Menu

Mode Gelap
Ikatan Keluarga Besar Pemuda Tegal Bersatu Apresiasi Respons Cepat Sufmi Dasco Soal Rehabilitasi Dua Guru di SMA 1 Luwu Utara Arif Rahman Kembangkan Sentra Emping Pandeglang: Produk Lokal Kita Harus Mendunia Kemenag Inisiasi Forum Akademik Internasional Terkait Gaza dan Perdamaian Dunia Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB

News

Lantik Pejabat BNPP, Mendagri Tekankan Pentingnya Penyelesaian Persoalan Batas Negara


Lantik Pejabat BNPP, Mendagri Tekankan Pentingnya Penyelesaian Persoalan Batas Negara Perbesar

TEROPONGISTANA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (8/6/2022). Dalam kesempatan itu, Mendagri juga melantik Yedi Rahmat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan batas negara Indonesia, baik di darat maupun laut. Dia menyebutkan sejumlah titik yang masih memiliki persoalan perbatasan dengan negara lain yang perlu menjadi perhatian, termasuk yang belum diinventarisir. Proses inventarisir ini perlu dilakukan melalui mediasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Mendagri menyadari, luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola perbatasan.

“Dalam konteks ini saya kira yang paling utama adalah meng-clear-kan dispute segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di laut maupun di darat,” terang Mendagri yang juga Kepala BNPP.

Baca juga: Raker Komisi II, Mendagri Beberkan Arah Kebijakan RKP 2023

Lantik Pejabat Bnpp, Mendagri Tekankan Pentingnya Penyelesaian Persoalan Batas Negara

Selain itu, Mendagri juga menyoroti soal tanda batas negara di suatu wilayah. Dia mengungkapkan, ada beberapa daerah yang belum memiliki tanda batas dengan negara lain secara jelas. Kondisi ini memungkinkan terjadinya sengketa dan klaim oleh negara lain di waktu mendatang. Karena itu, keberadaan tanda batas negara tersebut perlu diperhatikan.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta BNPP dapat membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk komponen Kemendagri dalam mengatasi persoalan perbatasan. Misalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang dapat membantu menyelesaikan persoalan perbatasan.

Kerja sama juga diperlukan dalam mengembangkan daerah perbatasan agar sesuai dengan konsep Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Langkah ini sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat sistem pertahanan.

“Kalau daerah-daerah itu tidak berkembang maju (akan) mudah untuk diinstruksi atau masuk unsur-unsur dari luar,” ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri berharap, dengan adanya pejabat yang baru dilantik tersebut dapat semakin memperkuat peran BNPP melalui kinerja dan publikasi yang andal. Dengan demikian, BNPP mampu memiliki citra yang baik di hadapan publik, sehingga perannya kian diakui.

Baca Lainnya

Revitriyo Husodo, Pentingnya Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal

31 Oktober 2025 - 12:09 WIB

Revitriyo Husodo

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

3 Oktober 2025 - 15:33 WIB

Cba: Penolakan Spbu Swasta Beli Bbm Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Fraksi NasDem Dukung Lanjutan Pembahasan Dua Raperda di DPRD Banten

30 September 2025 - 21:32 WIB

Fraksi Nasdem Dukung Lanjutan Pembahasan Dua Raperda Di Dprd Banten
Trending di News