Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Projo Banten Siap Kawal Asta Cita Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas 2045 Penumpang WNA Whoosh Naik 65,3%, Bukti Kontribusi Nyata terhadap Pertumbuhan Pariwisata Indonesia Bungurmekar Berjuang, Warga Siap Merangsek Ke Istana Presiden Minta Bantuan KPK Diminta Periksa Jampidsus Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Banjir Dukungan, Ade Rosi Layak Jadi Ketua Golkar di Lebak Lukai Birokrasi, Dugaan Nepotisme dalam Pelantikan Pejabat Eselon II Pemprov Banten Disorot

Redaksi badge-checkPenulis

Total Artikel 477

Marak Tambang Ilegal di Bukit Siayo, Ketum GERAK 08 Desak Kapolda SUMUT Copot Kapolres Madina

7 Mei 2025 - 16:15 WIB

Sumatra Utara - Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08, Revitiyoso Husodo, Menyoroti Sikap Kapolres Madina Akbp Arie Sofandi Paloh, S.h, S.i. Yang Di Nilai Diskriminatif Terhadap Respon Maraknya Pertambangan-Pertambangan Illegal Di Wilayah Hukumnya. Hal Tersebut Ditunjukan Ketika Wartawan Dari Teropongistana.com Melakukan Konfirmasi Terkait Dugaan Penganiayaan Yang Di Lakukan Bos Perusahaan Tambang Ilegal (Peti) Yang Berada Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. “Kapolda Sumatra Utara Harus Mencopot Kapolres Madina Yang Diskriminatif Ketika Ditanya Oleh Awak Media Tentang Persoalan Dugaan Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Bos Tambang Ilegal Tiga Tahun Lalu, Termasuk Maraknya Galian Tambang Di Bukit Siayo. Nanti Saya Akan Bicara Ke Kapolda Sumatra Utara,&Quot; Kata Ketua Umum Gerak 08, Revitiyoso Husodo Saat Dihubungi Lewat Telepon Selulernya, Senin (05/05/2025) Disinggung Tentang Penanganan Kasus Penganiayaan 3 Tahun Lalu Yang Di Lakukan Oleh Bos Perusahaan Tambang Ilegal (Peti) Yang Saat Ini Ditangani Oleh Kepolisian. Revitiyoso Mendorong Agar Kasus Tersebut Tetap Berjalan Dan Bisa Terus Berlanjut Ke Tahap Persidangan. “Harus Ditangkap Bos-Bos Besar Tambang Emas, Tambang Pasir, Tambang Tanah Yang Memang Illegal. Jangan Sampai Hanya Pekerja Yang Dibawahnya Saja,’’ Tutur Pria Berambut Pirang Tersebut Revitiyoso Mengingatkan Agar Pelaku Usaha Tambang Illegal Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Sumatra Utara, Segera Sadar, Karena Aktivitasnya Saat Ini Menjadi Persoalan Serius Di Masyarakat. &Quot;Aktivitas Tambang Yang Kian Marak, Berharap Agar Para Pelaku Tambang Illegal Segera Sadar, Dan Tolong Hargai Pemerintah, Jangan Mereka Semakin Merasa Bebas Dalam Melakukan Usaha Pertambangan. Apalagi Tanpa Ada Koordinasi Yang Baik Kepada Pemerintah Daerah, Sehingga Aktivitas Pertambangan Di Tangga Bosi Bukit Siayo Itu Tidak Semakin Menjadi Persoalan Masyarakat Yang Menimbulkan Berbagai Dampak,&Quot; Katanya Selanjutnya, Revitiyoso Berharap Kepolisian Tak Sebatas Menangkap Pelaku Tambang Ilegal. Tetapi, Perlu Membongkar Jalur Penjualan Materialnya Secara Menyeluruh. “Penindakan Tidak Hanya Selesai Pada Menangkap Pelaku Tambang Ilegal Tetapi Pemeriksaan Mendalam Terkait Jalur Pengangkutan Hingga Penjualannya, Siapa Yang Terlibat, Bagaimana Mekanismenya Dan Mengapa Ini Dibiarkan Berlarut Hingga Sekarang,” Pungkasnya Sebelumya Telah Di Beritakan, Penganiayaan Terhadap Lesmana Halawa Yang Diduga Dilakukan Oleh Bos Tambang Ilegal (Peti) Di Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara Pada Tahun 2022 Yang Lalu Belum Ditangkap. Larangan Terhadap Tambang Emas Ilegal Oleh Bupati Mandaling Natal Dan Kapolda Sumatra Utara Tidak Di Gubris Oleh Bos Tambang Di Wilayah Kecamatan Siabu. Lesmana Halawa (Korban) Mengatakan Kepada Awak Media, Bahwa Dirinya Tidak Percaya Atas Himbawan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandaling Natal Larangan Pertambangan Liar Di Wilayah Hukum Mandailing Natal, Sabtu (3/5/2025). “Saya Tidak Percaya Surat Edaran Bupati Dan Perintah Kapolda Sumatra Utara, Kapolres Madina Sektor Siabu Terkait Melarang Tambang Emas Ilegal Karena Bukti Didepan Mata Masyarakat Kecamatan Siabu Masih Banyak Tambang Emas Ilegal Yang Beroprasi,” Ungkapnya Menurutnya, Kalo Memang Kapolda Sumatra Mendukung Atas Penutupan Tambang Emas Ilegal Tersebut Harusnya Di Kecamatan Saibu Ikut Ditutup Bahakan Pelaku Penganiayaan Terhadap Korban Masih Berkeliaran Diwilayah Tambang Sampai Saat Ini. Kasus Penganiayan Ini Sudah 3 Tahun Lamanya Pada Tahun 2022 Sampai Saat Ini Belum Di Tangkap Dan Tambang Emasnya Masih Beroprasi “Sudah 2 (Dua) Kali Pergantian Kapolsek Siabu Masih Belum Membuahkan Hasil, Saya Merasa Apa Yang Di Perintahkan Bupati Mandaling Natal Dan Kapolda Sumatra Utara Hanya Sebatas Omon-Omon Tidak Menunjukan Keseriusannya Dalam Menutup Tambang Emas Ilegal Tersebut,” Katanya “Saya Kira Ada Oknum Besar Dibalik Tambang Emas Ilegal Tersebut Sehingga Tidak Ada Yang Bisa Disentuh Hukum,” Tambahnya Selain Itu Kami Mengkonfirmasi Kepada Kapolsek Siabu Yang Baru Lewat Pesan Whatsapp, Iptu Ahmad Juli Nasution Mengatakan Baru Menerima Laporan Berkas. “Kami Kapolsek Masih Baru Pak, Saat Kami Terima Bp Terhadap Pelaku Masih Dalam Pencarian Sesuai Dpo,” Ujar Kapolsek Siabu “Kami Akan Menindaklanjuti Dan Mencari Serta Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Terimakasih,” Pungkas Kapolsek Siabu Sementara Itu, Kapolres Madiana Akbp Arie Sofandi Paloh, Sh, Sik Saat Dibuhungi Lewat Sambungan Pesan Whatsapnya Terkait Perkembangan Kasus Penganiayaan Dan Penutupan Tambang Emas Ilegal Di Wilayah Hukumnya, Kapolres Bungkam Dan Belum Enggan Memberikan Tanggapanya, Sampai Berita Ini Di Terbitkan Kami Masih Berusaha Untuk Mengkonfirmasinya.

