Menu

Mode Gelap
Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan Gerak 08 Soroti Mangkrak Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan! Pemerintah Diminta Pastikan Kepastian Hukum Transmigran di Kawasan Hutan Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya Mantan Ketua FKDM Gugat Walikota Jakbar, Ada Apa Matahukum Geram, Aktivitas Galian C di Dekat Gerbang Tol Rangkasbitung Tak ada Kapok

News

Dilantik PJ Gubernur Banten, Ini Pesan Khusus Al Muktabar


Dilantik PJ Gubernur Banten, Ini Pesan Khusus Al Muktabar Perbesar

TEROPONGISTANA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur. Nama-nama yang dilantik Tito adalah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj gubernur Banten.

Selain itu, Tito melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin sebagai Pj gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Nama lainnya adalah Staf Ahli Bidang Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer sebagai Pj gubernur Gorontalo dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj gubernur Sulawesi Barat.

Tito Karnavian juga melantik Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj gubernur Papua Barat.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pengangkatan mereka ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/P Tahun 2022.”kata Tito usai pelantikan di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (12/5).

Baca juga : Majelis KAHMI Banten, Eks Sekda Al-Muktabar Pengecut

Sementara itu, Pejabat Gubernur Banten Al – Muktabar terpilih mengatakan pihaknya akan melaksanakan penugasan yang dipercayakan kepadanya sebagai PJ Gubernur Banten. Mantan Sekda Banten tersebut menjelaskan bahwa dalam penugasan ini ada agenda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang harus dilaksanakan. Kemudian, kata Al Muktabar, nantinya bagaimana daerah tersebut harus selalu menjaga stabilitasnya baik.

“Tentu jabatan ini akan saya laksanan sesuai amanat penugasan sesuai amanat presiden dan undang-undang. Pemerintah itu tugas utamanya yaitu mengatur dan melayani. Nah hal itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Saya akan melakukanya ini di Banten.”kata Al Muktabar usai pelantikan PJ Gubernur Banten di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5).

Baca Lainnya

Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan

30 Juni 2025 - 23:30 WIB

Dinilai Tak Becus Kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis Pupr Mundur Dari Jabatan

Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama

17 Juni 2025 - 18:41 WIB

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah

16 Juni 2025 - 20:34 WIB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah
Trending di News