Menu

Mode Gelap
Kejutan Sano Bungkam Brasil, Jepang Unggul 1-0 di Babak Pertama Soroti Kasus Impor Bea Cukai, CBA: Bongkar Semua ke Pengadilan, Jangan Biarkan Publik Menafsir MataHukum: Nama Aldison Ronald Jelas di BAP Blueray Cargo, Kenapa KPK Masih Bungkam Pengamat: Gibran Jadi Capres Gurem di 2029, PSI Terancam Kiamat Elektoral Pemprov Papua Tengah Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat SIPD-RI Berbasis SP2D Online Kanada Singkirkan Afrika Selatan 1-0, Les Rouges Melaju ke 16 Besar Piala Dunia 2026

News

Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Sinergi Perlindungan PMI


					Foto (Red) Perbesar

Foto (Red)

Manado – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam menangani isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Nur Rokhmah Hidayah, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan wilayah sangat penting dalam menjawab tantangan pelindungan PMI, terutama di negara-negara rawan.

“Penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam menangani isu-isu perlindungan WNI, termasuk pencegahan TPPO,” ujar Nur dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Rabu (27/5/2025).

Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Satuan Tugas Pelindungan Desk P2MI dari Kementerian Luar Negeri melakukan pendampingan dalam pemulangan jenazah N.A., seorang PMI asal Manado yang meninggal akibat sakit saat bekerja di Kamboja pada 26 Mei lalu.

N.A. diketahui bekerja di sektor online scam dan judi daring, dua bidang yang dalam beberapa tahun terakhir sering merekrut tenaga kerja Indonesia secara tidak resmi, khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar.

Sebagai tindak lanjut, Desk P2MI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari yang sama. Pertemuan ini fokus pada penanganan PMI bermasalah asal Sulut, termasuk pencegahan penempatan non-prosedural di sektor-sektor rentan dan peningkatan perlindungan hukum bagi para korban.

Kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama di berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik. Diharapkan, sinergi ini dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih tanggap, efektif, dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga martabat PMI sebagai duta bangsa di luar negeri,” tegas Nur.

Baca Lainnya

Kejutan Sano Bungkam Brasil, Jepang Unggul 1-0 di Babak Pertama

30 Juni 2026 - 01:01 WIB

Kejutan Sano Bungkam Brasil, Jepang Unggul 1-0 Di Babak Pertama

KOHATI Bogor Luncurkan Program TOKO HATI untuk Kemandirian Ekonomi Kader

15 Juni 2026 - 20:51 WIB

Kohati Bogor Luncurkan Program Toko Hati Untuk Kemandirian Ekonomi Kader

Anggaran Aki Truk Sampah Rp3,9 Miliar, GSBK Soroti Kualitas Barang

8 Juni 2026 - 19:56 WIB

Anggaran Aki Truk Sampah Rp3,9 Miliar, Gsbk Soroti Kualitas Barang
Trending di News