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025

7 Mei 2025 - 14:11 WIB

Tunjangan Insentif Guru Bukan Asn Pada Ra Dan Madrasah Cair Juni 2025

Bikin Gaduh..! Demi Kepentingan Umum Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

7 Mei 2025 - 07:19 WIB

Jakarta - Petrus Selestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Dan Tpdi Menyoroti Kasus Pada Tanggal 30 April 2025, Presiden Ri Ke 7 Jokowi, Selaku Pengadu Telah Mengadukan Kmrt Roy Suryo Dan Kawan-Kawan. Sebagai Teradu, Kepada Pihak Polda Metro Jaya Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 310 Dan Pasal 311 Kuhp Jo Pasal 27A, Pasal 32 Dan Pasal 35 Uu No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite. Sesuai Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Pihak Kuasa Hukum Bahwasanya Jokowi Saat Pengaduan Disampaikan, Menyerahkan Barang Bukti (Bb) Kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, Berupa 24 Video, Sementara Bb Berupa Ijazah Sd, Smp, Sma Hingga S1 Fakultas Kehutanan Ugm Hanya Diperlihatkan Tanpa Diserahkan Pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini Menunjukan Bahwa Baru Di Tahap Awal Membuat Pengaduan Saja, Sudah Muncul Kejanggalan Oleh Karena, Bb Yang Utama Dan Sangat Menentukan Yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Yang Seharusnya Diserahkan Jokowi Kepada Penyelidik/Penyidik, Ternyata Tidak Ikut Diserahkan, Begitu Pula Pihak Penyelidik Dan/Atau Penyidik Tidak Meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Untuk Diserahkan Atau Disita Sebagai Bb Sesuai Ketentuan Pasal 5 Kuhap Jo Pasal 42 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhap. Padahal Dalam Waktu Yang Hampir Bersamaan Selain Jokowi Mengadu Sendiri, Terdapat Beberapa Kelompok Masyarakat Yang Juga Ikut Melapor Kepada Polri, Terkait Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dari Aspek Penyebaran Berita Bohong Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Sebagai Reaksi Terhadap Laporan Polisi Dari Tim Pembela Ulama Dan Aktivis (Tpua) Di Bareskrim Polri Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. Sita Ijazah S1 Jokowi Laporan Tpua Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Di Bareskrim Polri, Menurut Keterangan Pihak Tpua, Saat Ini Tengah Ditindaklanjuti Proses Penyelidikannya Oleh Bareskrim Polri, Dengan Memanggil Dan Memeriksa Pihak Pelapor Antara Lain Prof. Eggi Sudjana Pada Tanggal 15-16 April 2025, Kemudian Pemanggilan Untuk Klarifikasi Terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat Tpua Pada Tanggal 28 April 2025 Oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi Tpua Ini, Yang Menjadi Obyek Utama Pemeriksaan Penyidik Adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi, Guna Memastikan Apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Asli Atau Palsu Atau Apakah Ijazah S1 Jokowi Asli Tapi Palsu (Aspal) Atau Tidak. Untuk Itu Tindakan Pertama Yang Harus Dilakukan Penyelidik Tanpa Memandang Siapa Pelapor Dan Siapa Terlapor Atau Siapa Saksi Dan Siapa Korban, Sehingga Suka Tidak Suka, Ijazah S1 Jokowi Harus Disita Dari Tangan Jokowi Oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Sebagai Barang Bukti (Bb) Untuk Kepentingan Pemeriksaan Melalui Puslabfor Bareskrim Polri. Hentikan Pengaduan Jokowi Secara Teknis Hukum Acara Pidana Dan Demi Menjamin Kepastian Hukum, Maka Pimpinan Polri Harus Menghentikan Atau Setidak-Tidaknya Menunda Seluruh Proses Pemeriksaan Terhadap Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Tertanggal 30 April 2025 Dan Seluruh Laporan Polisi Dari Anggota Masyarakat Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Di Polres Jakarta Pusat Dan Di Polres-Polres Lainnya Di Luar Jakarta. Adapun Alasan-Alasan Mengapa Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pengaduan Dari Jokowi, Harus Dihentikan Atau Dikesampingkan Terlebih Dahulu, Karena : 1. Bareskrim Polri Tengah Melakukan Penyelidikan Dan/Atau Penyidikan Atas Laporan Polisi Tpua Tentang Dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Sebagai Ijazah Palsu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Apakah Ijazah Jokowi Dimaksud Asli Atau Palsu Atau Aspal, Karena Selama Menjadi Polemik Bertahun-Tahun Jokowi Tidak Pernah Memberikan Klarifikasi Atau Menunjukan Bukti Atas Keabsahan Ijazah Itu. 2. Laporan Polisi Tpua Terhadap Jokowi Tentang Dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi) Bermuatan Kepentingan Umum Yang Lebih Besar, Antara Lain Menyelamatkan Marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, Marwah Para Intelektual Dan Cendikiawan Dan Terlebih-Lebih Marwah Lembaga Kepresidenan, Karenanya Harus Didahulukan Proses Pidananya. 3. Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Pada Tanggal 30 April 2025, Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Atau Fitnah, Semata-Mata Bermuatan Kepentingan Pribadi Yaitu Semata-Mata Hanya Untuk Memperjuangkan Nama Baik Jokowi. 4. Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik Yang Harus Dipertahankan, Maka Pembuktiannya Adalah Apakah Ijazah S1 Yang Diduga Sebagai Palsu Itu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Lewat Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap Dan Adil Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Itu Asli Atau Paslu Dan/Atau Aspal Atau Asli. 5. Selama Ini Sudah Beberapa Orang Menjadi Korban Peradilan Sesat Dengan Dipidana Penjara, Tanpa Pernah Diuji Terlebih Dahulu Secara Hukum Soal Keabsahan, Keasilan Dan Kebenaran Formil Dan Materiil Ijazah S1 Jokowi Di Pengadilan Pidana, Hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Sah Atau Tidak.

Mendukung Program Presiden…! Mentri Sosial Mendaptkan Kunjungan Bupati Aceh Selatan Bahas Program Sekolah Rakyat

7 Mei 2025 - 06:44 WIB

Jakarta - Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan Melakukan Kunjungan Ke Kementerian Sosial Ri, Disambut Langsung Oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Pada Selasa (6/5/2025). Kedatangan Bupati Mirwan Didampingi Oleh Plt. Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan, Masrizal, Se., M.si., Dan Ketua Gerakan Ekonomi Rakyat (Gerak) 08, Revitriyoso Husodo, Dalam Rangka Berkoordinasi Terkait Usulan Pendirian Sekolah Rakyat, Sebagai Salah Satu Program Strategis Pemerintah Pusat Dibawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Yang Direalisasikan Melalui Kementerian Sosial. Dalam Pertemuan Yang Turut Dihadiri Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, Bupati Mirwan Menyampaikan Berbagai Program Pemerintah Daerah Yang Sejalan Dengan Program Kementerian Sosial, Salah Satunya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam Sambutannya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menyampaikan Apresiasi Atas Upaya Dan Peran Aktif Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Mendukung Berbagai Program Pemerintah Di Daerah, Khususnya Terkait Urusan Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juga Menyampaikan Agar Usulan Program Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Yang Telah Disampaikan Langsung Oleh Bupati Mirwan Agar Dapat Segera Dilengkapi Dengan Data Dukung Dan Kelengkapan Teknis Lainnya Agar Dapat Ditindaklanjuti Oleh Kementerian Sosial Secepatnya.

