Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia merasa tidak mungkin menteri atau kepala badan di Kabinet Merah Putih membuat kebijakan tanpa sepengatahuan presiden.
Hal itu disampaikannya menanggapi deskripsi yang mengungkap Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar Bahlil Lahadalia punya kebijakan
“Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” kata Doli menjawab awak media, Kamis (6/2).
Legislator Komisi II DPR RI itu juga menilai tidak mungkin seorang menteri langsung eksekusi program tanpa koordinasi presiden
“Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden,” lanjut Doli.
Sebelumnya, Menteri Bahlil membuat kebijakan menghapus pengecer dalam penyaluran elpiji tiga kilogram atau gas melon.
Belakangan, kebijakan tersebut menuai kritik. Masyarakat kesulitan mengakses gas melon karena harus mengantre berjam-jam.
Presiden Prabowo dalam keterangan yang disampaikan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta pengecer tetap menjual elpiji tiga kilogram.
Pemerintah ketika memutuskan pengecer menjual gas melon akan mengubah status mereka menjadi subpangkalan demi penyaluran subsidi elpiji tepat sasaran.
Doli mengatakan kebijakan menghapus pengecer sebenarnya punya niat baik, yakni penyaluran subsidi gas tepat sasaran.
“Artinya itu yang mau diatur, kan, tata niaga soal gas elpiji tiga kilogram, bahwa kemudian kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya, menurut kami biasa saja,” ujar dia.
Doli mengatakan pengaturan tata niaga seperti kebijakan penyaluran elpiji tiga kilogram sebenarnya perlu dilakukan demi target jangka menengah dan panjang.
“Ibarat orang kalau orang sakit kalau mau sembuh, jangka panjang, kan, disuntik dahulu. Suntik itu, kan, sakit, kan. Namun, kan, nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjangnya akan jadi sehat,” kata dia.
