Teropongistana.com Sukabumi – Pengurus KNPI Sukabumi, Billy John Pagara, menyoroti mandeknya dampak nyata regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, regulasi yang sudah beberapa kali mengalami perubahan itu hingga kini belum menunjukkan hasil konkret bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Billy menilai persoalan utama bukan pada kekurangan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola dan minimnya transparansi. Ia menyoroti kinerja tim fasilitasi dan forum CSR yang dinilai tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat, kata dia, sama sekali tidak memiliki akses informasi terkait besaran dana CSR, alokasi, maupun realisasi penggunaannya.
“Selama ini publik tidak pernah tahu berapa sebenarnya dana CSR yang masuk dan digunakan untuk apa. Aksesnya tertutup, informasinya kabur. Ini jelas bermasalah,” tegas Billy.
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Sukabumi tidak boleh diam dan harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Billy mendorong agar dilakukan audit terhadap setiap laporan pengelolaan dana CSR yang disampaikan pemerintah daerah.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah untuk berhenti bermain aman dan mulai membuka data secara transparan. Pengelolaan dana CSR, menurutnya, harus ditata ulang agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah sekitar perusahaan.
Billy menekankan bahwa dana CSR seharusnya difokuskan pada sektor prioritas, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta kebutuhan dasar lain yang relevan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Menutup pernyataannya, Billy mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga untuk ikut mengawal isu TJSPKBL agar tidak terus menjadi formalitas kebijakan tanpa dampak.
“Kalau dibiarkan begini terus, CSR hanya jadi slogan. Pengawalan publik penting agar regulasi ini benar-benar memberi perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