Gus Alam di Mata Kiai Maman: Rendah Hati dan Humanis

6 Mei 2025 - 20:24 WIB

Jakarta — Duka Menyelimuti Parlemen Dan Keluarga Besar Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb). Hari Ini, Selasa (6/5), Kh Alamudin Dimyati Rois, Anggota Dpr Ri Sekaligus Tokoh Muda Nu, Wafat Setelah Beberapa Hari Lalu Terlibat Dalam Insiden Kecelakaan Tragis Di Pemalang, Jawa Tengah. Kepergian Mendadak Sosok Yang Akrab Disapa Gus Alam Itu Mengejutkan Banyak Pihak, Termasuk Sahabat Sekaligus Koleganya, Kh Maman Imanulhaq. Bagi Kiai Maman, Begitu Ia Disapa, Gus Alam Bukan Sekadar Rekan Kerja Di Senayan. Ia Adalah Sahabat Dalam Perjuangan, Saudara Dalam Nilai, Dan Cerminan Generasi Penerus Ulama Yang Menjembatani Tradisi Dan Zaman. “Kami Kehilangan Seorang Pribadi Yang Hangat Dalam Tutur, Rendah Hati Dalam Laku, Dan Tulus Dalam Pengabdian,” Ujarnya Saat Ditemui Pada Prosesi Pemakaman Gus Alam Di Kompleks Pesantren Al-Fadllu Ii Di Srogo, Kaliwungu Kendal, Selasa (6/5). Putra Dari Ulama Kharismatik Kh Dimyati Rais Ini, Dikenal Membawa Napas Baru Dalam Politik Kebangsaan. Di Tengah Dinamika Parlemen Yang Kerap Keras, Gus Alam Hadir Sebagai Sosok Yang Meneduhkan. “Dalam Ruang Sidang, Ia Menyuarakan Aspirasi Rakyat Dengan Tenang Namun Tegas. Dalam Pergaulan Sehari-Hari, Ia Menebar Persaudaraan Dan Persatuan,” Kenang Kiai Maman. Meski Masih Muda, Imbuh Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dpp Pkb Ini, Keulamaan Gus Alam Tak Diragukan. Ia Tak Hanya Menguasai Ilmu, Tetapi Juga Mampu Menjembatani Berbagai Kalangan Dengan Sikap Arif Dan Terbuka. “Beliau Membawa Teladan Bahwa Menjadi Ulama Tidak Cukup Hanya Mengajar Dan Berdakwah, Tetapi Juga Hadir Di Tengah Umat, Menyerap Aspirasi, Dan Ikut Menentukan Arah Bangsa,” Tambah Kiai Maman. Terakhir Kiai Maman Mendoakan Seraya Berharap Agar Almarhum Ditempatkan Di Sisi Allah Swt Yang Paling Mulia, Bersama Para Shalihin Dan Pejuang Kebenaran. “Selamat Jalan, Sahabatku. Semoga Allah Menempatkanmu Di Sisi-Nya Yang Paling Mulia, Bersama Para Shalihin Dan Pejuang Kebenaran. Jejakmu Akan Terus Kami Kenang, Keteladananmu Akan Terus Kami Rawat,” Kata Kiai Maman Menutup. Untuk Diketahui, Ribuan Santri Dan Masyarakat Luas Memadati Kompleks Pesantren Al-Fadllu Ii Di Srogo, Kaliwungu Kendal Untuk Mengantarkan Jenazah Almarhum Gus Alam Dikebumikan. Terlihat Juga Saat Prosesi Pemakaman Ketua Dewan Syuro Dpp Pkb Kh Maruf Amin, Ketua Umum Pkb Gus Muhaimin Iskandar Beserta Para Pengurus Lainnya Seperti Sekjen Pkb Hasanudin Wahid, Wakil Ketua Umum Pkb Cucun Syamsurijal, Hanif Dhakiri, Dan Gus Yusuf Chudlori. Nampak Juga Jajaran Dewan Syura Dpp Pkb Seperti Kh. Subhan Makmun, Kh. Zamzami, Kh Taufiq Abdullah Serta Kh. Ahmad Baidhawi.

