Teropongistaan.com JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Ronald Konjol, mendesak Gubernur Papua Barat Daya agar segera menemui Mama-Mama Pedagang Orang Asli Papua (OAP) yang masih melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Menurut Ronald, pemerintah daerah harus segera membuka ruang dialog yang terbuka, bermartabat, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan agar aspirasi masyarakat dapat diterima secara langsung tanpa harus menunggu dalam waktu yang berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ronald Konjol kepada awak media melalui pesan singkat dan sambungan telepon WhatsApp, Kamis (2/7/2026).
Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah berkewajiban merespons aspirasi masyarakat secara cepat, proporsional, dan mengedepankan pendekatan dialogis.
Menurut Ronald, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab menjamin setiap warga memperoleh ruang yang setara dalam menyampaikan aspirasi, terlebih apabila aspirasi tersebut berasal dari Orang Asli Papua yang dalam kerangka Otonomi Khusus memiliki hak yang diakui, dilindungi, dan diberdayakan oleh negara.
Ia menilai kehadiran gubernur atau pejabat yang diberi mandat untuk menerima aspirasi masyarakat merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diwujudkan secara nyata. Kehadiran pemerintah, katanya, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan saling menghormati dengan masyarakat.
“Gubernur harus segera bertemu dengan Mama-Mama Pedagang Orang Asli Papua dan menjawab aspirasi mereka. Jangan membiarkan mereka menunggu hingga tidur dan bermalam di halaman Kantor Gubernur. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Ronald.
Ronald menilai kondisi masyarakat yang harus bertahan hingga bermalam demi memperoleh kesempatan bertemu dengan pemerintah perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelayanan publik dan pola komunikasi pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan yang responsif tercermin dari kemampuannya mendengar, merespons, dan memberikan kepastian atas setiap aspirasi yang disampaikan secara damai.
Ia menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog merupakan pendekatan yang paling konstruktif dibandingkan membiarkan aspirasi berkembang tanpa komunikasi langsung. Dialog tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga fondasi dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Ronald juga menyoroti peran strategis Mama-Mama Pedagang OAP sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Tanah Papua. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi pelaku utama perdagangan tradisional yang menopang perekonomian keluarga sekaligus berkontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan Mama-Mama Pedagang OAP memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aktivitas ekonomi. Kehadiran mereka di pasar-pasar tradisional merupakan bagian dari identitas sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat adat Papua yang patut memperoleh perhatian, perlindungan, serta keberpihakan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Atas dasar itu, Ronald menilai berbagai aspirasi yang disampaikan Mama-Mama Pedagang OAP harus dipandang sebagai bagian dari perjuangan memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Ia berharap pemerintah tidak hanya mendengar tuntutan yang disampaikan, tetapi juga memberikan penjelasan secara transparan mengenai langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Ia menegaskan bahwa semangat Otonomi Khusus Papua pada hakikatnya bertujuan memperkuat perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, responsif, dan menghormati nilai-nilai adat.
Ronald menambahkan, keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan yang memperoleh kepercayaan publik adalah pemerintahan yang bersedia hadir, mendengar, dan berdialog secara langsung ketika masyarakat menyampaikan aspirasi.
Sebagai penutup, Ronald mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar segera menjadwalkan pertemuan resmi dengan perwakilan Mama-Mama Pedagang Orang Asli Papua sehingga seluruh tuntutan dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses penyampaian aspirasi berlangsung. Menurutnya, dialog yang dibangun atas dasar saling menghormati, penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta komitmen mencari solusi bersama akan membuka ruang terciptanya penyelesaian yang adil sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat Papua. (Abdullah)
