Teropongistana.com Jakarta – Pengamat dari Purnawiran TNI Surahman menilai pimpinan DPR RI, Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan yang menuai gelombang penolakan publik.
Pernyataan ini muncul setelah klarifikasi Ketua DPR RI Puan Maharani terkait isu viral mengenai kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta per bulan. Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji, melainkan adanya kompensasi pengganti rumah jabatan.
“Nggak ada kenaikan. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah,” ujar Puan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan hanya berlaku pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Setelah itu, anggota DPR tidak lagi menerima kompensasi tersebut, (2/9).
Namun, pernyataan kedua pimpinan DPR tersebut justru memicu gelombang kritik. Menurut Rahman, Puan dan Dasco seharusnya bertanggung jawab penuh karena keduanya merupakan unsur pimpinan DPR.
“Mereka adalah simbol dan pengambil keputusan di DPR. Jika memang ada kesalahan atau kebijakan yang menimbulkan keresahan publik, Puan dan Dasco harus siap diberi sanksi, sama seperti anggota DPR lain yang sudah dinonaktifkan,” tegas Egi.
Rahman juga menantang keberanian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menonaktifkan Puan yang juga merupakan anaknya, serta Presiden Prabowo Subianto untuk memberi sanksi pada Dasco yang merupakan kader Partai Gerindra.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir telah dinonaktifkan buntut sorotan publik terkait tunjangan. Gelombang unjuk rasa yang menolak tambahan fasilitas untuk DPR terus bergulir di berbagai daerah.