Kunjungi Lokasi Bencana Longsor di Sumedang, Kiai Maman Imanulhaq Pastikan Penanganan Bantuan Sampai Pemulihan Infrastruktur

6 Mei 2025 - 14:36 WIB

Sumedang — Anggota Dpr Ri Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb), Dr. Kh. Maman Imanulhaq, Mm, Menyambangi Lokasi Bencana Longsor Yang Terjadi Di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Wakil Ketua Fraksi Pkb Dpr Ri Itu Juga Meninjau Langsung Tempat Pengungsian Serta Menyerahkan Bantuan Sembako Dan Selimut Kepada Para Pengungsi Yang Terdampak Longsor. “Kehadiran Saya Disini Ingin Memastikan Bahwa Negara Hadir Bersama Masyarakat Terdampak Bencana Untuk Melindungi Dan Memulihkan Kembali Kehidupan Masyarakat Setempat. Bantuan Yang Kita Sampaikan Insya Allah Cukup Meringankan Beban Para Pengungsi Namun Saya Berharap Ada Solusi Jangka Panjang Dari Perbaikan Infrastruktur, Hunian Aman, Hingga Pemulihan Psikososial Warga Terdampak,” Kata Kiai Maman Kepada Wartawan Di Desa Cisalak, Sumedang, Selasa (6/5). Selain Meninjau Fasilitas Pengungsian Serta Lokasi Bencana, Kiai Maman Lantas Memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Bersama Lembaga Terkait. Dalam Kesempatan Itu, Ia Menyampaikan Arahan Penanganan Para Pengungsi Khususnya Para Lansia Dan Anak-Anak, Sampai Upaya Mitigasi Bencana Agar Tidak Lagi Kejadian Serupa Di Sekitar Wilayah Terdampak. Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dpp Pkb Ini Juga Mendorong Agar Seluruh Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dilakukan Dengan Cepat, Tepat, Dan Berorientasi Pada Keselamatan Serta Keberlangsungan Hidup Masyarakat Ke Depan. “Kita Ingin Semua Unsur Bergerak Cepat Dan Tepat. Warga Harus Segera Mendapatkan Solusi Yang Konkret, Aman, Dan Berkelanjutan,” Tegas Kh. Maman Dalam Keterangannya Di Sela Kunjungan. Turut Hadir Mendampingi Dalam Kegiatan Ini Antara Lain Andrea Yuferijal Selaku Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Bnpb, Swsono Dari Kedeputian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bnpb, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.sos., M.si. Yang Merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Camat Cisarua Bu Eneng Yulia, S.sos., M.e., Sekretaris Dinas Pupr Kabupaten Sumedang Pak Soni, Serta Kepala Desa Cisalak, Titi Hasanah. Kehadiran Berbagai Unsur Pemerintah Pusat Dan Daerah Tersebut Menunjukkan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Mempercepat Penanganan Bencana.

Dorong Evaluasi Total PSU, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pentingnya Komitmen Politik Bersih

