Teropngistana.com
JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dituntut memberikan pelayanan lebih ramah dan lebih praktis sebagai representasi kemajuan produk Indonesia.
Salah satu wajah terbaik dari pelayanan BNPP tergambar pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi.
Mendagri Tito menjelaskan, pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang masuk dan keluar Indonesia dengan jalur tidak resmi. “Pembangunan PLBN juga terus didorong untuk terus mengedepankan nasionalisme serta pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara,” tegas Mendagri Tito beberapa waktu lalu.
Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, dirinya telah meminta kepada 8 PLBN yang beroperasi di Indonesia untuk terus membangun komunikasi bersama Customs, Immigration, Quarantine, And Security (CIQS) yang saat ini telah mengikuti standar operasi nasional dan internasional.
Selain itu, komunikasi juga terus dibangun bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengaman Perbatasan (Pamtas) untuk tetap memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Baca juga: Bupati Meranti Ditahan KPK, Kemendagri Malah Respon Begini
“Jangan lupa salam, sapa dan senyum. Tolong teman-teman PLBN bersama dengan imigrasi, kepabeanan dan bea cukai di dalam memberikan pelayanan berikan pelayanan paling ramah, simple dan dibuat semudah mungkin, SOP dipenuhi,” jelas Zudan, Senin (10/4/2023).
Zudan menerangkan, beberapa alasan kenapa harus meningkatkan pelayanan publik. Alasan yang pertama, pelayanan publik negara yang dilakukan PLBN sifatnya monopolistik, menghasilkan komoditas yang sama namun berbeda karakteristiknya.
Alasan yang kedua pelayanan PLBN, tidak bisa tergantikan oleh pihak swasta manapun. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan PLBN adalah pengakuan dari masyarakat.
“Yang perlu kita utamakan adalah perilaku pelayanan, setelah itu pada aspek keakuratan pelayanan. Kualitas pelayanan prilaku tercermin dari petugas pelaku pelayanan dan keakuratan produk layanan,” tambah Zudan.
Hal lain yang turut menjadi fokus Zudan adalah, brand awareness institusional PLBN. Ia meminta 8 PLBN memasang papan nama institusi BNPP berjenjang hinga tingkat kedeputian. Dengan branding institusi, menjadikan BNPP dan PLBN menjadi satu kesatuan.
“PLBN adalah produk pelayanan publik dari BNPP di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina dan pelayanan keamanan. Setiap PLBN kita coba pajang papan nama BNPP, jadi kita perkuat branding BNPP, sehingga setiap orang yang melewati PLBN mengetahui BNPP,” jelas Zudan lagi.
Sebagai informasi, saat ini BNPP telah mengoperasikan 8 PLBN. Kedelapan PLBN tersebut yakni, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Aruk di Kalimantan Barat.
Selanjutnya PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PLBN Skouw dan PLBN Sota di Papua.
Saat ini, BNPP akan segera melakukan peresmian pada 5 PLBN lainnya. Yakni PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri); PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Selain itu PLBN Napan di Timor Tengah Utara, NTT dan PLBN Yetetkeun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
