Teropongistana.com Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan keprihatinan dan penolakan tegas terhadap Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor TR/422/2025 yang memerintahkan pengerahan personel dan peralatan tempur TNI untuk mendukung pengamanan Kejaksaan di seluruh Indonesia. ST tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dengan ST/1192/2025 yang memerintahkan pengerahan 30 personel dari satuan tempur untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 10 personel untuk Kejaksaan Negeri.
Menurut Hendardi, langkah ini bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI. Ia mendesak agar Panglima TNI dan KASAD segera mencabut surat telegram tersebut, 12 Mei 2025.
“Tidak ada kondisi objektif yang menunjukkan bahwa institusi sipil penegak hukum seperti Kejaksaan membutuhkan dukungan satuan tempur TNI,” ujar Hendardi. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kegenitan Kejaksaan dalam penegakan hukum dan menimbulkan kecurigaan adanya motif politik di balik kolaborasi TNI-Kejaksaan, termasuk dalam konteks pembahasan RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP.
Lebih jauh, Hendardi mengingatkan bahwa Kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang sepenuhnya merupakan domain sipil. Pelibatan militer dalam sistem hukum pidana disebutnya sebagai bentuk pelemahan terhadap supremasi hukum dan supremasi sipil.
SETARA Institute menilai keluarnya ST ini menandai gejala meningkatnya militerisme dalam kelembagaan penegakan hukum, yang justru dipicu oleh kehendak politik institusi Kejaksaan. Hendardi mendorong agar Panglima TNI dan jajaran lebih fokus pada pembaruan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ketimbang turut campur dalam penegakan hukum sipil.