6 Mei 2025 - 09:07 WIB

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto Menekankan Pentingnya Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Guna Mencegah Terjadinya Psu Berulang. Ia Juga Menggarisbawahi Bahwa Komitmen Politik Tanpa Intervensi Merupakan Kunci Dalam Menjaga Integritas Proses Demokrasi. Pernyataan Ini Disampaikannya Saat Rapat Kerja (Raker) Dan Rapat Dengar Pendapat (Rdp) Komisi Ii Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Republik Indonesia (Ri) Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (Kpu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Di Ruang Rapat Komisi Ii, Gedung Nusantara Dpr Ri, Jakarta, Senin (5/5/2025). Bima Menyampaikan, Psu Harus Dievaluasi Secara Mendasar Agar Permasalahan Serupa Tidak Terulang. Ia Menekankan Pentingnya Memastikan Tidak Ada Celah Sejak Awal Yang Dapat Menimbulkan Gugatan, Serta Perlunya Pembahasan Lebih Lanjut Mengenai Prosedur Berperkara Di Mahkamah Konstitusi (Mk) Dari Sisi Teknis. Menurutnya, Banyaknya Psu Juga Tidak Terlepas Dari Kuatnya Nuansa Politik. Karena Itu, Ia Mendorong Semua Pihak Agar Berkomitmen Menjaga Netralitas Dan Tidak Melakukan Intervensi. “Komitmen Politik Kita Bersama Untuk Tidak Melakukan Intervensi Atau Cawe-Cawe Adalah Kunci Ke Depan,” Tegasnya. Bima Juga Menjelaskan, Dirinya Bersama Wamendagri Ribka Haluk Berbagi Tugas Dalam Memantau Langsung Pelaksanaan Psu Di Daerah. Dukungan Dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Turut Dikerahkan Untuk Memastikan Efisiensi Penganggaran. “Jadi Rasanya Soal Anggaran Itu Tidak Kita Biarkan, Kita Maksimalkan Sampai Seminimal Mungkin,” Ujarnya. Selain Membahas Psu, Bima Juga Menanggapi Pertanyaan Terkait Kekosongan Kepala Desa Di Banyak Wilayah. Ia Menjelaskan, Saat Ini Tengah Diberlakukan Moratorium Pemilihan Kepala Desa Karena Bertepatan Dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Dan Pemilihan Umum (Pemilu). Lebih Lanjut, Bima Menerangkan, Kemendagri Kini Tengah Berkoordinasi Dengan Kementerian/Lembaga Untuk Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (Rpp) Yang Mengatur Teknis Pemilihan Kepala Desa. Rpp Tersebut Disusun Sebagai Tindak Lanjut Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bima Juga Menyampaikan, Sejak Tahun 2013 Hingga 2023, Pemilihan Kepala Desa Secara Digital (E-Voting) Telah Diterapkan Di 1.910 Desa Yang Tersebar Di 16 Provinsi. Ia Menambahkan, Pelaksanaan E-Voting Sejauh Ini Berjalan Lancar Tanpa Kendala Berarti. Dengan Demikian, Metode Ini Kemungkinan Akan Dikaji Lebih Lanjut Untuk Diterapkan Secara Nasional. “Begitu Landasan Aturannya Sudah Jelas, Pp Panduannya Sudah Ada, Kita Akan Dorong Pilkades Ini Secara Digital,” Ungkap Bima. Menurutnya, Kesuksesan E-Voting Di Tingkat Desa Ini Dapat Menjadi Dasar Untuk Melangkah Lebih Jauh Menuju Digitalisasi Pilkada, Pemilihan Legislatif (Pileg), Hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) Ke Depan.

Kemenag Imbau Jemaah Simpan Alamat Hotel dan Manfaatkan Waktu di Masjid Nabawi

5 Mei 2025 - 07:41 WIB

