Menu

Mode Gelap
Suara Ketua Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat Sampah Kontroversi Sampah Pandeglang, Pengamat: DPRD dan Bupati Miskin Gagasan 92 Presen Stok Beras Nasional Berada di Swasta, Pemerintah Optimalkan Intervensi 4 Juta Ton Beras SPHP Masif, Berdampak Harga Gabah dan Beras Alami Penurunan Rapat di Jalan Diponegoro 58, Para Korban Kudatuli Nyatakan Tegak Lurus Dengan PDI Perjuangan Mendagri Tito Karnavian Dinilai Gagal Bina Daerah, Kota Santri Pandeglang Terancam Jadi Kota Sampah

Nasional

Suara Ketua Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat Sampah


Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang. Perbesar

Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang.

Teropogistana.com Pandeglang – Ketua sebumi tangerang. Asep (Ascidhe), menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang membuka peluang wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah dari Kota Serang dan Tangerang Selatan.

Menurut Asep, kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi itu tidak berpihak pada rakyat. Ia menilai Pandeglang memiliki potensi besar di sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata, namun belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kami orang asli Pandeglang justru banyak yang merantau ke Tangerang untuk mencari pekerjaan karena di daerah sendiri lapangan kerja sulit. Bukannya pemerintah mencarikan solusi dengan menghadirkan investor dan mengembangkan potensi daerah, malah memilih jalan instan menerima sampah,” tegasnya, Minggu (24/8/2025).

Asep menambahkan, menjadikan Pandeglang sebagai tempat pembuangan sampah hanya akan merugikan masyarakat dan mencoreng citra daerah yang sebenarnya kaya potensi wisata.

“Kita malu, Pandeglang harusnya bisa maju seperti daerah lain. Kalau kebijakan ini dipaksakan, kami buruh SEBUMI siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi besar-besaran,” katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritik DPRD Pandeglang yang dianggap tidak berperan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menilai lembaga legislatif hanya menjadi pelengkap pemerintah daerah.

“DPRD digaji dengan uang rakyat, tapi tidak berani bersuara. Kalau hanya menghabiskan anggaran tanpa membela kepentingan rakyat, lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya.

Baca Lainnya

ICW Keluhkan Sulitnya Akses Informasi di DPR, Tim Advokasi Diusir Saat Doorstop

23 Agustus 2025 - 09:17 WIB

Icw Keluhkan Sulitnya Akses Informasi Di Dpr, Tim Advokasi Diusir Saat Doorstop

350 Calon Anggota Ombudsman Lanjut Tes Objektif dan Pembuatan Makalah

22 Agustus 2025 - 21:06 WIB

350 Calon Anggota Ombudsman Lanjut Tes Objektif Dan Pembuatan Makalah

Jokowi dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab Secara Moral atas Kasus Immanuel Ebenezer

22 Agustus 2025 - 13:17 WIB

Isu Munaslub Golkar Mencuat, Bahlil Dinilai Terlalu Dekat Dengan Jokowi
Trending di Nasional