Teropongistana.com Sukabumi – Pengamat lingkungan Kota Sukabumi, Darwanto, menilai Pemkot Sukabumi tidak seharusnya mencari kambing hitam atas bencana banjir limpasan yang merendam puluhan rumah dan melumpuhkan akses di sejumlah titik wilayah kota, (6/12).
Ia menyoroti pernyataan Pemerintah Kota dan Wakil Wali Kota yang kembali menyinggung perilaku warga dan keberadaan bangunan liar di sepadan sungai.
“Jangan saling lempar kesalahan, apalagi menyalahkan rakyat. Bangunan liar itu fakta di lapangan. Ya tugas pemerintah mencari solusi, bukan menghindar. Mana janji kesejahteraan yang dulu disampaikan saat kampanye,” ujar Darwanto saat dimintai tanggapan.
BPBD Akui Bangli di Sepadan Sungai Memicu Penyempitan Sebelumnya, BPBD Kota Sukabumi mengakui keberadaan bangunan liar alias bangli di sepanjang sepadan sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir limpasan.
“Meskipun bukan satu-satunya penyebab, tapi benar ada bangunan liar berdiri di sepanjang sepadan sungai,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Yosep Sabaruddin, kepada wartawan.
BPBD menegaskan tidak memiliki kewenangan menertibkan bangli itu. Penertiban diserahkan kepada dinas terkait. “Kami hanya menangani warga terdampak dan evakuasi. Penertiban bukan kewenangan BPBD,” ucapnya.
Yosep meminta penertiban dilakukan secepatnya sebelum puncak Siklon Tropis pada Februari sampai April 2026.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, sebelumnya menyebut penyempitan aliran sungai akibat bangli menjadi faktor banjir limpasan yang meluber ke pemukiman.
18 Titik Terdampak Cuaca Ekstrem
BPBD mencatat 18 titik terdampak banjir limpasan, longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem. Tercatat tiga rumah mengalami kerusakan sedang hingga berat, sementara beberapa akses jalan sempat terputus.
Lokasi banjir di antaranya:
Cikole (RT 02 RW 05, RW 07), Benteng, Pesona Gardenia Asri 1 Subangjaya, Pesantren Al-Amannah Dayeuhluhur Warudoyong, Gedongpanjang, Selabatu, Kuta Lebak Sriwidari, Sukamaju Baros, SMK PASIM Cikole, RW 18 Cisarua Cikole, Perum Taman Asri Subangjaya, Jalan Aminta Azmali Sriwidari.
Di atas kertas semua pihak mengaku peduli. Di lapangan air tetap meluber, warga tetap mengungsi, dan bangunan tetap tegak menantang logika. Pemerintah minta dimengerti, rakyat disuruh sadar, sungai disuruh sabar. Klasik.