Jakarta — Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Muchlis Hanafi, Mengimbau Seluruh Jemaah Haji Indonesia Untuk Menyimpan Alamat Lengkap Hotel Atau Pemondokan Tempat Mereka Menginap, Baik Di Madinah Maupun Makkah. “Langkah Ini Penting Untuk Menghindari Kebingungan Dan Memudahkan Identifikasi Jika Jemaah Terpisah Dari Rombongan,” Pesan Muchlis Hanafi Dalam Konferensi Pers Kabar Haji Indonesia Yang Digelar Di Jakarta, Minggu (4/5/2025). Muchlis Menjelaskan, Tahun Ini Pemerintah Menyiapkan 300 Hotel Untuk Pemondokan Jemaah Haji Selama Di Arab Saudi. “Sebanyak 205 Hotel Di Makkah Dan 95 Hotel Di Madinah. Jumlah Ini Cukup Untuk Melayani 203.320 Jemaah Haji Reguler,” Tutur Muchlis. Untuk Di Makkah, Seluruh Hotel Berada Dalam Radius Maksimum 4,5 Kilometer Dari Masjidil Haram. Untuk Membantu Mobilitas Jemaah Menuju Dan Dari Masjidil Haram, Pemerintah Menyediakan Layanan Bus Shalawat. Sedangkan Di Madinah, Semua Hotel Terletak Di Markaziyah, Area Paling Dekat Dengan Masjid Nabawi. *Manfaatkan Waktu Di Masjid Nabawi* Karena Lokasi Hotel Di Madinah Cukup Dekat Dari Masjid Nabawi, Jemaah Diimbau Untuk Tidak Terburu-Buru Kembali Ke Hotel Usai Menunaikan Salat. Manfaatkan Waktu Di Masjid Nabawi Untuk Memperbanyak Zikir. Hal Ini Juga Bertujuan Agar Tidak Terjadi Kepadatan Antrian Lift Hotel. “Perlu Diketahui Jemaah, Bahwa Kondisi Hotel Di Madinah, Umumnya Memiliki Lobi Yang Tidak Terlalu Besar Dan Lift Terbatas. Karenanya, Untuk Menghindari Kepadatan Saat Usai Salat Lima Waktu, Tidak Perlu Terburu-Buru Kembali Ke Hotel. Manfaatkan Waktu Untuk Berzikir Di Masjid Nabawi,” Pesannya. Di Samping Itu, Lanjut Muchlis, Suhu Di Madinah Hari Ini Diperkirakan Mencapai 34°C Dengan Kelembapan Sekitar 14%, Menciptakan Kondisi Yang Panas Dan Kering. Menghadapi Cuaca Ekstrem Ini, Jemaah Haji Diimbau Untuk Menjaga Kesehatan Dan Memanfaatkan Waktu Di Masjid Nabawi Secara Bijak. Muchlis Menambahkan, Saat Ini Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Ppih) Telah Tersebar Di Berbagai Titik Siap Memberikan Bantuan Kapan Pun Dibutuhkan. “Jangan Ragu Untuk Bertanya Dengan Petugas Haji Indonesia Bila Mengalami Kesulitan Di Tanah Suci. Insyaallah Seluruh Petugas Siap Untuk Melayani,” Tutur Muchlis. Lebih 15 Ribu Jemaah Telah Tiba Di Madinah Dalam Kesempatan Yang Sama, Muchlis Juga Menyampaikan Saat Ini Lebih Dari 15 Ribu Jemaah Telah Tiba Di Tanah Suci. “Berdasarkan Data Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Pada Minggu, 4 Mei 2025 Pukul 08.00 Wib Atau Pukul 04.00 Was, Jumlah Jemaah Haji Yang Telah Tiba Di Arab Saudi Sebanyak 40 Kloter Atau 15.597 Jemaah,” Ujar Muchlis. Sementara Pada Hari Ini Rencananya Sebanyak 8.307 Jemaah Akan Diberangkatkan. Mereka Terbagi Dalam 21 Kloter Yang Akan Diterbangkan Dari Tanah Air Menuju Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (Amaa) Di Madinah, Dengan Rincian Sebagai Berikut: Kloter Jkg-07 Membawa 393 Jemaah, Kloter Soc-09 Membawa 360 Jemaah, Kloter Jkg-08 Membawa 393 Jemaah, Kloter Soc-10 Membawa 360 Jemaah, Kloter Bth-03 Membawa 445 Jemaah, Kloter Soc-11 Membawa 360 Jemaah, Kloter Lop-03 Membawa 393 Jemaah, Kloter Kjt-03 Membawa 445 Jemaah, Kloter Pdg-02 Membawa 423 Jemaah, Kloter Jkg-09 Membawa 393 Jemaah, Kloter Jks-06 Membawa 442 Jemaah, Kloter Upg-05 Membawa 393 Jemaah, Kloter Soc-12 Membawa 360 Jemaah, Kloter Jkg -10 Membawa 442 Jemaah, Kloter Jks-07 Membawa 442 Jemaah, Kloter Sub-08 Membawa 380 Jemaah, Kloter Sub-09 Membawa 380 Jemaah, Kloter Plm-02 Membawa 370 Jemaah, Kloter Soc-13 Membawa 360 Jemaah, Kloter Sub-10 Membawa 380 Jemaah, Dan Kloter Upg-06 Membawa 393 Jemaah.

