Menu

Mode Gelap
Laksa Seba Baduy Diberikan ke Gubernur: Bukan Sekadar Hasil Bumi, Tapi Amanat yang Harus Dijaga Seumur Hidup Tiga Faktor Penentu Reshuffle: Kinerja, Pertimbangan Pribadi, dan Dukungan Politik Batas Jabatan Ketum Partai: Antara Harapan Regenerasi dan Risiko Perpecahan Organisasi Matahukum Cium Agenda Elit Politik di Lingkaran Presiden Prabowo Dituduh Kabur Lewat Pintu Belakang, Ketum PB PMII Digeruduk Massa Kader Maluku Jadi Keluhan Publik, CBA Desak BPK dan Kejagung Periksa Pengelola Parkir Kemenaker Hingga Proses Penunjukannya

Nasional

Tegakan Hukum di Sulsel, Dr Didik Farkhan UngAkan Focus Tiga Poin Penting


					Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, Jumat (31/10/2025) Perbesar

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, Jumat (31/10/2025)

Teropongistana.com Jakarta – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan bahwa 3 poin penting yang menjadi fokus penegakan hukum Kejaksaan RI, sekaligus menjadi panduan Kejati Sulsel. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Dialog Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (UMI), Rabu (29/10/2025).

“Orientasi pada Hajat Hidup Orang Banyak (HHOB): Kejaksaan memprioritaskan penindakan korupsi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, tidak hanya terfokus pada nilai kerugian keuangan semata. Contoh konkret penindakan yang dilakukan adalah kasus Tata Niaga Komoditas Timah dan CPO. Kejaksaan juga akan mengawasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah penyimpangan anggaran,” kata Didik Farkhan saat Dialog Kepemudaan tersebut mengangkat Tema “1 Tahun Prabowo-Gibran Membaca Perjuangan Program Prioritas Untuk Sulsel”.

Selanjutnya kata Didik, adalah Pemulihan Kerugian Negara (Asset Recovery): Upaya hukum berfokus pada pengembalian kerugian negara dan perbaikan tata kelola. Secara nasional, Kejaksaan mencatat capaian signifikan dalam pengembalian kerugian negara, salah satunya mencapai Rp13,255 triliun lebih.

“Pemulihan Kerugian Negara (Asset Recovery): Upaya hukum berfokus pada pengembalian kerugian negara dan perbaikan tata kelola. Secara nasional, Kejaksaan mencatat capaian signifikan dalam pengembalian kerugian negara, salah satunya mencapai Rp13,255 triliun lebih,” sebutnya.

“Perbaikan Tata Kelola (Good Governance): Penindakan pidana korupsi selalu disertai dengan perbaikan sistem tata kelola di berbagai sektor untuk mencegah korupsi terulang,” ucap Didik.

Baca Lainnya

Tiga Faktor Penentu Reshuffle: Kinerja, Pertimbangan Pribadi, dan Dukungan Politik

26 April 2026 - 21:46 WIB

Tiga Faktor Penentu Reshuffle: Kinerja, Pertimbangan Pribadi, Dan Dukungan Politik

Batas Jabatan Ketum Partai: Antara Harapan Regenerasi dan Risiko Perpecahan Organisasi

26 April 2026 - 21:35 WIB

Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka, Cek Selengkapnya

Matahukum Cium Agenda Elit Politik di Lingkaran Presiden Prabowo

26 April 2026 - 21:26 WIB

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto Ke Tokyo Awal April Ini Bukan Sekedar Kunjungan Kehormatan Diplomasi Biasa Atau Sekedar Seremoni “Kulon Newun” Pemimpin Baru. Ini Bukan Merupakan Hal Yang Baru Dalam Kemitraan Ini, Indonesia-Japan Maritime Forum (Ijmf) Yang Di Luncurkan Sejak 2016 Menjadi Wadah Rutin Bagi Kedua Negara Dalam Membahas Isyu Sensitive Dan Strategis
Trending di Headline