Teropongistana.com Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melontarkan peringatan keras kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terkait lambatnya realisasi proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (8/5), Bahlil menyebut bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pencabutan sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PTBA jika perusahaan pelat merah itu tak kunjung menjalankan penugasan dari pemerintah, 13 Mei 2025.
“Nanti kita akan kasih tugas. Kalau tidak kasih tugas, kita ambil sebagian wilayahnya,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto. Melalui akun media sosialnya di X (@giginpraginanto), Gigin menilai sikap Bahlil sebagai bentuk kecenderungan kekuasaan yang lebih mementingkan pencitraan ketimbang rasionalitas kebijakan dan efisiensi ekonomi.
“Bagi Bahlil, rugi tak masalah karena yang menanggung rakyat,” cuit Gigin pada Sabtu (10/5). Ia juga menilai langkah Bahlil sebagai pemaksaan proyek besar yang berisiko menimbulkan kerugian negara. “Seperti penguasa pada umumnya, pencitraan di atas segalanya!” tegasnya.
Diketahui, proyek DME merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Namun, hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan kemajuan signifikan. Sementara itu, PTBA dikabarkan mulai mempertimbangkan alternatif proyek hilirisasi lain seperti synthetic natural gas (SNG), artificial graphite, anoda sheet, dan asam humat, yang dinilai lebih feasible secara bisnis.
Polemik ini membuka kembali diskusi soal peran pemerintah dalam mendorong proyek strategis nasional: sejauh mana intervensi dibutuhkan, dan di titik mana keputusan bisnis harus dihormati.