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh Bandara Soekarno-Hatta

4 Mei 2025 - 19:51 WIB

Tangerang - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Meresmikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Sebagai Terminal Khusus Haji Dan Umroh, Minggu (4/5). Presiden Mengapresiasi Upaya Semua Pihak Yang Telah Mempersiapkan Dan Mewujudkan Revitalisasi Terminal 2F Sebagai Terminal Haji Dan Umroh. &Quot;Saya Menyambut Baik Dan Menyatakan Penghargaan Serta Apresiasi Setinggi-Tingginya Atas Kebijakan Juga Upaya Dari Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Revitalisasi Ini. Kepada Menteri Bumn, Holding In Journey Airport, Kementerian Perhubungan Dan Sekarang Danantara,&Quot; Papar Presiden. Presiden Menyebut Jamaah Haji Dan Umroh Indonesia Setiap Tahunnya Bisa Mencapai 2 Juta Orang. Sebagian Dari Jamaah Masuk Golongan Lanjut Usia Sehingga Perlu Pelayanan Khusus. Untuk Itu, Pemerintah Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Memberikan Layanan Terbaik Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Tanah Air. &Quot;Saat Ini Kita Juga Berjuang Keras Untuk Menurunkan Biaya Haji Semurah Yang Kita Mampu,&Quot; Imbuh Presiden. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Menyampaikan Adanya Terminal Khusus Haji Dan Umroh Bandara Soekarno-Hatta Akan Membuat Pelayanan Ke Tanah Suci Menjadi Semakin Baik, Nyaman Dan Lancar. ”Dengan Adanya Terminal Khusus Haji Dan Umroh, Tentunya Akan Meningkatkan Pelayanan Kepada Para Jamaah, Sehingga Perjalanan Menjadi Semakin Nyaman Dan Diharapkan Jamaah Dapat Semakin Khusyuk Beribadah,” Sebut Menhub. Terminal 2F Terdiri Dari 3 Lantai Dengan Total Luas 27.400 M² Dan Daya Tampung 6,1 Juta Penumpang Per Tahun. Selain Beautifikasi Infrastruktur Terminal, Revitalisasi Terminal 2F Ini Juga Meliputi Penyiapan Infrastruktur Pendukung Untuk Aktivitas Umroh, Seperti Masjid Dan Lounge Serta Parkir Bus. Terminal 2F Memiliki 20 Counter Check-In Dan Ruang Tunggu Yang Cukup Luas Menampung Jamaah Dan Keluarga Selama Passenger Processing Oleh Agen. Di Terminal Ini Telah Tersedia Lounge Umroh Yang Mampu Menampung Hingga 3.000 Orang. &Quot;Dari Sisi Transportasi Kementerian Perhubungan Juga Telah Memberikan Dukungan Maksimal Bagi Keberangkatan Haji Dan Umroh. Untuk Keberangkatan Haji Tahun Ini Akan Dilayani Oleh Tiga Maskapai Yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines Dan Lion Air. Kami Berharap Melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Keberangkatan Haji Khususnya Bagi Jamaah Dari Jakarta Dan Sekitarnya Akan Semakin Lancar,&Quot; Ujar Menhub Dudy. Turut Hadir Dalam Kegiatan Ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Dan Chief Operating Officer (Coo) Danantara Dony Oskario. 

