Teropongistana.com Jakarta — Isu pergantian pucuk pimpinan Partai Golkar terus menjadi perbincangan hangat di kalangan elite politik dan publik. Wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) semakin santer terdengar, dengan fokus utama tertuju pada posisi Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Bahlil yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo kini disebut-sebut tengah menghadapi tekanan dari dalam dan luar partai. Munaslub yang digadang-gadang akan digelar pada akhir 2025 ini diprediksi berlangsung berdekatan atau bahkan setelah perombakan kabinet (reshuffle) berikutnya.
Menurut sumber internal Golkar yang enggan disebutkan namanya, tekanan awalnya muncul dari kalangan internal partai, namun kini juga datang dari masyarakat. Ketidakpercayaan publik terhadap Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM disebut turut memperkuat desakan agar terjadi suksesi di tubuh partai beringin tersebut.
Salah satu nama yang mencuat sebagai calon kuat pengganti Bahlil adalah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Namun, langkah Nusron belum sepenuhnya mulus. Riwayat politiknya masih menyisakan catatan tersendiri.
Pada Pilpres 2014, Nusron sempat berseberangan dengan keputusan partai ketika memilih mendukung Jokowi-JK, sementara Golkar saat itu mengusung Prabowo-Hatta. Akibat sikapnya itu, ia sempat dipecat, sebelum akhirnya dipulihkan oleh kubu Agung Laksono.
Meski kini menjabat menteri, citra Nusron sebagai loyalis Jokowi belum sepenuhnya pudar. Hal ini menimbulkan tanda tanya: jika Munaslub digelar untuk menjauh dari pengaruh Jokowi, mengapa justru mempertimbangkan figur dari lingkaran yang sama?
Di tengah keraguan terhadap Nusron, nama Meutya Hafid mulai disebut sebagai kandidat alternatif yang lebih kuat dan netral. Menteri Komunikasi dan Digital ini dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan dinilai sejalan dengan visi pemerintahan saat ini.
Meutya dikenal publik sejak peristiwa penculikannya di Irak pada 2005 saat bertugas sebagai jurnalis Metro TV. Karier politiknya melesat ketika menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019–2024.
Dalam posisi tersebut, Meutya menjadi mitra strategis Kementerian Pertahanan yang kala itu dipimpin Prabowo Subianto, dan dinilai berhasil mengawal berbagai agenda nasional di bidang pertahanan dan diplomasi.
Kini, Meutya Hafid disebut-sebut sebagai kandidat kuat Ketua Umum Golkar dan berpeluang mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin partai besar tersebut.
Jika Munaslub benar-benar digelar akhir 2025, semua mata akan tertuju pada arah suksesi politik di tubuh Partai Golkar. Apakah partai ini akan melakukan reposisi menjauh dari bayang-bayang Jokowi dan merapat ke orbit kekuasaan Prabowo?
Secara kalkulasi politik, Meutya Hafid menjadi pilihan strategis. Ia dianggap bersih dari konflik internal lama, diterima di berbagai faksi partai, serta memiliki kedekatan politik yang kuat dengan Presiden saat ini.
Meski baik Bahlil Lahadalia maupun Nusron Wahid telah menepis isu Munaslub, wacana ini terus menggelinding liar dan mendapat respons luas dari masyarakat.
Satu hal yang pasti, dinamika internal Golkar akan menjadi sorotan tajam dalam beberapa bulan ke depan.
