Menu

Mode Gelap
Jampidsus Dilaporkan ke Presiden, Diduga Salahgunakan Wewenang Selaku Ketua Satgas PKH Komrad 98 Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Diduga Halangi Tugas Jurnalistik, Matahukum Minta JamWas Tegur Petugas dan Oknum TNI di Kejari Lebak Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Karyawan PT Asi Pudjiastuti Aviation

Nasional

Kemendagri Terus Berusaha Tingkatkan Kompetensi Pejabat Fungsional PPUPD


Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono. Perbesar

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.

Teropongistana.com Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Kali ini, melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan BPSDM, diharapkan terjadi penguatan kapasitas bagi para pejabat fungsional PPUD untuk mengawasi efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Dalam sambutannya saat membuka diklat, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya efisiensi kerja dan kemandirian nasional, khususnya di bidang energi. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, masih mengimpor 54 persen bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.

“Sebagai negara penghasil minyak, kita masih bergantung pada impor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber daya minyak. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan kebijakan berbasis data dan riset,” ujar Sugeng di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Sugeng juga menekankan pentingnya menyelaraskan teori dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang didukung data dan analisis yang tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

“Teori tanpa kebijakan hanya menjadi wacana akademik, sedangkan kebijakan tanpa dasar teori akan menghasilkan keputusan yang spekulatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menguraikan tiga prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Upaya hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi barang olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan, Sugeng mendorong para peserta diklat untuk memiliki visi strategis dalam pembangunan bangsa. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Kita harus menjadi pemain utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Sugeng mengajak seluruh peserta diklat untuk mengubah pola pikir dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. “Sepuluh pemuda yang memiliki visi dan semangat dapat mengguncang dunia. Saya yakin pemimpin masa depan ada di ruangan ini,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

24 Oktober 2025 - 06:53 WIB

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Memperkuat Landasan Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Agar Lembaga Tersebut Memiliki Legitimasi Dan Kewenangan Yang Kuat Dalam Menjalankan Tugas Pembinaan Ideologi Bangsa Secara Berkelanjutan. Menurut Arif Rahman Yang Juga Sebagai Badan Legislasi Dpr Ri (Baleg Dpr Ri) , Keberadaan Bpip Bukan Sekadar Simbol Pembinaan Ideologi, Tetapi Menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga Nilai-Nilai Pancasila Agar Tetap Hidup, Relevan, Dan Diterapkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. “Bpip Perlu Memiliki Dasar Hukum Yang Kokoh Agar Tidak Hanya Bersifat Administratif, Tetapi Juga Memiliki Daya Dorong Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan Yang Berlandaskan Pancasila,” Ujar Arif Rahman Dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Digelar Bersama Bpip. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Perlunya Penanaman Dimensi Pancasila Di Tengah Masyarakat, Terutama Di Era Digital Yang Sarat Dengan Arus Informasi Tanpa Batas. Ia Menilai, Banyak Pergeseran Dalam Cara Masyarakat Memaknai Dan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila, Baik Dalam Tindakan Sosial Maupun Perilaku Di Media Sosial. “Hari Ini Kita Melihat Ada Pergeseran Dalam Cara Masyarakat Memaknai Pancasila. Karena Itu, Perlu Upaya Bersama Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Agar Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi, Tetap Bijak Dalam Bersikap, Dan Mampu Menempatkan Kepentingan Bangsa Di Atas Kepentingan Pribadi,” Tegasnya. Arif Rahman Menambahkan Bahwa Penguatan Peran Bpip Juga Harus Diiringi Dengan Pendekatan Edukatif Dan Kultural, Agar Nilai-Nilai Pancasila Tidak Hanya Diajarkan, Tetapi Benar-Benar Dihidupi Dalam Perilaku Sehari-Hari. “Pancasila Bukan Sekadar Hafalan Lima Sila, Tetapi Panduan Moral Dan Kompas Kebangsaan. Pembinaan Ideologi Harus Masuk Ke Ruang-Ruang Pendidikan, Keluarga, Bahkan Dunia Digital,” Ungkapnya. Melalui Kegiatan Bersama Bpip Ini, Arif Berharap Generasi Muda Dan Seluruh Elemen Masyarakat Semakin Memahami Pentingnya Pancasila Sebagai Falsafah Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa Di Tengah Tantangan Globalisasi Dan Disrupsi Teknologi.

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

23 Oktober 2025 - 15:43 WIB

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik DPP PSI di Pasar Barito

22 Oktober 2025 - 16:57 WIB

Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik Dpp Psi Di Pasar Barito
Trending di Nasional