Menu

Mode Gelap
Korupsi Rp300 Juta, Kejari Pandeglang Tetapkan 3 Tersangka di Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN Gerak 08 Sumsel Komitmen Dukung Presiden Prabowo Sikat Korupsi di Indonesia Wamen Kemnaker Siap Rangkul Pemuda dalam Membangun Bangsa Dorong PAD dan Perkuat Regulasi, DPRD Kota Serang Usulkan Raperda Pengelolaan Limbah Matahukum Minta KPK Periksa Petinggi PT Prima Indo Meal dan Kemenkes Terkait Program Pengadaan Biskuit GAMKI Papua Barat Daya: Siap Berkontribusi Aktif Bangun Gerakan Pemuda Kristen

Nasional

Suara Buruh Militan: Pandeglang Bukan Tempat Sampah


Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang. Perbesar

Asep (Ascidhe) Ketua KC sebumi tangerang.

Teropogistana.com Pandeglang – Ketua Serilat Buruh s Sebumi tangerang. Asep (Ascidhe), menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang membuka peluang wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah dari Kota Serang dan Tangerang Selatan.

Menurut Asep, kebijakan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi itu tidak berpihak pada rakyat. Ia menilai Pandeglang memiliki potensi besar di sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata, namun belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kami orang asli Pandeglang justru banyak yang merantau ke Tangerang untuk mencari pekerjaan karena di daerah sendiri lapangan kerja sulit. Bukannya pemerintah mencarikan solusi dengan menghadirkan investor dan mengembangkan potensi daerah, malah memilih jalan instan menerima sampah,” tegasnya, Minggu (24/8/2025).

Asep menambahkan, menjadikan Pandeglang sebagai tempat pembuangan sampah hanya akan merugikan masyarakat dan mencoreng citra daerah yang sebenarnya kaya potensi wisata.

“Kita malu, Pandeglang harusnya bisa maju seperti daerah lain. Kalau kebijakan ini dipaksakan, kami buruh SEBUMI siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi besar-besaran,” katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritik DPRD Pandeglang yang dianggap tidak berperan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menilai lembaga legislatif hanya menjadi pelengkap pemerintah daerah.

“DPRD digaji dengan uang rakyat, tapi tidak berani bersuara. Kalau hanya menghabiskan anggaran tanpa membela kepentingan rakyat, lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Anggaran Rp 10 Miliar Untuk Penguatan Puluhan Koperasi di Lebak Diduga Fiktif

6 Oktober 2025 - 16:06 WIB

Anggaran Rp 10 Miliar Untuk Penguatan Puluhan Koperasi Di Lebak Diduga Fiktif

Peringati Bulan Bahasa dan Satra Indonesia 2025, Forhati Gelar Loba Nasional

6 Oktober 2025 - 14:15 WIB

Peringati Bulan Bahasa Dan Satra Indonesia 2025, Forhati Gelar Loba Nasional

GMNI Jaksel Desak Prabowo: TNI Kembali ke Barak

5 Oktober 2025 - 17:51 WIB

Gmni Jaksel Desak Prabowo: Tni Kembali Ke Barak
Trending di Nasional