Menu

Mode Gelap
Ikatan Keluarga Besar Pemuda Tegal Bersatu Apresiasi Respons Cepat Sufmi Dasco Soal Rehabilitasi Dua Guru di SMA 1 Luwu Utara Arif Rahman Kembangkan Sentra Emping Pandeglang: Produk Lokal Kita Harus Mendunia Kemenag Inisiasi Forum Akademik Internasional Terkait Gaza dan Perdamaian Dunia Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB

Nasional

Politisi Gerindra Minta Jumlah Penerimaan IPDN Dikaji Ulang


Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Difriadi meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengkaji dan menganalisa ulang jumlah, Rabu (27/9/2023) Perbesar

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Difriadi meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengkaji dan menganalisa ulang jumlah, Rabu (27/9/2023)

Teropongistana.com Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Difriadi meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengkaji dan menganalisa ulang jumlah. Hal tersebut sesuai kebutuhan akan lulusan Aparatur negara dari IPDN.

Menurut Difriadi, permintaan tersebut terkait dengan adanya pengurangan jumlah kuota mahasiswa IPDN yang mengalami pengurangan sangat besar. Dimana, kata Difriadi, dari 1.410 formasi menjadi 534 formasi di tahun 2023.

Sementara, kata Difriadi, negara dan pemerintah daerah-daerah di Indonesia terus berkembang. Sehingga membutuhkan banyak sumber daya aparatur dari IPDN.

“Saya kira perlu dianalisa ulang”,kata Legislator asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut,saat di konfirmasi wartawan,Rabu (27/9/2023).

Dengan jumlah yang sedikit Difriadi juga mempertanyakan apakah mampu membangun kinerja yang efektif. Mengingat, kata Difriadi kebutuhan akan sumber daya manusia aparatur kedepannya akan semakin meningkat baik jumalah maupun kualitas.

Indonesia akan semakin berkembang seiring kemajuan jaman dan semakin banyaknya nanti daerah pemekaran baru yang memerlukan aparatur negara yang bekualitas.

“Dengan jumlah yang demikian apakah mampu mengatasi atau membangun kinerja yang efektif kepemerintahan dalam negeri dan tugas tugas Pemerintah daerah dimasa depan”,pungkas Difriadi.

Baca Lainnya

Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB

15 November 2025 - 18:44 WIB

Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, Minerbaone Error Dan Revisi Rkab

Penjelasan Ahli Waris Suparno terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

15 November 2025 - 17:04 WIB

Penjelasan Ahli Waris Suparno Terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah

13 November 2025 - 18:29 WIB

Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah
Trending di Nasional