Teropongistana.com Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menegaskan bahwa pengadaan seragam anggota DPR Papua Barat Daya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Paul menyusul mencuatnya dugaan kejanggalan dalam pengadaan seragam DPR Papua Barat Daya yang disebut-sebut menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah, namun belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon WhatsApp pada Senin (19/1/2026), Paul mengungkapkan bahwa persoalan pengadaan tidak hanya menyangkut seragam anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga seragam bagi staf Sekretariat Dewan.
Ia menyebutkan,nilai anggaran untuk pengadaan seragam staf Sekretariat Dewan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta,sehingga membutuhkan penjelasan rinci terkait perencanaan dan penggunaannya.
Pengadaan seragam ini harus transparan. Bukan hanya untuk anggota DPR, tetapi juga seragam staf Sekretariat Dewan yang nilainya cukup besar. Sampai sekarang belum ada penjelasan terbuka yang bisa diakses publik terkait penggunaan anggaran tersebut,” ujar Paul.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan yang baik, setiap penggunaan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan secara jelas, mulai dari tahap perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga realisasi anggaran.
Paul menilai pengadaan dengan nilai anggaran besar tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan koordinasi antara DPR, Sekretariat Dewan, serta pihak eksekutif yang memiliki kewenangan anggaran.
Tidak mungkin satu pihak berjalan sendiri.Karena itu, seluruh proses pengadaan dan aliran dananya harus dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik, terlebih Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru yang masih membutuhkan legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat.
Selain itu, Paul juga mendorong aparat penegak hukum di Papua Barat Daya agar bersikap profesional dan proaktif dalam menelusuri dugaan kejanggalan pengadaan tersebut guna mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.
Paul berharap pengusutan pengadaan seragam DPR dan Sekretariat Dewan Papua Barat Daya dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik. (Abdullah/Red)
