Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Komite Pemantau MBG Tantang Pengawas Ketenagakerjaan: Jangan Biarkan Nota Pemeriksaan Hanya Jadi Tulisan di Kertas Duet Bareng Ustadz Derry, Reynold Eks Gitaris Slank Rilis “Hijrah Tanpa Nanti” Ferry Onim Soroti LPJ Bupati Sorong Selatan 2025, Desak DPRD Aktif Awasi APBD Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja Ampat Soroti Transportasi Daring dan Pemerataan Pembangunan dalam Paripurna LKPJ 2025 Polda Lampung Intensif Kejar Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena, Penyekatan Diperketat di Sejumlah Wilayah Kunjungan Kajati Jabar ke Subang: Pastikan Penegakan Hukum Adil dan Dekat Masyarakat

Hendardi

Soroti Kerusuhan Demo, Ketua SETARA Institute Minta Presiden Prabowo Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

7 September 2025 - 13:43 WIB

Soroti Kerusuhan Demo, Ketua Setara Institute Minta Presiden Prabowo Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

Hendardi Soroti Penganugerahan Bintang Mahaputera, Sebut Sarat Subjektivitas dan Langgar UU

28 Agustus 2025 - 04:07 WIB

Hendardi Soroti Penganugerahan Bintang Mahaputera, Sebut Sarat Subjektivitas Dan Langgar Uu

SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil

12 Mei 2025 - 18:39 WIB

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Menyatakan Keprihatinan Dan Penolakan Tegas Terhadap Surat Telegram (St) Panglima Tni Nomor Tr/422/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan Personel Dan Peralatan Tempur Tni Untuk Mendukung Pengamanan Kejaksaan Di Seluruh Indonesia. St Tersebut Segera Ditindaklanjuti Oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dengan St/1192/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan 30 Personel Dari Satuan Tempur Untuk Pengamanan Kejaksaan Tinggi Dan 10 Personel Untuk Kejaksaan Negeri. Menurut Hendardi, Langkah Ini Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Seperti Uu Kekuasaan Kehakiman, Uu Kejaksaan, Uu Pertahanan Negara, Dan Uu Tni. Ia Mendesak Agar Panglima Tni Dan Kasad Segera Mencabut Surat Telegram Tersebut, 12 Mei 2025. “Tidak Ada Kondisi Objektif Yang Menunjukkan Bahwa Institusi Sipil Penegak Hukum Seperti Kejaksaan Membutuhkan Dukungan Satuan Tempur Tni,” Ujar Hendardi. Ia Menilai Langkah Tersebut Mencerminkan Kegenitan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dan Menimbulkan Kecurigaan Adanya Motif Politik Di Balik Kolaborasi Tni-Kejaksaan, Termasuk Dalam Konteks Pembahasan Ruu Kejaksaan Dan Ruu Kuhap. Lebih Jauh, Hendardi Mengingatkan Bahwa Kejaksaan Adalah Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Yang Sepenuhnya Merupakan Domain Sipil. Pelibatan Militer Dalam Sistem Hukum Pidana Disebutnya Sebagai Bentuk Pelemahan Terhadap Supremasi Hukum Dan Supremasi Sipil. Setara Institute Menilai Keluarnya St Ini Menandai Gejala Meningkatnya Militerisme Dalam Kelembagaan Penegakan Hukum, Yang Justru Dipicu Oleh Kehendak Politik Institusi Kejaksaan. Hendardi Mendorong Agar Panglima Tni Dan Jajaran Lebih Fokus Pada Pembaruan Uu Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Ketimbang Turut Campur Dalam Penegakan Hukum Sipil.

Hendardi: Akal-akalan Menambah Kewenangan Absurd

6 Februari 2025 - 07:20 WIB

Hendardi: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd

Hendardi Sentra Institute, Angkat Bicara Terkait Pemilihan Pimpinan KPK

21 November 2024 - 16:55 WIB

Hendardi Sentra Institute, Angkat Bicara Terkait Pemilihan Pimpinan Kpk

Hendardi Ketua Setara Institute Soal Batas Usia Capres/Cawapres MK Bukan Penopang Dinasti Jokowi

9 Oktober 2023 - 18:54 WIB

Hendardi Ketua Setara Institute Soal Batas Usia Capres/Cawapres Mk Bukan Penopang Dinasti Jokowi

Hendardi, Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Ujian MK Di Tahun Politik

27 September 2023 - 07:18 WIB

Hendardi, Soal Batas Usia Capres Dan Cawapres Ujian Mk Di Tahun Politik