Menu

Mode Gelap
Arif Rahman Kembangkan Sentra Emping Pandeglang: Produk Lokal Kita Harus Mendunia Kemenag Inisiasi Forum Akademik Internasional Terkait Gaza dan Perdamaian Dunia Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB Penjelasan Ahli Waris Suparno terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

Nasional

SIKAT…!Koruspi Pengadaan Satelit Kemenhan, Eks Diretkur DNK Diperiksa Kejagung


SIKAT…!Koruspi Pengadaan Satelit Kemenhan, Eks Diretkur DNK Diperiksa Kejagung Perbesar

TEROPONGISTANA.COM JAKARTA – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial TW.

“TW diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015-2021.” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).

Menurut Eben, pemeriksaan TW dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri .

Baca juga : MANTAP…!Komisi III DPR RI Apresiasi Kapolda Banten

Hal ini guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT pada tahun 2015-2021.

Sebelumnya Kejagung telah memeriksa lima orang saksi dari PT DNK. Penyidik juga sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan dua kantor PT DNK dan apartemen milik Direktur Utama PT DNK berinisial SW.

Kejagung memastikan hanya akan mengusut unsur sipil dalam perkara dugaan korupsi pengadaan slot satelit 123 derajat Bujur Timur ini. Sementara militer yang terlibat akan diserahkan kepada Puspom TNI.

Baca juga : MANTAP…!Komisi III DPR RI Apresiasi Kapolda Banten

Jika nantinya ada keterlibatan militer, Kejagung hanya akan berkoordinasi dengan Puspom TNI. Kejagung baru terlibat dalam proses penuntutan unsur militer melalui perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Untuk diketahui, Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

Baca Lainnya

Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB

15 November 2025 - 18:44 WIB

Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, Minerbaone Error Dan Revisi Rkab

Penjelasan Ahli Waris Suparno terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

15 November 2025 - 17:04 WIB

Penjelasan Ahli Waris Suparno Terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah

13 November 2025 - 18:29 WIB

Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah
Trending di Nasional