Menu

Mode Gelap
LWDB Tempatkan Dana Wakaf Rp440 juta di Green Sukuk Negara, Wujud Komitmen Ekonomi Kerakyatan Kemenhaj Lantik Pejabat Baru, Publik Berharap Mereka Punya Kemampuan Ekstra untuk Benahi Kuota Haji  HAMI Gelar Aksi Demonstrasi Jilid II di Depan BP2MI, Desak Pencopotan Komjen Dwiyono dari Jabatan Sekjen Walikota Sukabumi Apresiasi Pengembangan Jalur Kereta Api di Jawa Barat Pemerintah Diminta Cabut Izin PT ABS Usai Penembakan Lima Petani di Bengkulu Selatan Polemik Dasco dengan Kepala BGN Terkait Monopoli 41 Dapur MBG di Sulsel

Megapolitan

SIKAT…!Masyarakat Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa BPDPKS


SIKAT…!Masyarakat Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa BPDPKS Perbesar

TEROPONGISTANA.COM – Ratusan massa yang mengatasnamakan diri dari kelompok Barisan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Basmi KKN) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mendesak Kejaksaan Agung RI memeriksa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai upaya mengungkap tuntas kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO.

Koordinator Aksi Basmi KKN, Faizul Hidayat, menyebut pemeriksaan terhadap BPDPKS perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan Kejaksaan Agung RI dalam pengungkapan kasus ini.

“Untuk memaksimalkan kinerja Kejagung RI dalam menuntaskan kasus CPO, kami mendorong agar BPDPKS diperiksa,” kata Faizul dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Faizul juga menyebut kelangkaan hingga mahalnya minyak goreng merupakan dampak sistemik dari tata kelola dana BPDPKS yang disebutnya berada dalam kendali ‘konglomerat sawit’ dan dewan pengarah BPDPKS.

“Ada 137an triliun rupiah dana sawit di BPDPKS, 80an persen digunakan untuk subsidi biodesel, sekian triliun untuk subsidi harga minyak goreng,”ucapnya.

“Padahal, subsidi ke biodesel memang sesuai aturan karena ada Perpresnya, tapi subsidi untuk harga minyak goreng ini tak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri,”tambahnya.

Atas hal itu, Faizul menilai Kejaksaan Agung RI perlu memeriksa BPDPKS dan dewan pengarahnya.

“Siapa dewan pengarahnya, tentu menteri di kabinet ini. Kami percaya Kejagung lebih tahu,” katanya.

Baca juga GAWAT…!Nama Suami Puan Maharani Disebut Saat Sidang PDPDE, Kejagung Siap Proses

Sebelumnya, dalam kasus korupsi CPO ini, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI total telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turtersangka. Kelima tersangka yakni IWW, MPT, SM, PTS, dan LCW alias WH.

IWW ialah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selain Wisnu tersangka lain yang menjadi sorotan yakni LCW alias Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan atau Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana ketika itu menyebut Lin Che Wei berperan bersama tersangka Wisnu mengondisikan pemberian izin persetujuan ekspor atau PE minyak goreng kepada beberapa perusahaan.

Peran tersangka yaitu bersama-sama dengan tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan,” ungkap Ketut kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).

Belakangan, rekam jejak karir dari Lin Che Wei pun terungkap. Salah satunya yang bersangkutan ternyata pernah terlibat dalam anggota tim asistensi di Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Red)

Baca Lainnya

Kemenhaj Lantik Pejabat Baru, Publik Berharap Mereka Punya Kemampuan Ekstra untuk Benahi Kuota Haji 

27 November 2025 - 12:34 WIB

Kemenhaj Lantik Pejabat Baru, Publik Berharap Mereka Punya Kemampuan Ekstra Untuk Benahi Kuota Haji 

Pemerintah Diminta Cabut Izin PT ABS Usai Penembakan Lima Petani di Bengkulu Selatan

25 November 2025 - 06:15 WIB

Pemerintah Diminta Cabut Izin Pt Abs Usai Penembakan Lima Petani Di Bengkulu Selatan

Polemik Dasco dengan Kepala BGN Terkait Monopoli 41 Dapur MBG di Sulsel

24 November 2025 - 10:57 WIB

Wakil Ketua Dpr Ri Sufmi Dasco Ahmad Menyampaikan Apresiasi Kepada Tni Dan Polri Atas Keberhasilan Pengamanan Mudik Idulfitri 1446 Hijriah. Hal Itu Disampaikannya Saat Membuka Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang Ke-Iii Dpr Ri. “Dpr Ri Memberikan Apresiasi Kepada Pemerintah, Tni, Dan Polri Dan Seluruh Pihak Yang Telah Bekerja Keras Dengan Penuh Dedikasi, Sehingga Rakyat Indonesia Dapat Dengan Lancar Dan Aman Dalam Perjalanan Mudik Serta Merayakan Idulfitri Tahun Ini Yang Berjalan Tertib, Aman, Dan Kondusif,” Ungkap Ketua Dpr Ri, Kamis (17/4/25). Ucapan Permohonan Maaf Pun Disampaikan Ketua Dpr Ri Kepada Seluruh Anggota Dalam Rangka Lebaran 2025. Hal Itu Baru Disampaikannya Karena Anggota Dpr Baru Saja Kembali Sejak Masa Reses Di Daerah Pemilihan Masing-Masing. “Kami Juga Mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah Kepada Seluruh Anggota Dpr Ri Dan Hadirin Sekalian. Mohon Maaf Lahir Dan Batin. Semoga Kita Semua Akan Menjadi Lebih Baik Bagi Dalam Menjurutkan Fitrah Kemanusiaan Yang Selalu Dirahmati Oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa,” Ujarnya. Diketahui, Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto Menyatakan Bahwa Pengamanan Arus Mudik Dan Balik Lebaran 2025 Sebagai Sebuah Prestasi Besar. Sebab, Mudik Berjalan Lancar, Aman, Dan Nyaman. Diakui Presiden Prabowo, Arus Kendaraan Tahun Ini Dilaporkan Lebih Besar Dari Tahun Lalu. Namun, Hal Itu Bisa Diatasi Oleh Kementerian Perhubungan, Polri, Tni, Dan Stakeholder Terkait Lainnya. “Merupakan Suatu Prestasi, Yang Dilaporkan Kepada Saya, Arus Mudik Yang Terbesar Selama Ini, Lebih Besar Dari Tahun Lalu,Tapi Tanpa Kemacetan Yang Berarti,&Quot; Ujar Presiden, Selasa (8/4/25). Menurut Presiden, Angka Kecelakaan Selama Periode Arus Mudik Maupun Balik Lebaran 2025 Juga Menurun Drastis Hingga 30 Persen. “Yang Lebih Memuaskan Bagi Kita Adalah Angka Kecelakaan Yang Turun Sangat Drastis, 30 Persen Lebih Rendah Kecelakaan Dibandjngkan Dengan Tahun Lalu,” Jelas Presiden.
Trending di Nasional