi dengan pelapor serta mengirimkan SP2HP secara berkala.

Baca Lainnya

Diduga Intervensi Kasus : Ketua Baleg DPR RI Dilaporkan ke MKD

10 Desember 2025 - 00:15 WIB

Diduga Intervensi Kasus : Ketua Baleg Dpr Ri Dilaporkan Ke Mkd

Perpanjangan Konsesi Tol Cawang–Priok Dipertanyakan, KAKI Minta Penegakan Hukum

9 Desember 2025 - 19:20 WIB

Perpanjangan Konsesi Tol Cawang–Priok Dipertanyakan, Kaki Minta Penegakan Hukum

KONI Pusat Diduga Langgar AD/ART, Kini Digugat ke PTUN Jakarta

9 Desember 2025 - 18:52 WIB

Koni Pusat Diduga Langgar Ad/Art, Kini Digugat Ke Ptun Jakarta
Trending di Hukum