Menu

Mode Gelap
Furtasan Ali Yusuf: Masih Ada Siswa SMP Belum Bisa Membaca, Di Mana Letak Masalahnya? Camel Dukung Program Pemerintah Prabowo Melalui Fasilitas Pendidikan dan Rekreasi Anak Berkualitas Bank DKI Ganti Nama Jadi Bank Jakarta, Langkah Menuju Kebangkrutan? Artis Cantik Camelia Petir Apresiasi Menteri Sosial Gus Ipul atas Realisasi Cepat Sekolah Rakyat Buntut PHK Sepihak dan Potong Uang JHT 3.7 Persen, 24 Karyawan Somasi PT Cometa Can Camel Petir Jalani Perawatan Kecantikan di Dermaster, Puji Kemajuan Operasi Plastik Indonesia

News

Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Sinergi Perlindungan PMI


Foto (Red) Perbesar

Foto (Red)

Manado – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam menangani isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Nur Rokhmah Hidayah, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan wilayah sangat penting dalam menjawab tantangan pelindungan PMI, terutama di negara-negara rawan.

“Penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam menangani isu-isu perlindungan WNI, termasuk pencegahan TPPO,” ujar Nur dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Rabu (27/5/2025).

Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Satuan Tugas Pelindungan Desk P2MI dari Kementerian Luar Negeri melakukan pendampingan dalam pemulangan jenazah N.A., seorang PMI asal Manado yang meninggal akibat sakit saat bekerja di Kamboja pada 26 Mei lalu.

N.A. diketahui bekerja di sektor online scam dan judi daring, dua bidang yang dalam beberapa tahun terakhir sering merekrut tenaga kerja Indonesia secara tidak resmi, khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar.

Sebagai tindak lanjut, Desk P2MI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari yang sama. Pertemuan ini fokus pada penanganan PMI bermasalah asal Sulut, termasuk pencegahan penempatan non-prosedural di sektor-sektor rentan dan peningkatan perlindungan hukum bagi para korban.

Kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama di berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik. Diharapkan, sinergi ini dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih tanggap, efektif, dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga martabat PMI sebagai duta bangsa di luar negeri,” tegas Nur.

Baca Lainnya

Nekat, PLN Diduga Salurkan Listrik ke Tambang Batubara Ilegal di Cibobos

10 Juli 2025 - 20:46 WIB

Nekat, Pln Diduga Salurkan Listrik Ke Tambang Batubara Ilegal Di Cibobos

Bantah Peras Tersangka Benny Chandra, Kajari Tolitoli Tegaskan Faktanya Diputar-balikkan dan Saya yang Dimintain Duit

4 Juli 2025 - 15:18 WIB

Bantah Peras Tersangka Benny Chandra, Kajari Tolitoli Tegaskan Faktanya Diputar-Balikkan Dan Saya Yang Dimintain Duit

Darurat Galian C Ilegal di Lebak, Matahukum Minta Kapolres Segera Bertindak

3 Juli 2025 - 14:52 WIB

Darurat Galian C Ilegal Di Lebak, Matahukum Minta Kapolres Segera Bertindak
Trending di News