DPW Lasqi Nusantara Jaya Jawa Barat Siap Bangun Desa Budaya di Tiap Kabupaten

4 Mei 2025 - 19:35 WIB

Purwakarta – Dewan Pengurus Wilayah (Dpw) Lembaga Seni Dan Qasidah Indonesia (Lasqi) Nusantara Jaya Jawa Barat Menargetkan Pembentukan Desa Budaya Di Setiap Kabupaten Di Jawa Barat. Hal Ini Ditegaskan Oleh Ketua Umum Dpw Lasqi Nj Jawa Barat Dr. Kh. Maman Imanulhaq, Dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dpw Lasqi Nj Jawa Barat Yang Digelar Di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Minggu (4/5). Menurut Kiai Maman Yang Juga Anggota Komisi Viii Dpr Ri Itu, Kehadiran Desa Budaya Akan Menjadi Simpul Peradaban Islam Berbasis Seni Dan Tradisi Yang Membumi, Sekaligus Memperkuat Ketahanan Budaya Lokal. “Lasqi Bukan Sekadar Melantunkan Qasidah, Tetapi Menghidupkan Ruh Kebudayaan Islam Dalam Kehidupan Masyarakat. Melalui Program Desa Budaya, Kita Ingin Menjadikan Seni Islami Sebagai Bagian Dari Solusi Sosial, Pendidikan, Dan Bahkan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” Ujar Kiai Maman Dalam Sambutannya, Minggu (4/5). Dalam Kesempatan Tersebut, Dilaksanakan Juga Pelantikan Pengurus Dpd Lasqi Nj Purwakarta Yang Kini Dipimpin Oleh Dr. Hj. Ifa Fauziah Rohmah, M.pd. Teh Ifa, Begitu Biasa Ia Disapa, Menegaskan Komitmennya Untuk Memasyarakatkan Seni Qasidah, Terutama Di Kalangan Generasi Muda. “Kami Akan Membumikan Qasidah Di Setiap Pelosok Purwakarta. Kepengurusan Kami Akan Menjadi Inkubator Bagi Lahirnya Seniman-Seniman Islam Yang Tak Hanya Berbakat, Tetapi Juga Berjiwa Dakwah,” Tegas Teh Ifa. Acara Ini Juga Dihadiri Oleh Sejumlah Tokoh Penting, Antara Lain Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin Yang Mengapresiasi Langkah Dpw Lasqi Jabar Dalam Membina Kesenian Bernuansa Religi Di Daerah. “Lasqi Adalah Mitra Strategis Pemerintah Daerah Dalam Menghidupkan Seni Yang Mendidik Dan Mencerdaskan. Kami Siap Bersinergi,” Ucap Wakil Bupati Dalam Sambutannya. Hadir Pula Ulama Kharismatik Kh. Abun Bunyamin, Pengasuh Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta, Serta Ketua Mui Kabupaten Purwakarta Kh. John Dien Yang Mendukung Penuh Program Lasqi Sebagai Bagian Dari Dakwah Kultural. Turut Hadir Juga Hj. Eni Sumarni, Tokoh Perempuan Jawa Barat Serta Anggota Komite Investasi Dan Penempatan Bpkh Yogashwara Vidyan, Yang Menilai Program Desa Budaya Dapat Mendorong Investasi Berbasis Nilai-Nilai Spiritual Dan Kebudayaan. Rakerwil Ini Ditutup Dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Untuk Mendorong Sinergi Lasqi Dengan Berbagai Pihak, Termasuk Pondok Pesantren, Pemerintah Daerah, Dan Komunitas Seni.